Category: Nasional

BPKH Gelar Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Pesisir Selatan

Painan — Pesisir Selatan nrtvnews.info Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Hotel Saga Murni Painan, Selasa (21/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemangku kepentingan dan calon jemaah haji, terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR-RI Komisi VIII Dr. Hj. Lisda Hendra Joni, SE, MM.Tr, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Hadir pula perwakilan BPKH Pusat  Ilham, Kepala Kemenag Pessel dihadiri oleh Kasubag TU Yosef Yuda,  Sekretaris MUI Pessel Elpinas, S.Kom, Sekretaris PDM Pessel Adril Maiyanto, M.Pd, perwakilan NU Pessel H. Yosef, MA serta perwakilan perguruan tinggi Islam, BKMT Pessel, KBHI, IPHI Pessel, para Kepala KUA se-Pessel, dan jemaah serta calon jemaah haji.

Acara dipandu oleh Yosef Yuda, S.HI, MA, selaku moderator dan juga Kasubag TU Kemenag Pessel.

Dalam paparannya, para narasumber membahas sejumlah isu penting terkait strategi pengelolaan dana haji, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPKH, serta pentingnya peran legislatif dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Setelah sesi paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap topik yang dibahas.

Sebagai penutup, BPKH Pusat melalui perwakilannya, Ilham, memberikan penghargaan khusus kepada Dr. Hj. Lisda Hendra Joni, SE, MM.Tr atas dedikasi dan kontribusinya yang dinilai memiliki peran penting dalam penguatan pengelolaan haji di Indonesia, khususnya dalam fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara BPKH, pemerintah daerah, legislatif, ormas keagamaan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan serta pengelolaan dana haji yang profesional dan amanah ( Alpin)

Dandim 0311 Pessel Pimpin Upacara Bendera di SMAN 1 Painan Bahas Kenakalan Remaja

Painan — Pesisir Selatan nrtvnews.info Komandan Kodim (Dandim) 0311/Pesisir Selatan, Letkol Czi. Theodurus Sambua, S.T., M.Han., memimpin langsung upacara bendera di SMA Negeri 1 Painan pada Senin pagi (20/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah dengan penuh khidmat.

Kehadiran Dandim sebagai pembina upacara membawa nuansa berbeda, karena dalam amanatnya beliau menyampaikan pengarahan khusus terkait bahaya kenakalan remaja yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Ia mengajak para siswa untuk menjauhi perilaku negatif seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, serta penggunaan media sosial yang tidak bijak.

“Masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda. Jangan rusak masa depan kalian hanya karena ikut-ikutan hal yang tidak bermanfaat. Disiplin, semangat belajar, dan rasa tanggung jawab adalah kunci keberhasilan,” tegas Letkol Theodurus dalam sambutannya.

Kepala SMA Negeri 1 Painan, Rasfi Darmi, S.Pd., M.Pd., menyambut baik kehadiran Dandim dan menyampaikan terima kasih atas perhatian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membina karakter siswa.

“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, siswa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya menjaga perilaku dan membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Rasfi Darmi.

Senada dengan itu, Wakil Kurikulum SMAN 1 Painan, Zamroni Putra, S.T., M.Pd., mengatakan bahwa sekolah memang secara rutin menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk memberikan pembinaan dan motivasi kepada siswa.

Upacara berlangsung tertib dan lancar, serta ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Dandim 0311/Pessel dan pihak sekolah ( Alpin)

Ratusan Warga Padati Lapangan Bola Pasar Tarusan, Sambut Penyerahan Bibit dari H. Alex Indra Lukman

Tarusan – Pesisir Selatan nrtvnews.info Ratusan masyarakat memadati Lapangan Bola Pasar Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk menghadiri acara silaturahim dan pembinaan cabang Muhammadiyah serta penyerahan bantuan bibit dari Anggota DPR-RI Wakil ketua Komisi IV, H. Alex Indra Lukman, S.Sos., M.AP, Sabtu  sore (18/10).

Acara ini digelar oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pessel dan di Fasilitasi oleh Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lahan produktif di lingkungan persyarikatan.

Dalam kegiatan tersebut, H. Alex menyerahkan secara simbolis, Mesin Pertanian, bibit durian Musang King dan bibit alpukat madu kepada seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, bantuan ayam petelur juga disalurkan guna mendukung ketahanan pangan dan ekonomi umat.

Turut hadir mendampingi, Ir. Yosmeri dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Ketua PDM Pessel yang di wakili oleh Ust. Adril Maiyanto, M.Pd, Ketua PDA Pessel Dra. Hj. Nasrida, Asisten Daerah Bidang Ekonomi Ibu Mimi Riarty Zainul, SE., Akt., M.Si, serta sejumlah tokoh daerah lainnya seperti Camat Koto XI Tarusan, Forkopimca, niniak mamak,  Wali Nagari Nanggalo Andre Saputra, S.Psi., MM, dan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Pessel.

Apresiasi dan Harapan dari Masyarakat

Dalam sambutannya, Sekretaris PDM Pessel, Adril Maiyanto, M.Pd, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang besar dari H. Alex kepada persyarikatan Muhammadiyah.

““Bantuan bibit dan ayam petelur ini sangat berarti untuk penguatan ekonomi umat. Kami mendoakan agar Bapak H. Alex selalu diberi kesehatan dan terus menyalurkan bantuan yang lebih banyak lagi ke depan,” ujar Adril penuh semangat.

Sementara itu, H. Alex menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan membantu masyarakat Pesisir Selatan melalui berbagai program peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan.

“Saya akan terus berupaya menyalurkan bantuan terbaik untuk Pesisir Selatan. Harapan saya, masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya dan perekonomian daerah kita semakin maju,” ucap H. Alex di hadapan hadirin.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Mewakili Bupati Pessel H. Hendrajoni yang berhalangan hadir, Asisten Daerah Bidang Ekonomi, Mimi Riarty Zainul, SE., Akt., M.Si, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata dari H. Alex terhadap masyarakat Pessel.

“Pak Alex telah banyak membantu Pesisir Selatan  mulai dari mesin pertanian, bibit tanaman, hingga ayam petelur. Semoga bantuan ini terus berlanjut dan membawa manfaat besar bagi masyarakat kita,” ujar Mimi.

Acara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Penyerahan bibit secara simbolis dan penanaman pohon menjadi penanda nyata semangat kolaborasi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal(Alpin)

Oleh: Aslan Deri Ichsandi

Mahasiswa Doktoral Imu Hukum Unand dan Dosen UIN IB Padang

Sertifikasi Halal di Persimpangan: Perlindungan Umat atau Alat Kekuasaan?

Oleh: Aslan Deri Ichsandi

Mahasiswa Doktoral Imu Hukum Unand dan Dosen UIN IB Padang

Padang — Sumatera Barat nrtvnews.info 18/10/2025 Di balik logo halal yang kini wajib menempel pada setiap kemasan makanan dan minuman, tersimpan pertarungan besar antara nilai spiritual dan logika birokrasi. Sertifikasi halal, yang awalnya lahir sebagai bentuk perlindungan bagi umat Islam, kini bertransformasi menjadi instrumen hukum, ekonomi, bahkan politik—memicu pertanyaan kritis: apakah negara sedang melindungi iman, atau justru menguasainya?

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), peran utama dalam sertifikasi halal beralih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)—otoritas keagamaan—ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Langkah ini, yang dimaksudkan untuk memperkuat jaminan kehalalan secara nasional, justru membuka kotak Pandora baru: agama yang semula berakar pada tafsir fikih dan ijtihad ulama kini diukur lewat audit laboratorium, dokumen administrasi, dan standar teknis.

Biaya Mahal, Prosedur Rumit: UMKM Terjepit

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perubahan ini bukan berkah, melainkan beban. Banyak pengusaha lokal mengeluhkan biaya sertifikasi yang tinggi, proses yang berbelit, dan waktu tunggu yang panjang. Ironisnya, produk yang secara substansial jelas halal—seperti tempe, tahu, atau sayuran segar—dianggap “belum halal” secara hukum jika belum memperoleh sertifikat resmi.

“Kami jual tempe turun-temurun, semua bahan alami dan tidak ada yang haram. Tapi sekarang, kalau tidak ada sertifikat, konsumen mulai ragu,” ungkap Rina, penjual tempe di Pasar Raya Padang.

Situasi ini memicu ketegangan sosial: masyarakat menginginkan akses halal yang murah dan mudah, sementara negara menjalankan sistem yang birokratis dan legalistik. Di sinilah muncul kontradiksi nilai—antara keimanan yang sederhana dan kekuasaan yang ingin mengontrol segalanya.

Agama yang Dirasionalisasi: Dari Wahyu ke Administrasi

Fenomena ini, menurut para pengamat sosial, mencerminkan proses rasionalisasi agama ala Max Weber—di mana aspek spiritual tunduk pada logika efisiensi, standar, dan kontrol. Konsep “halal” yang dulu berarti “yang diizinkan oleh Allah” kini didefinisikan ulang sebagai “yang disahkan oleh BPJPH”.

“Ini adalah pergeseran epistemologis,” kata Aslan Deri Ichsandi, mahasiswa doktoral Ilmu Hukum Universitas Andalas sekaligus dosen UIN Imam Bonjol Padang. “Sumber kebenaran tidak lagi wahyu atau ijtihad ulama, tapi dokumen administratif.”

Dalam perspektif filsafat, pergeseran ini berpotensi disruptif—mengguncang tatanan lama dan menciptakan sistem baru. Thomas S. Kuhn menyebutnya sebagai “revolusi paradigma”. Dan dalam kasus sertifikasi halal, disrupsi itu terjadi di tiga ranah sekaligus:

Teologis: Otoritas ulama digantikan oleh birokrat

Di satu sisi, label halal kini menjelma menjadi komoditas bernilai tinggi yang membuka akses ke pasar domestik maupun global—terutama di tengah booming industri halal dunia. Namun di sisi lain, beban birokrasi dan biaya sertifikasi justru mengancam eksistensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan memenuhi syarat administratif. Lebih dari sekadar isu konsumsi, sertifikasi halal juga dimanfaatkan negara sebagai alat legitimasi moral, memperkuat citra sebagai “penjaga kesalehan publik”, sekaligus menjadi sarana tak langsung untuk mengontrol dan mengarahkan praktik keagamaan warga—memicu kekhawatiran atas campur tangan berlebihan negara dalam ranah spiritual yang seharusnya otonom.

Ketika Halal Jadi Alat Kuasa

Michel Foucault pernah menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tapi juga membentuk kebenaran. Dalam konteks sertifikasi halal, “yang halal” bukan lagi ditentukan oleh dalil suci, melainkan oleh lembaga yang berwenang—dan lembaga itu berada di bawah kendali negara.

Ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara boleh mengatur ranah spiritual? Apakah pemerintah berhak mendefinisikan ulang makna halal, yang selama berabad-abad dipahami melalui tradisi keagamaan?

Di sisi lain, pasar global justru melihat sertifikasi halal sebagai peluang ekonomi. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ingin menjadi pusat industri halal global. Tapi ambisi itu berisiko mengorbankan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif.

Menuju Dialog Moral, Bukan Sekadar Legalitas

Kritik terhadap sistem sertifikasi halal bukan berarti menolak perlindungan konsumen. Justru, kritik itu menandai tumbuhnya kesadaran sosial—sebagaimana disebut Paulo Freire sebagai conscientização—bahwa sistem yang tampak netral bisa menyembunyikan ketimpangan.

Yang dibutuhkan kini bukan hanya regulasi yang ketat, tapi ruang dialog antara negara, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat. Sertifikasi halal seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Ia harus merefleksikan kesalehan kolektif, bukan sekadar cap legal.

“Halal bukan hanya soal label,” tegas Aslan. “Ia adalah panggilan etis untuk hidup jujur, bersih, dan berkeadilan.”

Di tengah arus modernisasi yang tak terbendung, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah produk itu halal, tapi siapa yang berhak menentukan makna halal itu sendiri—dan untuk kepentingan siapa.

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST., MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih dan Lingkungan)

Integrasi Pendidikan Surau dan Modern, Konsep Pembinaan Bergulir Hidupkan Kembali Semangat Nagari

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST., MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih)

Tarusan – Pesisir Selatan nrtvnews.info Sebuah inovasi pendidikan di tengah masyarakat Minangkabau khususnya di Pesisir Selatan, menggabungkan kearifan lokal dengan kebutuhan pendidikan modern. Konsep ini dikenal sebagai Pendidikan Bergulir, sebuah sistem yang menghidupkan kembali peran Surau sebagai pusat pembelajaran berbasis adat, agama, dan masyarakat.

Dibangun atas dasar kebersamaan dan nilai budaya Minangkabau yang kuat, konsep pendidikan bergulir ini melibatkan langsung tali tigo sapilin yakni ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai sebagai pengarah utama pelaksanaannya. Peran strategis mereka menjadi jembatan antara warisan budaya dan kebutuhan pendidikan masa kini.

Surau sebagai Pusat Ilmu yang Mandiri

Dalam praktiknya, sistem ini menjadikan surau sebagai tempat belajar yang hidup dan mandiri. Pembelajaran dimulai dari tingkat paling dasar, seperti membaca Iqra’, pengenalan makharijul huruf, hingga kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

Namun tidak berhenti di sana, surau juga menjadi wadah pendidikan formal non-agama seperti matematika, bahasa Inggris, hingga keterampilan lainnya. Guru-guru senior yang mengajar dibina langsung oleh lembaga nagari, sementara proses belajar-mengajar dilaksanakan secara berjenjang.

Model Pembinaan Bergulir, Gotong Royong Ilmu

Keunikan sistem ini terletak pada skema pembinaan bergulir, di mana mahasiswa menjadi pembina bagi siswa SMA, siswa SMA membimbing siswa SMP, dan siswa SMP membantu adik-adik mereka di tingkat SD. Para peserta didik dipilih melalui seleksi berdasarkan keunggulan dan minat di bidang masing-masing baik keagamaan maupun akademik.

Meski bersifat gotong royong, seluruh proses tetap berada dalam kontrol tungku tigo sajarangan. Pendekatan ini memastikan bahwa transfer ilmu berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai adat.

Mencetak Generasi Pemimpin dari Nagari

Lewat pendekatan ini, pendidikan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi menjadi urusan bersama antara adat, agama, dan masyarakat. Dari surau-surau yang aktif ini, perlahan tumbuh kelompok-kelompok belajar yang solid dan saling menguatkan.

“Ini bukan sekadar mengajar, tapi juga menanamkan nilai kepemimpinan, kepedulian sosial, dan semangat membangun nagari,” ujar  Drs.H.Jasril Jabar,M.Pd Datuak Kayo salah satu tokoh masyarakat.

Dengan semangat yang terus digelorakan, konsep pendidikan bergulir ini diyakini mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat dalam karakter. Mereka inilah nantinya yang akan menjadi aktor perubahan, membawa nama nagari ke tingkat nasional, sebagai tokoh-tokoh yang lahir dari akar perjuangan masyarakatnya sendiri.

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST,MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih dan Lingkungan)

Konektivitas Tanpa Batas Pesisir Selatan–Padang Transportasi Publik Terintegrasi Menuju Gerak Ekonomi Rakyat

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST,MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih dan Lingkungan)

Pesisir Selatan – nrtvnews.info

Pemerataan akses transportasi publik menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam mendukung mobilitas warga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya wilayah Lunang, Silaut, Tapan, Balai Selasa hingga Painan, keterbatasan akses menuju Kota Padang masih menjadi tantangan utama.

Sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Kota Padang memainkan peran penting bagi masyarakat pesisir. Kini, harapan akan konektivitas yang lebih baik mulai terlihat dengan hadirnya dua moda transportasi umum yang telah beroperasi.

Pertama, Bus Trans Padang yang dioperasikan oleh Pj. Wali Kota Padang, dengan 12 unit armada yang melayani rute Padang–Bungus Teluk Kabung. Layanan ini dikenal dengan tarif sangat terjangkau, yakni Rp3.500 untuk umum dan hanya Rp1.500 untuk pelajar. Kedua, inovasi dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melalui pengoperasian Bus DAMRI trayek Pasar Baru–Tapan, yang diresmikan pada 4 Maret 2025. Tarifnya pun bersahabat  Rp25.000 untuk umum dan Rp3.000 bagi pelajar.

Meski keduanya telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, integrasi antar moda masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Menghubungkan rute DAMRI Pessel dengan Trans Padang akan menciptakan sistem transportasi yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.

Selain memperpendek waktu tempuh, integrasi ini diyakini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat distribusi hasil pertanian dan produk UMKM menjadi lebih lancar, akses pelajar ke sekolah serta pasien ke fasilitas kesehatan di kota semakin mudah, dan pembangunan wilayah pesisir akan lebih merata.

Pemanfaatan eks kantor LLAJR sebagai terminal transit terpadu menjadi salah satu strategi kunci yang bisa mengoptimalkan konektivitas antar daerah.

Namun, semua ini memerlukan komitmen nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemda Pessel) dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang). Kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan sangat dibutuhkan agar terintegrasi  perlu pemikiran penting fokus pengembangan wilayah peri urban

Kini, pertanyaannya adalah apakah kita siap mewujudkan konektivitas tanpa batas demi gerak ekonomi rakyat yang lebih baik.??

Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi Hadiri Mukernas Organda 2025 di Yogyakarta, Suarakan Pengelolaan Asuransi oleh Daerah

Yogyakarta – nrtvnews.info Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Imral Adenansi, SH., MH., turut hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organda 2025 yang digelar di Yogyakarta pada 14–16 Oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Organda dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam forum nasional tersebut, sejumlah isu strategis terkait sektor transportasi darat dibahas secara mendalam, mulai dari regulasi angkutan, pembiayaan transportasi publik, hingga tata kelola dana asuransi.

Salah satu isu penting yang disuarakan oleh Imral Adenansi adalah perlunya desentralisasi dalam pengelolaan asuransi, khususnya yang selama ini dikelola oleh PT Jasa Raharja. Ia menilai, sistem saat ini terlalu tersentralisasi di pemerintah pusat dan kurang melibatkan daerah yang sebetulnya bersinggungan langsung dengan pelaksanaan dan dampak di lapangan.

“Selama ini, pengelolaan asuransi PT Jasa Raharja dimonopoli oleh pusat, sementara daerah menghadapi berbagai kendala, terutama fiskal. Sudah saatnya daerah diberi kewenangan lebih dalam pengelolaan ini,” tegas Imral dalam salah satu sesi diskusi Mukernas.

Imral menambahkan bahwa pelibatan daerah dalam pengelolaan asuransi akan berdampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat keuangan daerah melalui skema pembagian hasil yang lebih adil.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah perwakilan Organda daerah lain yang turut merasakan kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan di daerah, terutama terkait transparansi dan efektivitas pengelolaan dana publik di sektor transportasi.

Tak hanya itu, dalam kesempatan terpisah, Imral juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana oleh PT Jasa Raharja yang selama lebih dari lima dekade menghimpun iuran dari masyarakat pengguna transportasi.

“Saya kira sudah waktunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit menyeluruh terhadap dana asuransi yang dikelola PT Jasa Raharja. Sudah lebih dari 50 tahun dana ini dikumpulkan dari masyarakat, tapi hingga kini kita belum pernah mendengar laporan terbuka tentang ke mana saja aliran dana itu digunakan,” ujar Imral.

Mukernas Organda 2025 diharapkan mampu menghasilkan rumusan-rumusan strategis yang mampu menjawab tantangan sektor transportasi nasional, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan layanan transportasi yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia (Alpin)

Bupati Pessel H. Hendrajoni Buka Musyawarah Luar Biasa PMI di Gedung Bapeda Litbang Sago

Pesisir Selatan – nrtvnews.info  Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musyda) Luar Biasa Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar di Gedung Pertemuan Bapeda Litbang Sago, Rabu 15/10/2025

Musyawarah luar biasa ini dilaksanakan menyusul pengunduran diri ketua PMI Kabupaten Pessel sebelumnya. Plt Ketua PMI Pessel, Suhendri Yatno, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama tahun 2022, PMI Pessel telah melaksanakan sejumlah program seperti pengembangan organisasi serta pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengurus. Ia juga menyampaikan harapan agar alokasi dana hibah untuk PMI dapat ditingkatkan pada tahun mendatang guna memperkuat peran dan keberlanjutan program kerja PMI.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya Pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat, Buya Zaitul Ikhlas, Wakil Bupati Pessel, H. Risnaldi Ibrahim; unsur Forkopimda; para kepala OPD se-Pessel,  Plt Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan, dr. Dona,  para camat se-Kabupaten Pessel, pengurus PMI cabang, relawan PMI, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Buya Zaitul Ikhlas menegaskan pentingnya keberadaan PMI di Kabupaten Pesisir Selatan yang secara geografis tergolong rawan bencana. “PMI memiliki delapan tugas pokok dan menjadi mitra penting pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pessel H. Hendrajoni memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan relawan PMI atas dedikasi dan kerja nyata yang telah dilakukan selama ini. “PMI Pessel telah menunjukkan peran yang luar biasa dalam membantu masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan kebencanaan. Semoga Musyawarah ini dapat menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang lebih baik di masa depan,” tutur Hendrajoni.

Musyawarah ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kelembagaan PMI Pessel dalam menjawab tantangan kemanusiaan di wilayah yang dikenal memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam (Alpin)

Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi Serukan Pengelolaan Asuransi Kendaraan oleh Daerah Jelang Rakernas di Yogyakarta

Padang – Sumatera Barat nrtvnews.info Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Yogyakarta, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Imral Adenansi, SH, MH, menyuarakan gagasan penting yang menyentil persoalan fiskal dan desentralisasi ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk mulai mengelola sendiri asuransi kendaraan bermotor yang selama ini terpusat di pemerintah pusat melalui Jasa Raharja, Minggu 12/10/2025

Menurut Imral, potensi ekonomi dari sektor asuransi kendaraan sangat besar dan selama ini belum memberikan dampak signifikan bagi daerah. “Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 283 juta jiwa terbesar keempat di dunia dan populasi kendaraan mencapai 164.136.793 unit menurut data Korlantas Polri tahun 2024, sangat ironis jika daerah hanya menjadi penonton,” ujarnya.

Rinciannya, dari total kendaraan di Indonesia, sepeda motor mendominasi dengan 137.350.299 unit (83,6%), disusul mobil penumpang sebanyak 20.122.177 unit (12,2%), mobil barang 6.197.110 unit (3,7%), bus 285.957 unit (0,17%), dan kendaraan khusus 112.361 unit (0,09%).

Imral menyoroti sejumlah kota dengan kepadatan kendaraan tinggi seperti Bandung (1.155.769 unit), Bekasi (1.592.133 unit), Depok (1.149.603 unit), dan Bogor (467.719 unit) di Jawa Barat. Kondisi serupa juga terjadi di provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

“Ironisnya, pajak kendaraan bermotor sering kali diputihkan oleh pemerintah, namun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tetap diberlakukan. Padahal, dana triliunan rupiah dari iuran tersebut masuk ke pusat, sementara daerah masih berkutat dengan persoalan fiskal dan keterbatasan pembangunan,” tegasnya.

Menurut Imral, jika asuransi kendaraan dikelola oleh daerah, uang yang beredar akan kembali ke masyarakat setempat dan berpotensi besar mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Namun, ia mengakui upaya ini tidak akan berjalan mudah. “Ada oknum pemangku kepentingan di daerah yang selama ini diuntungkan oleh ‘rezeki abu-abu’, sebagai imbas dari privilege yang dinikmati oleh Jasa Raharja. Mereka diuntungkan karena bisa duduk manis di Samsat dan menerima iuran tanpa usaha yang berarti,” jelas Imral.

Ia juga menyatakan bahwa pernyataan tokoh politik Nusron Wahid terkait hal ini cukup relevan. “Privilege tersebut memang ada harganya. Maka, wajar jika ada resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang ada,” imbuhnya.

Dalam Rakernas mendatang, Imral berharap isu ini dapat menjadi perhatian serius dan dibahas secara terbuka demi masa depan pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan merata (Alpin)

Water Meter, “Hakim yang Paling Adil” dalam Layanan Air Minum Pedesaan

Barung  Belantai – Pesisir Selatan  nrtvnews.info Water meter bukan sekadar alat pengukur, melainkan simbol keadilan dalam distribusi air minum. Inilah pesan utama yang disampaikan oleh Dr. (c) Petrizal, ST, MT saat hadir dalam rapat edukasi dan dialog publik di Nagari Barung-Barung Belantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat pagi (10/10).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Sungai Sangkir mulai pukul 10.00 WIB tersebut, Petrizal memberikan edukasi penting terkait pemasangan water meter pada sambungan rumah tangga (SR). Meski sempat berlangsung alot dan memanas karena adanya penolakan dari sebagian warga, diskusi akhirnya mencair setelah pendekatan komunikatif yang menyentuh hati dilakukan oleh narasumber.

“Keberlanjutan layanan air minum itu tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat,” ujar Petrizal.

“Persepsi Keliru: Water Meter Dianggap Beban

Sebagian warga awalnya menganggap pemasangan water meter sebagai beban biaya tambahan. Namun dalam paparannya, Petrizal menjelaskan bahwa water meter justru merupakan alat keadilan. Dengan sistem terukur, setiap rumah tangga hanya membayar sesuai dengan jumlah air yang benar-benar mereka gunakan.

“Water meter itu ibarat hakim yang paling adil. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diistimewakan. Semua setara dalam menggunakan sumber daya air yang terbatas,” jelasnya.”

“Edukasi dengan Empati dan Bahasa Masyarakat

Pendekatan Petrizal yang tidak sekadar menyampaikan teori, namun menggunakan bahasa lokal, contoh keseharian, serta empati sosial, menjadi kunci utama dalam mencairkan ketegangan. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik harus mampu menjangkau hati, bukan sekadar kepala.

“Masyarakat perlu disentuh dengan cara yang mereka pahami. Data dan teori penting, tapi harus dibungkus dengan empati dan realitas mereka,” katanya.”

Dukungan Pemerintah Nagari

Di akhir diskusi, Sekretaris Nagari Barung-Barung Belantai Selatan menyampaikan dukungannya terhadap program pemasangan water meter. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membebani warga, melainkan untuk menjamin layanan air minum yang adil dan berkelanjutan.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas pendampingannya. Ini bukan hanya program pemerintah nagari, tapi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Menuju Layanan Air Minum yang Berkeadilan

Dari Sungai Sangkir, semangat baru kini tumbuh. Masyarakat mulai memahami bahwa pengelolaan air minum yang adil dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, teknisi, dan warga itu sendiri.

Dengan pendekatan yang tepat, water meter kini dipandang bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai penjaga keadilan sebuah alat sederhana dengan makna besar demi masa depan air minum pedesaan yang lebih baik.(Alpin)

Muhammad Tabri Ketum PC. IMM Pesisir Sealatan Terpilih IMM Pesisir Selatan Perkuat Trilogi Gerakan, Siap Cetak Kader Militan untuk Estafet Kepemimpinan Daerah

Painan — nrtvnews.info Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pesisir Selatan memperkuat komitmennya dalam membentuk kader unggul melalui tiga pilar utama gerakan, Religiusitas, Intelektualitas, dan Humanitas . Aspek ketiga ini, menurut Ketua Umum PC. IMM Pesisir Selatan terpilih, Muhammad Tabri, S.Pd., bukan sekedar slogan, melainkan fondasi strategi untuk mencetak generasi muda yang beriman, berpikir kritis, peduli sosial, dan siap menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat.

“Trilogi IMM ini saling menguatkan satu sama lain. Tanpa religiusitas, intelektualitas bisa kehilangan arah moral. Tanpa humanitas, ilmu pengetahuan tak akan menyentuh realitas sosial,” ujar Tabri dalam pernyataannya di Painan, Jumat (10/10/2025).

Ia menegaskan bahwa IMM Pesisir Selatan tidak hanya fokus pada pelatihan internal, tetapi juga aktif merespons dinamika sosial yang terjadi di daerah.

Sejalan dengan semangat tersebut, PC. IMM Pesisir Selatan secara konsisten menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai peristiwa sosial di wilayah setempat. Namun, untuk memperluas dampak dan memperkuat peran tersebut, organisasi ini tengah gencar melakukan penguatan struktur dan penguatan kader . Salah satu langkah strateginya adalah melalui pelaksanaan Darul Arqam Dasar (DAD) —program wajib pengkaderan awal IMM yang menjadi pintu gerbang bagi siswa untuk memahami nilai-nilai gerakan.

Antusiasme mahasiswa terhadap DAD tahun ini terbilang sangat tinggi. Panitia penerimaan pendaftaran DAD melaporkan bahwa pendaftar yang menunjukkan minat besar bagi generasi muda Pesisir Selatan untuk terlibat dalam gerakan kepemudaan yang berbasis nilai keislaman dan kebangsaan. “Ini sinyal positif bahwa semangat kepemimpinan dan kepedulian sosial masih kuat di kalangan mahasiswa kita,” tambah Tabri.

Namun, upaya besar ini tidak bisa berjalan sendiri, dimana IMM Pesisir Selatan secara terbuka mengundang kolaborasi dari berbagai pihak , termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, tokoh Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta anggota DPRD Pesisir Selatan. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dalam bentuk fasilitasi dan program sinergi yang berkelanjutan untuk mengasah intelektualitas Mahasiswa dalam studi aplikatif di lapangan.

“Kami yakin, masa depan Pesisir Selatan ada di tangan generasi mudanya. Dan IMM siap menjadi wadah yang melahirkan kader-kader militan, kompeten, visioner, serta berintegritas tinggi,” tegas Tabri. Ia menambahkan bahwa estafet kepemimpinan daerah tidak bisa ditunda dan kader IMM, dengan fondasi Trilogi IMM-nya, siap mengambil peran itu.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen pada nilai-nilai luhur, PC. IMM Pesisir Selatan kini melangkah pasti bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa, namun sebagai agen perubahan yang siap memimpin masa depan, dengan mengedepankan Trilogi IMM (Alpin)

KAN Kambang Gelar Temu Ramah dan Konsultasi Hukum Adat, Perkuat Pemahaman Adat Salingka Nagari

Kambang – Pesisir Selatan nrtvnews.info Dalam upaya memperkuat pelestarian dan pemahaman terhadap hukum adat serta adat salingka nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang menggelar kegiatan Temu Ramah dan Konsultasi Hukum Adat pada Sabtu, 11/10 2025.

Acara ini berlangsung di Kantor KAN Kambang dan dihadiri oleh berbagai tokoh adat, akademisi, serta pejabat terkait.

Ketua KAN Kambang, Rahma Dianto Rj Bagindo Sati, membuka acara dengan menyampaikan pentingnya peran KAN dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

“Kegiatan ini menjadi wadah bersama untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Hukum adat bukan hanya warisan, tapi juga pedoman hidup,” ujar Rahma Dianto dalam sambutannya.

Acara ini menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, yakni Prof. Dr.Kurniawarman dan Syafrial N, yang memberikan materi tentang dinamika hukum adat dalam konteks kekinian serta peran penting adat salingka nagari dalam menjaga tatanan sosial masyarakat.

Selain itu, acara juga dihadiri oleh para Angku Penghulu, Niniak Mamak, Imam Khatib, serta tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan dalam adat Minangkabau.

Turut hadir pula Ketua PPAT Kabupaten Pesisir Selatan, Novridol Rahman, SH., M.Kn, yang juga dikenal sebagai Rajo Parmato Sanggo Delimo. Ia memberikan pandangan mengenai sinergi antara hukum adat dan administrasi pertanahan di nagari.

Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan konsultasi terbuka, di mana para peserta dapat menyampaikan pandangan, permasalahan, serta bertukar pengalaman seputar penerapan hukum adat di tengah masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pemahaman terhadap adat salingka nagari semakin kokoh dan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Minangkabau ( Alpin)