Oleh : Alpin ( Pengiat Media & Medsos)
Ketika Antrean BBM Menjadi Potret Kegagalan Pelayanan Publik di Pesisir Selatan
Oleh : Alpin ( Pengiat Media & Medsos)
PESISIR SELATAN – Di saat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tuan rumah kegiatan besar Rakernas I Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) yang dihadiri perantau dari berbagai provinsi di Indonesia, masyarakat justru disuguhi pemandangan yang memprihatinkan. Bukan sambutan yang membanggakan, melainkan antrean panjang kendaraan di hampir setiap SPBU.
Ratusan peserta Rakernas, masyarakat, hingga pelaku usaha harus berjibaku mencari BBM. Tidak sedikit yang mengaku menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan hingga puluhan jam secara bergantian, hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Kondisi ini tentu menjadi ironi di tengah semangat membangun daerah dan mempererat hubungan ranah dengan rantau.
Yang lebih memprihatinkan, persoalan ini bukan terjadi sehari atau dua hari. Antrean BBM telah berlangsung cukup lama dan hampir menjadi pemandangan sehari-hari. Artinya, persoalan tersebut bukan lagi keadaan darurat sesaat, melainkan masalah sistemik yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Masyarakat berhak bertanya, di mana kehadiran negara ketika kebutuhan paling mendasar seperti BBM saja begitu sulit diperoleh? Mengapa persoalan yang terus berulang ini belum juga menemukan solusi yang nyata? Publik tentu berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak sekadar mengetahui persoalan ini, tetapi hadir dengan langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Kritik masyarakat bukan lahir dari kebencian, melainkan dari rasa kecewa karena pelayanan publik belum mampu menjawab kebutuhan mereka. Ketika antrean BBM terus mengular tanpa kepastian, wajar jika muncul anggapan bahwa pemerintah terkesan tidak cukup tanggap terhadap penderitaan masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pernyataan atau janji, melainkan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung.
Sudah saatnya persoalan BBM diperlakukan sebagai isu strategis, bukan sekadar gangguan sementara. Pemerintah daerah, penyedia BBM, regulator, serta aparat pengawas harus duduk bersama untuk membedah akar persoalan secara terbuka. Distribusi, kecukupan kuota, kapasitas SPBU, pola konsumsi, hingga dugaan penyimpangan harus dievaluasi secara menyeluruh dan transparan.
Rakernas I PKPS membawa semangat membangun Pesisir Selatan melalui sinergi antara ranah dan rantau. Namun semangat itu akan kehilangan makna apabila persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat setiap hari justru dibiarkan berlarut-larut.
Masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin memperoleh haknya sebagai warga negara, pelayanan yang baik, distribusi BBM yang lancar, dan pemerintah yang cepat bertindak ketika rakyat menghadapi kesulitan. Jika persoalan sederhana ini saja belum mampu diselesaikan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus terkikis.
Kritik ini hendaknya dipandang sebagai pengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata banyaknya kegiatan seremonial, tetapi sejauh mana masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti bahan bakar.
