Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi Akan Hadiri Rakernas di Yogyakarta, Usulkan Pengelolaan Asuransi Jasa Raharja oleh Daerah
Padang – Sumatera Barat nrtvnews.info Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Imral Adenansi, SH, MH dipastikan akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organda yang akan digelar dalam waktu dekat di Yogyakarta. Dalam forum nasional tersebut, Imral membawa gagasan penting terkait pengelolaan dana asuransi kendaraan bermotor, Jumat 10/10/2025
Imral mengajak seluruh perwakilan Organda dari daerah se-Indonesia untuk mendorong desentralisasi pengelolaan asuransi yang selama ini dimonopoli oleh PT Jasa Raharja di tingkat nasional.
“Kita tahu banyak daerah saat ini mengalami persoalan fiskal, khususnya terkait transfer dana dari pusat ke daerah (TKDD). Salah satu solusi adalah bagaimana daerah bisa mengelola sendiri dana asuransi yang selama ini dihimpun oleh Jasa Raharja, agar uang bisa beredar dan memberikan manfaat langsung di daerah,” ujar Imral.
Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang memiliki lebih dari 100 juta unit kendaraan bermotor. “Bayangkan berapa triliun rupiah yang mengalir ke pusat setiap tahunnya hanya dari Jawa Barat. Kalau dana sebesar itu dikelola daerah, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambahnya.
Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan tokoh nasional, Nusron Wahid, yang pernah mengkritisi sistem pengelolaan Jasa Raharja. Dalam sebuah kesempatan, Nusron menyebut Jasa Raharja sebagai salah satu BUMN yang paling ‘nikmat’ karena mendapatkan pemasukan besar tanpa perlu promosi.
“Direksi di Jasa Raharja itu yang paling enak. Nggak perlu promosi, cukup modal meja kecil di pojok kantor Samsat, uang masuk terus. Dananya triliunan, tapi hanya dinikmati oleh segelintir elite direksi dan komisaris,” ujar Nusron.
Gagasan Imral ini diperkirakan akan menjadi salah satu topik hangat dalam Rakernas Organda nanti. Diharapkan, wacana ini bisa membuka jalan menuju reformasi sistem pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang lebih adil dan berpihak pada daerah (Alpin)
