Oleh: Alpin ( Pengiat Media & Medsos)
Antrean BBM di Pesisir Selatan, Ketika Negara Memaksa Rakyat Mengantre untuk Hak Dasarnya
Oleh: Alpin ( Pengiat Media & Medsos)
Di negeri yang mengaku kaya sumber daya alam, ironi terbesar justru terjadi ketika rakyat harus menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Pemandangan antrean panjang di SPBU Kabupaten Pesisir Selatan kini bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan telah menjadi rutinitas yang memalukan.
Pertanyaan yang patut diajukan adalah, di mana negara ketika masyarakat kehilangan waktu, penghasilan, bahkan kesabaran hanya demi mendapatkan BBM ???
Pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik alasan distribusi terganggu, kemacetan jalur logistik, atau meningkatnya konsumsi. Semua alasan itu mungkin benar, tetapi tidak boleh dijadikan pembenaran atas lemahnya tata kelola. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri mengakui bahwa antrean BBM telah mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah hingga membentuk Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi.
Namun rakyat tidak membutuhkan rapat yang panjang. Mereka membutuhkan solusi yang nyata.
Setiap jam yang dihabiskan masyarakat di dalam antrean adalah kerugian ekonomi yang tidak pernah dihitung. Sopir angkutan kehilangan penumpang. Nelayan terlambat melaut. Pedagang terlambat membuka usaha. Petani tertunda mengangkut hasil panen. Pegawai datang terlambat bekerja. Semua itu adalah biaya sosial yang harus ditanggung rakyat akibat buruknya pengelolaan distribusi energi.
Lebih menyedihkan lagi, persoalan ini terus berulang tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas. Setiap kali terjadi antrean, alasan yang muncul hampir selalu sama. Jalur distribusi macet. Pasokan terlambat. Permintaan meningkat.
Sampai kapan rakyat harus menerima alasan yang sama?
Jika pemerintah mengetahui titik-titik rawan distribusi BBM, mengapa tidak ada sistem mitigasi yang mampu mencegah kelangkaan? Jika jalur distribusi memang rentan terganggu, mengapa tidak disiapkan skenario alternatif jauh sebelum krisis terjadi? Pemerintah bahkan menyebut kemacetan di sejumlah ruas jalan sebagai penyebab keterlambatan distribusi BBM ke berbagai daerah di Sumatera Barat.
Masalah yang lebih serius adalah dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri pernah mengungkap dugaan bahwa sebagian BBM subsidi mengalir ke aktivitas tambang ilegal. Jika dugaan tersebut benar, maka yang sedang dirampas bukan sekadar BBM, melainkan hak masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama subsidi negara.
Ironisnya, rakyat kecil justru menjadi pihak yang paling menderita. Mereka yang bekerja keras setiap hari harus rela mengantre berjam-jam, sementara jika benar terjadi penyelewengan, keuntungan justru dinikmati oleh segelintir pihak yang bermain di balik lemahnya pengawasan.
Pemerintah daerah tidak boleh hanya sibuk membentuk satgas, menggelar rapat koordinasi, lalu mengeluarkan pernyataan di media. Ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya rapat atau konferensi pers, melainkan apakah antrean di SPBU benar-benar berkurang.
Sudah saatnya pemerintah berhenti memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi. Yang dibutuhkan adalah sistem distribusi yang transparan, pengawasan digital yang ketat, penindakan tanpa kompromi terhadap mafia BBM apabila ditemukan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan.
Rakyat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin mengisi tangki kendaraan tanpa harus mengorbankan setengah hari hidupnya.
Antrean BBM bukan sekadar persoalan bensin. Ini adalah cermin kualitas pelayanan negara kepada rakyatnya. Ketika mendapatkan bahan bakar saja menjadi perjuangan, maka wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana pemerintah benar-benar hadir untuk melayani.
Pesisir Selatan hanyalah satu potret. Di berbagai daerah Sumatera Barat, masyarakat juga merasakan dampak yang sama. Karena itu, persoalan ini harus dipandang sebagai alarm serius bahwa tata kelola distribusi energi membutuhkan pembenahan menyeluruh, bukan solusi sementara.
Negara tidak boleh membiarkan antrean panjang menjadi hal yang dianggap biasa. Sebab ketika rakyat dipaksa terbiasa dengan pelayanan yang buruk, sesungguhnya yang sedang dinormalisasi adalah kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dan sejarah selalu mencatat, bukan seberapa banyak janji yang diucapkan pemerintah, melainkan seberapa cepat penderitaan rakyat berhasil diakhiri.
