Akademisi Usulkan Istilah “Pulau Terluar” Diganti Menjadi “Pulau Terdepan”, Dankodaeral II Siap Pertimbangkan Seminar Nasional

PADANG – nrtvnews.info Gagasan untuk mengubah paradigma pembangunan dan pertahanan wilayah maritim Indonesia mengemuka dalam diskusi antara seorang akademisi, Zaitul Ikhlas, dengan Dankodaeral II, Laksamana Muda TNI S. Tanjung. Dalam pertemuan tersebut, dibahas tiga isu strategis yang dinilai sangat penting bagi penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penulisan berita yang efektif umumnya menempatkan pokok informasi di bagian awal agar pembaca segera memahami inti peristiwa.

Ketiga isu tersebut meliputi Indonesia sebagai negara maritim, laut sebagai pemersatu wilayah dan bangsa, serta usulan perubahan istilah “Pulau-Pulau Kecil Terluar” menjadi “Pulau-Pulau Kecil Terdepan”.

Menurut Zaitul Ikhlas, sebagai negara kepulauan dengan sekitar 70 persen wilayah berupa lautan, Indonesia memerlukan perubahan cara pandang terhadap laut. Selama ini, laut lebih banyak dipersepsikan sebagai sumber daya ekonomi, seperti perikanan, energi, dan jalur perdagangan. Padahal, laut juga memiliki nilai strategis sebagai benteng pertahanan negara sekaligus perekat keutuhan wilayah.

“Kesadaran masyarakat, termasuk para elite bangsa, terhadap fungsi strategis laut dari aspek pertahanan negara masih perlu diperkuat. Dibutuhkan upaya yang sistematis untuk membangun pemahaman bahwa laut bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga fondasi utama kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Ia juga menyoroti cara pandang yang selama ini menempatkan laut sebagai pemisah antarpulau. Sebagai contoh, Selat Sunda kerap disebut sebagai pemisah Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Menurutnya, dalam konsep negara kepulauan, laut justru merupakan unsur pemersatu yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Foto Dankodaeral II Laksamana Muda TNI S.Tanjung besama Akdemisi Zaitul Ikhlas

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian khusus adalah usulan revisi terminologi dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 mengenai penamaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Zaitul mengusulkan agar istilah tersebut diubah menjadi Pulau-Pulau Kecil Terdepan.

Menurutnya, istilah “terluar” menimbulkan kesan sebagai wilayah pinggiran yang jauh dari pusat perhatian sehingga berpotensi terabaikan. Sebaliknya, istilah “terdepan” akan menempatkan pulau-pulau tersebut sebagai beranda depan sekaligus garda terdepan NKRI. Ia menjelaskan, perubahan istilah tersebut setidaknya memiliki tiga manfaat strategis.

Pertama, dari aspek politik dan kedaulatan, penyebutan “Pulau Terdepan” akan memperkuat posisi wilayah perbatasan sebagai wajah pertama Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain sekaligus mempertegas komitmen negara dalam menjaga kedaulatan.

Kedua, dari aspek pembangunan, paradigma baru tersebut diharapkan mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan sehingga menjadi etalase kemajuan Indonesia.

Ketiga, dari aspek pertahanan dan keamanan, pulau-pulau terdepan dapat berfungsi sebagai early warning system terhadap berbagai ancaman, seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan, hingga kejahatan lintas negara. Paradigma ini juga diyakini akan meningkatkan motivasi prajurit TNI dan Polri yang bertugas di wilayah perbatasan.

Zaitul menambahkan, pengalaman lepasnya Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran berharga bahwa wilayah perbatasan harus ditempatkan sebagai prioritas nasional, baik dari sisi pembangunan maupun pertahanan.

Atas dasar itu, ia mengusulkan agar gagasan tersebut dibahas lebih luas melalui seminar nasional yang melibatkan akademisi, TNI, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi penguatan kemaritiman Indonesia.

Menanggapi usulan tersebut, Dankodaeral II, Laksamana Muda TNI S. Tanjung, menyampaikan apresiasi atas pokok-pokok pemikiran yang disampaikan. Menurut Zaitul, Dankodaeral II menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut melalui forum seminar sebagai bagian dari pengembangan pemikiran strategis di bidang kemaritiman dan pertahanan negara.(Alpin)