Dispora Sumbar Surati KONI Pusat, Desak Penunjukan Karateker  Rp1,8 Miliar Cair, Musorprov Tak Jalan

Padang — nrtvnews live Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat telah mengirimkan surat resmi kepada Ketua Umum KONI Pusat, terkait penunjukan karateker untuk posisi Ketua KONI Sumbar. Surat tersebut, dengan nomor 800/3051/sek/Dispora/2025, tertanggal 28 Juli 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Dispora Sumbar, Dra. Maifrizon, M.Si, menyarankan agar langkah cepat diambil mengingat dinamika internal KONI Sumbar yang kian memperburuk situasi perkembangan olahraga di daerah, Jumat 1/8/2025

Anggaran Rp1,8 Miliar Tak Terealisasi

Salah satu isu utama yang diangkat dalam surat tersebut adalah alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar yang dicairkan pada Maret 2025. Anggaran ini bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan KONI Sumbar, termasuk penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), rapat kerja, serta tiket perjalanan. Namun, meski anggaran telah disetujui dan dicairkan, Musorprov yang seharusnya menjadi kegiatan pokok tak kunjung terlaksana hingga masa jabatan pengurus berakhir pada Mei 2025.

Dispora Sumbar telah meminta laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut, namun tanggapan yang diterima dianggap tidak memadai dan bahkan terkesan mengada-ada. Maifrizon menegaskan, “Tidak mungkin ada dua kali pos anggaran untuk kegiatan yang sama. Anggaran Rp1,8 miliar sudah dicairkan, termasuk untuk Musorprov. Jadi permintaan tambahan anggaran tentu tidak bisa kami kabulkan.”

Perpanjangan SK Kepengurusan KONI Sumbar Dinilai Bermasalah

Selain masalah anggaran, Dispora juga menyoroti perpanjangan Surat Keputusan (SK) kepengurusan KONI Sumbar. Perpanjangan tersebut awalnya disepakati hanya untuk satu bulan sebagai masa transisi, namun kenyataannya diperpanjang hingga enam bulan. Ini dianggap tidak sesuai dengan komitmen awal, dan semakin memperkeruh situasi internal KONI Sumbar.

Aksi Forum Pejuang Olahraga Sumbar

Ketegangan yang semakin memuncak di tubuh KONI Sumbar juga memicu aksi pengembokan kantor KONI Sumbar oleh Forum Pejuang Olahraga Sumbar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tekanan agar masalah kepemimpinan segera diselesaikan, tanpa melibatkan tindakan anarkis.

Arfan Rusda, Koordinator Forum Pejuang Olahraga Sumbar, menyatakan bahwa pengembokan ini merupakan langkah terakhir setelah upaya dialog dan komunikasi yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil. “Kami sudah berulang kali mengajak Ketua KONI Sumbar untuk duduk bersama membicarakan kondisi olahraga, tapi tidak ada iktikad baik. Maka pengembokan ini kami lakukan sebagai bentuk penyelamatan,” ujarnya.

Pendapat Mantan Pengurus KONI Sumbar

Ir. Reri Tanjung, MM, mantan pengurus KONI Sumbar, juga turut menyoroti polemik ini. Ia menganggap perpanjangan SK Nomor 54 Tahun 2025 tentang kepengurusan KONI Sumbar tidak memiliki dasar hukum yang jelas. “Masa jabatan Ketua KONI Sumbar berakhir pada 28 Mei 2025. Perpanjangan jabatan seharusnya hanya dilakukan dalam kondisi darurat atau menjelang event olahraga besar, bukan karena alasan administratif,” kata Reri.

Reri juga menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Dispora Sumbar dalam menjaga netralitas birokrasi. “Ini langkah maju untuk menyelamatkan marwah olahraga Sumbar dan mengembalikan integritas organisasi,” tambahnya.

Harapan untuk Masa Depan Olahraga Sumbar

Forum Pejuang Olahraga Sumbar menegaskan bahwa gerakan mereka murni untuk kepentingan olahraga. “Tidak ada maksud lain. Kami hanya ingin menyelamatkan marwah olahraga Sumbar agar prestasi dan pembinaan kembali ke jalurnya,” ujar Septri, salah seorang anggota forum.

Dengan adanya ketegangan ini, harapan besar tertuju pada penunjukan karateker yang dapat membawa perubahan dan memperbaiki dinamika organisasi KONI Sumbar, serta menyelamatkan masa depan olahraga di Sumatera Barat (Alpin)