Anggota DPD RI Cerint Irraloza Tasya Soroti Hambatan Penyaluran KUR dalam Rapat Bersama Menteri Keuangan

Jakarta – nrtvnews.info Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Cerint Irraloza Tasya, S.Ked, menghadiri rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan RI, yang membahas berbagai persoalan di lapangan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru – baru ini, Jumat 7/11/25

Dalam rapat tersebut, Cerint menyampaikan secara langsung sejumlah hambatan yang ditemui masyarakat dan pelaku usaha kecil di daerah terhadap akses penyaluran KUR.

Cerint menjelaskan, banyak laporan dari lapangan yang menyebutkan bahwa bank pelaksana menyatakan kuota KUR sudah habis, padahal dana yang dialokasikan pemerintah masih mencukupi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Bapak Purbaya memberikan respons tegas. Ia menjelaskan bahwa dana KUR yang telah dikucurkan ke Bank Himbara mencapai Rp284 triliun, dan dari jumlah tersebut baru terealisasi Rp228 triliun. Artinya, masih terdapat sekitar Rp60 triliun dana KUR yang belum tersalurkan.

“Kuota KUR sebenarnya masih tersedia. Namun di lapangan, bank menyampaikan seolah-olah kuotanya sudah tidak ada. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” tegas Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Cerint juga mengusulkan agar penyaluran dana KUR tidak hanya dikelola oleh Bank Himbara, tetapi juga dapat melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, langkah ini dapat mempercepat dan memperluas jangkauan KUR hingga ke daerah-daerah.

Selain isu KUR, Cerint turut menyampaikan aspirasi tenaga kesehatan kepada Menteri Keuangan. Ia menyoroti bahwa selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tenaga kesehatan belum mendapatkan tambahan tunjangan.

“Kami titip kepada Bapak Menteri Keuangan agar hal ini menjadi perhatian. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan publik, dan sudah selayaknya mendapat dukungan yang lebih baik,” ujar Cerint.

Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi DPD RI untuk memastikan kebijakan keuangan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh daerah, khususnya di sektor UMKM dan tenaga kesehatan (Alpin)