Diskusi santai Bersama Ketua Forum Perantau Pesisir Selatan Provinsi Riau.
Menjelang serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir selatan yang lama dengan yang baru, para perantau Pessel yang ada di Provinsi Riau turut hadir memenuhi undang dari Bupati Pessel Hendrajoni – Risnaldi Ibrahim untuk menyaksikan serah terima jabatan tersebut secara langsung yang diadakan di Gedung Painan Convention Center pada hari Senin, 3/2 /2025.
Disela – sela waktu seggang kami berdiskusi dengan perantau Pessel Provinsi Riau tersebut membicarakan Pesisir Selatan kedepan.
Dalam diskusi tersebut hadir ketua Forum Perantau Pessel Provinsi Riau Delis.H dan juga Wakil Ketua Ikadin Provinsi Riau, Sekretaris dan Bendahara FPP Prov. Riau. Hadir juga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Buya Apris, PDM Pessel Elpinas, Penasehat PCM Tarusan H.Jasril Jabar Dt.Kayo serta tokoh masyarakat Painan Damyursal.
Terkait dengan tantangan Pesisir Selatan kedepan Ketua FPP Prov.Riau Delis.H memberikan solusi dan gagasan kepada forum diskusi terkait kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha seperti KPBU di bidang – bidang tertentu guna untuk meningkatkan akselerasi pembangunan Pesisir Selatan.
KPBU atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebuah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Tujuan dari KPBU adalah untuk meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan, kualitas, dan keamanan
Dalam skema KPBU, pemerintah dan badan usaha bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain. Badan usaha akan menyediakan dana dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pemerintah akan menyediakan lahan, izin, dan dukungan lainnya
KPBU memiliki beberapa kelebihan, Ujar Delis.H seperti halnya :
– Peningkatan Kualitas Infrastruktur: KPBU dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Pesisir Selatan, terutama dalam hal ketersediaan, kualitas, dan keamanan.
– Penghematan Anggaran: KPBU dapat menghemat anggaran pemerintah, karena badan usaha akan menyediakan dana dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur.
– Peningkatan Efisiensi: KPBU dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur, karena badan usaha akan memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur
Namun, KPBU juga memiliki beberapa tantangan, ujar Delis.H seperti halnya.
– Keterlibatan Pihak Swasta: KPBU memerlukan keterlibatan pihak swasta, yang dapat memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda dengan pemerintah.
– Risiko Pembangunan: KPBU juga memiliki risiko pembangunan, seperti risiko kegagalan proyek, risiko keuangan, dan risiko lingkungan.
Dalam mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan badan usaha perlu bekerja sama secara efektif, serta memastikan bahwa KPBU dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan ( Alpin)
