Category: Nasional


  • Ketua IPSI Sumbar Lantik Pengurus IPSI Pessel di Painan

    PAINAN – Pesisir Selatan nrtvnews.info Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan resmi dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Painan Convention Center (PCC), Sabtu (17/1/2026).

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua IPSI Sumatera Barat Vasko Ruseimy, ST. Nagari Sati, yang diwakili oleh Jasril, SH, MH Dt. Pintu Langik. Dalam kesempatan tersebut, Muslim Arif, S.Pd.I secara resmi dilantik sebagai Ketua IPSI Pessel bersama jajaran pengurus lainnya untuk masa bakti 2025 – 2029

    Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus, Ketua KONI Pessel M. Adli, Wakil Bupati Pessel Dr. H. Risnaldi Ibrahim, M.Ag, Wakil Ketua DPRD Pessel, unsur Forkopimda Pessel, kepala SMA/SMK se-Kabupaten Pessel, seluruh perguruan silat se-Pessel, serta tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Ketua IPSI Pessel Muslim Arif, S.Pd.I menegaskan bahwa pencak silat bukan sekadar olahraga atau ajang adu fisik semata. Menurutnya, silat memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan mental generasi muda.

    “Pencak silat bukan hanya soal laga atau adu jotos, tetapi sarana membangun karakter anak-anak kita agar berdisiplin, berakhlak, dan bermental tangguh,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya pelantikan pengurus IPSI Pessel. Ia berharap sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan IPSI dapat terus ditingkatkan demi prestasi olahraga silat di Pesisir Selatan.

    Ketua IPSI Sumbar yang diwakili oleh Jasril, SH, MH Dt. Pintu Langik dalam sambutannya menyebutkan bahwa Pesisir Selatan dikenal sebagai gudang atlet pencak silat di Sumatera Barat. Ia optimistis, dengan kepengurusan yang baru, IPSI Pessel mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan menorehkan hasil gemilang pada Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) mendatang.

    “Pessel memiliki potensi besar. Kami berharap pada Kejurprov nanti IPSI Pessel mampu menyabet medali emas dan mengharumkan nama Pessel,” pungkasnya.

    “Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Dr. H. Risnaldi Ibrahim, M.Ag, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap pengembangan olahraga pencak silat di Kabupaten Pesisir Selatan.

    Ia menegaskan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya bangsa yang harus terus dilestarikan, sekaligus menjadi sarana pembinaan generasi muda agar memiliki karakter, disiplin, dan semangat sportivitas.

    “Pencak silat bukan hanya olahraga prestasi, tetapi juga bagian dari budaya dan jati diri bangsa. Melalui silat, kita dapat membina generasi muda yang berkarakter, berakhlak, dan berdisiplin,” ujar Wakil Bupati.

    Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, lanjutnya, akan terus mendukung program pembinaan dan pengembangan pencak silat demi kemajuan olahraga dan pembinaan generasi muda di daerah.

    Dengan dilantiknya pengurus baru ini, diharapkan IPSI Pessel semakin solid dalam pembinaan atlet serta mampu berkontribusi bagi kemajuan olahraga pencak silat di Sumatera Barat(Alpin)



  • Hari Pertama Bertugas, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Pesisir Selatan Langsung Tancap Gas

    Pesisir Selatan –  nrtvnews.info Hari pertama masuk kerja di tempat tugas yang baru, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, Muh. Sanusi, S.H., langsung menunjukkan komitmen kerja dengan melaksanakan agenda penting, Kamis 15/1/2026

    Pada hari pertama tersebut, Muh. Sanusi, S.H. langsung menggelar pertemuan dengan ASN PPPK Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah 61 orang. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat PKH, Salido.

    Dalam pertemuan itu, Muh. Sanusi menekankan pentingnya sinergi, kedisiplinan, serta peningkatan kinerja pendamping PKH dalam upaya pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia juga mengajak seluruh pendamping PKH untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    “PKH memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat kurang mampu. Karena itu, koordinasi dan komitmen bersama sangat dibutuhkan agar program ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

    Pertemuan ini menjadi langkah awal Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Pesisir Selatan dalam memperkuat pelaksanaan program-program sosial, khususnya PKH, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pesisir Selatan.(Alpin)



  • Kepala SMK Negeri Kelautan Sago Dukung Penuh Ekskul Silat Tradisional

    Pesisir Selatan — nrtvnews.info  Kepala SMK Negeri Kelautan Sago menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ekstrakurikuler Silat Tradisional yang dilaksanakan bekerja

    sama dengan Sanggar Silat Bantu Ampa Laban Salido, binaan DPD Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minang Kabau (LAKAM) Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat 16/1/2026

    Kepala SMK Negeri Kelautan Sago, Drs. Rafuddin, M.Pd.T, menegaskan bahwa kegiatan silat tradisional merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter siswa, sekaligus upaya pelestarian budaya Minangkabau di kalangan generasi muda.

    “Kami sangat mendukung kegiatan ekskul Silat Tradisional ini. Selain meningkatkan kedisiplinan dan kesehatan jasmani, silat juga mengajarkan nilai-nilai adat, etika, dan jati diri budaya Minangkabau kepada para siswa,” ujar Rafuddin.

    Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diikuti dengan antusias oleh para siswa SMK Negeri Kelautan Sago. Latihan silat dilaksanakan secara rutin di lingkungan sekolah dengan bimbingan pelatih berpengalaman dari Sanggar Silat Bantu Ampa Laban Salido.

    Pelatih silek, Yaldi, CPLA Manti Ahmad Dirajo, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan penuh dari pihak sekolah. Menurutnya, dukungan kepala sekolah menjadi motivasi besar bagi pelatih dan siswa dalam mengembangkan silat tradisional di sekolah.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri Kelautan Sago yang telah memberikan dukungan penuh. Alhamdulillah, anak-anak sangat antusias mengikuti latihan silek, dan ini menjadi harapan besar bagi keberlanjutan silat tradisional di kalangan pelajar,” ungkap Yaldi.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan silat tradisional tidak hanya menjadi aktivitas olahraga, tetapi juga sarana edukasi budaya dan pembentukan karakter generasi muda yang berakar pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal Minangkabau.(Alpin)



  • Sekretaris DPD ASPRUMNAS Riau Abdul Rasyid Terima Penghargaan dari Wali Kota Pekanbaru

    Pekanbaru – nrtvnews.info  DPD ASPRUMNAS Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan sebagai salah satu organisasi pengembang perumahan terbaik di Provinsi Riau. Sekretaris DPD ASPRUMNAS Riau, Abdul Rasyid, menerima penghargaan dari Wali Kota Pekanbaru atas kontribusi dan kinerjanya di sektor pengembangan perumahan, Jumat 16/1/2026

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPD ASPRUMNAS Riau, H. Jhon Satri, SH., MH, saat ditemui di Kantor DPD ASPRUMNAS Riau, Jalan Sudirman Ujung No.12, Komplek Sudirman Business Park, Kamis (15/01/2026).

    Menurutnya, penghargaan tersebut diberikan kepada 16 developer berprestasi oleh Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Agung Nugroho, SE., MM, dalam acara yang digelar pada Rabu (14/01/2026) di Aula Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Pekanbaru.

    “DPD ASPRUMNAS Riau melalui Sekretarisnya Abdul Rasyid memperoleh dua kategori penghargaan sekaligus,” ujar Jhon Satri.

    Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan pengembangan Perumahan Al Fatih Regency 1, Al Fatih Regency 2, dan Al Fatih Regency 4, serta Sertifikat Apresiasi Serah Terima Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

    Acara penyerahan sertifikat dan piagam penghargaan tersebut turut dihadiri oleh Kepala OPD terkait, instansi vertikal, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, tujuh asosiasi perumahan, serta ratusan developer yang berkiprah di Kota Pekanbaru.

    Ketua DPD ASPRUMNAS Riau berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota ASPRUMNAS untuk terus berkontribusi dalam penyediaan perumahan yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kota Pekanbaru(Alpin)



  • LAKAM DPD Pessel Kolaborasi dengan Pihak Terkait Usulkan 1.050 Unit Rumah Bersubsidi Tahap Awal

    Painan — nrtvnews.info Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minangkabau (LAKAM) DPD Pesisir Selatan mulai menyusun rencana program pembangunan rumah bersubsidi tahap awal sebanyak 1.050 unit. Program ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi rumah bersubsidi bersama Kepala Sekolah SMAN dan SMKN se-Pessel yang digelar di Painan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Elpinas, S.Kom, pada Rabu (14/01/2026). Menurutnya, setelah sosialisasi dilakukan, LAKAM DPD Pessel bersama pihak terkait langsung melakukan analisis kebutuhan, alokasi, serta penentuan titik lokasi perumahan agar program berjalan tepat sasaran dan tepat lokasi.

    “Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan dengan seluruh Kepala Sekolah SMAN dan SMKN se-Pesisir Selatan pada Selasa (13/01/2026). Setelah dilakukan analisis alokasi dan titik lokasi, untuk sementara direncanakan pembangunan 1.050 unit rumah bersubsidi,” jelas Elpinas.

    Adapun rencana distribusi rumah bersubsidi tipe 36 tersebut dibagi ke sejumlah kecamatan. Untuk Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, dan Bayang Utara dialokasikan sebanyak 200 unit. Kecamatan IV Jurai mendapatkan alokasi 150 unit.

    Selanjutnya, Kecamatan Batang Kapas, Lengayang, dan Sutera dialokasikan 200 unit rumah bersubsidi. Kecamatan Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, dan Pancung Soal juga memperoleh alokasi 200 unit.

    Untuk wilayah selatan, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan dialokasikan 150 unit. Sementara itu, Kecamatan Lunang, Air Pura, dan Silaut mendapatkan alokasi sebanyak 150 unit rumah bersubsidi. Dengan demikian, total keseluruhan mencapai 1.050 unit rumah bersubsidi tipe 36.

    Menanggapi rencana tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Muslim Arif, S.Pd.I, bersama para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN menyambut baik dan mengaku bersyukur atas program tersebut. Mereka menilai program ini memiliki potensi besar untuk membantu para guru ASN maupun PPPK dalam memiliki rumah layak huni sesuai lokasi dan alokasi masing-masing.

    “Ini tentu menjadi kabar baik bagi para guru, karena peluang untuk memiliki rumah bersubsidi semakin terbuka,” ujar Muslim Arif saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (14/01/2026).

    Program rumah bersubsidi ini diharapkan dapat segera terealisasi melalui kolaborasi berkelanjutan antara LAKAM DPD Pessel, instansi terkait, serta pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan masyarakat di Pesisir Selatan.”(Alpin)



  • Sanggar Silek Batu Ampa Laban Salido Binaan DPD LAKAM Pessel Terus Eksis Gelar Latihan Rutin

    Pesisir Selatan – nrtvnews.info Sanggar Silek Batu Ampa Laban Salido yang berada di bawah binaan DPD Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau (LAKAM) Kabupaten Pesisir Selatan terus menunjukkan eksistensinya dalam melestarikan seni bela diri tradisional Minangkabau.

    Sanggar ini secara konsisten melaksanakan latihan rutin sebanyak dua kali dalam seminggu.

    Latihan silek tersebut dibimbing oleh pelatih Silek Kaluang Bagaluik, Yaldi, CPLA Manti Ahmad Dirajo. Selain membina sanggar, Yaldi juga aktif melatih silek di tiga sekolah menengah di Pesisir Selatan, yakni SMAN 1 Painan, SMKN Kelautan Sago, dan SMAN 1 Bayu. Di masing-masing sekolah, latihan juga dilaksanakan dua kali setiap minggu.

    Pada sesi latihan terbaru, kegiatan ini dipantau langsung oleh Wakil Sekretaris LAKAM Pessel, Elpinas, S.Kom, dan juga pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Pessel. Pemantauan dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan dan penguasaan teknik silek para peserta latihan, Rabu  14/1/2026

    “Kami ingin memastikan sejauh mana anak-anak menguasai silek, karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) sebagai ajang penjaringan atlet silek berprestasi,” ujar Elpinas di sela-sela kegiatan.

    Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Sanggar Silek Batu Ampa Laban Salido mampu melahirkan pesilat-pesilat muda yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga turut menjaga dan melestarikan warisan budaya Minangkabau.(Alpin)



  • Kapolres Madina Baru Diharapkan Berantas Narkoba, Kejahatan Lingkungan, dan Sosial

    MADINA – nrtvnews.info AKBP Bagus Priandy resmi memulai tugasnya sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mandailing Natal pada Senin (12/1/2026). Pergantian pimpinan ini disambut dengan harapan besar dari masyarakat agar kepolisian lebih serius menuntaskan persoalan narkoba, kejahatan lingkungan, serta kejahatan sosial dan seksual yang dinilai kian marak di daerah tersebut.

    Ketua Ikatan Pemuda Mandailing (IPM), Tan Gozali Nasution, menyatakan apresiasinya atas pergantian pucuk pimpinan di Polres Mandailing Natal. Ia berharap Kapolres yang baru dapat menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan narkoba.

    “Sebagai pemuda Mandailing, kami siap berkolaborasi jika kepolisian membuka ruang kerja sama. Persoalan narkoba, PETI, BBM ilegal, perambahan hutan, tong emas yang menggunakan merkuri dan sianida, serta kerusakan alam akibat perusahaan perkebunan dan pertambangan di Madina sudah sangat mendesak untuk diberantas,” ujar Tan.

    Tan juga menyoroti meningkatnya kasus pencurian di Kabupaten Mandailing Natal yang menurutnya merupakan dampak langsung dari maraknya peredaran narkoba hingga ke pelosok daerah.

    “Pencurian kotak amal masjid dan besi sekarang sering terjadi. Narkoba jenis sabu-sabu ini tidak hanya menyasar orang berduit, tapi juga masyarakat miskin. Ini sudah seperti bencana di daerah ini,” katanya. Ia menilai lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba menjadi salah satu penyebab utama.

    Lebih lanjut, Tan mengaitkan peredaran narkoba dengan maraknya kejahatan lingkungan, khususnya aktivitas pertambangan emas ilegal yang beroperasi di daerah aliran sungai, baik di hulu maupun hilir sungai di Mandailing Natal.

    “Kita melihat di kecamatan-kecamatan yang banyak tambang emas ilegal, peredaran narkobanya juga tinggi. Dugaan kami selama ini justru difasilitasi oleh oknum aparat, menjadi semacam bisnis sampingan di bawah payung mereka,” ungkap Tan, tanpa menyebut pihak tertentu.

    Selain itu, Tan juga menyoroti tingginya potensi kejahatan seksual di Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan julukan Serambi Mekkah. Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak masih sangat minim.

    Menurutnya, sejumlah tempat hiburan malam terselubung dijadikan lokasi peredaran narkoba, minuman keras, serta praktik prostitusi berkedok pemandu lagu.

    “Coba polisi atau BNN ikut razia tempat karaoke dan lapo tuak. Di sana banyak anak-anak kita yang masih di bawah umur terdampak narkoba dan miras, bahkan bebas menjajakan diri,” katanya.

    Tan berharap di bawah komando AKBP Bagus Priandy, kepolisian benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kejahatan seksual dan sosial.

    Ia juga mengajak Pemerintah Daerah, DPRD, MUI Madina, tokoh adat, ulama, pemuda, mahasiswa, LSM, insan pers, serta tokoh pesantren untuk bersama-sama menyuarakan dan mendukung pemberantasan narkoba serta kejahatan lingkungan dan sosial di daerah yang dikenal sebagai Kota Sejuta Santri tersebut.(Magrifatulloh)



  • Ketua DPRD Sumbar Kunjungi Kacabdin Wilayah VII di Painan, Tekankan Pendidikan Berkarakter

    Painan – nrtvnews.info Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. Muhidi, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah VII Sumatera Barat di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu 14/1/2026

    Kunjungan Ketua DPRD Provinsi Sumbar tersebut disambut langsung oleh Kacabdin Wilayah VII Sumbar  Muslim Arif, bersama jajaran staf. Kehadiran Muhidi beserta rombongan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

    Dalam pertemuan tersebut. Drs. Muhidi, MM menyampaikan berbagai hal penting terkait penguatan pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia bagi peserta didik tingkat SLTA dan SMK yang berada di bawah naungan Kacabdin Wilayah VII Sumbar.

    Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan sikap, moral, dan etika generasi muda.

    Muhidi yang memiliki latar belakang pendidikan dengan jurusan fisika menegaskan pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan. Ia mencontohkan perilaku yang baik, tutur kata yang sopan, serta sikap saling menghormati, baik kepada sesama teman maupun kepada orang yang lebih tua, sebagai nilai dasar yang harus ditanamkan di lingkungan sekolah.

    Diskusi antara Ketua DPRD Provinsi Sumbar dan Kacabdin Wilayah VII, Muslim Arif, berlangsung santai namun sarat makna. Keduanya saling bertukar pandangan terkait tantangan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas dan berakhlak mulia.

    Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Cabang Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai moral.(Alpin)



  • Polres Pesisir Selatan Jalin Silaturahmi dengan Cabdin Wilayah VII Sumbar Bahas Tertib Lalu Lintas Pelajar

    PESISIR SELATAN – nrtvnews.info Polres Pesisir Selatan melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) terus berupaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi antara Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan, AKP Ade Saputra, SH, MH, dengan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah VII Sumatera Barat, Muslim Arif, Rabu 14/1/2026

    Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, turut hadir Iptu Subhan dan Bripda R. Kurniawan. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebersamaan.

    Silaturahmi ini membahas rencana kerja sama antara Cabdin Wilayah VII Sumbar dengan Polres Pesisir Selatan, khususnya dalam penanganan kenakalan siswa SLTA di bidang lalu lintas. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bersama antara lain masih banyaknya pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm serta penggunaan knalpot tidak sesuai standar yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

    Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan, AKP Ade Saputra, menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting sebagai langkah preventif untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Edukasi dan pembinaan di lingkungan sekolah diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

    Sementara itu, Kacabdin Wilayah VII Sumbar, Muslim Arif, menyambut baik dan mendukung penuh rencana kerja sama tersebut. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera merealisasikan program yang telah dibahas agar dapat memberikan dampak positif bagi keselamatan siswa dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan.

    Dengan adanya sinergi antara dunia pendidikan dan kepolisian ini, diharapkan tercipta generasi pelajar yang lebih disiplin, sadar hukum, dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.(Alpin)



  • Proyek RKB SDN 385 Madina Rp950 Juta Molor, Diperpanjang hingga Februari 2026 dan Terancam Sanksi Tegas

    Mandailing Natal — nrtvnews.info Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya di SD Negeri 385 Lubuk Kapundung, Kabupaten Mandailing Natal, belum juga rampung meski masa kontrak awal telah berakhir. Proyek pendidikan tersebut menelan anggaran sebesar Rp950 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2025.

    Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal, Riswan, mengakui adanya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menyebutkan, masa pekerjaan yang semula ditetapkan selama 90 hari kalender kini diperpanjang melalui adendum waktu selama 50 hari.

    “Pekerjaan memang belum selesai dan sudah diberikan adendum waktu. Setelah pekerjaan rampung, baru dihitung nilai pembayaran dengan memperhitungkan denda keterlambatan,” ujar Riswan saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

    Menurutnya, keputusan perpanjangan waktu dilakukan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bangunan bagi masyarakat. Jika proyek dihentikan, ruang kelas tidak dapat digunakan, sementara kebutuhan ruang belajar bagi siswa sangat mendesak menjelang tahun ajaran 2026.

    Riswan menjelaskan, keterlambatan proyek disebabkan sejumlah faktor alam dan teknis. Bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut serta sulitnya akses pengiriman material ke lokasi pembangunan disebut menjadi kendala utama yang menghambat progres fisik di lapangan.

    Terkait konsekuensi keuangan, ia menegaskan bahwa denda keterlambatan tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Denda dihitung sebesar satu per seribu per hari dari nilai kontrak dan telah tercantum dalam dokumen adendum waktu.

    “Yang dihitung setelah pekerjaan selesai itu bukan penghapusan denda, melainkan penilaian kewajaran nilai yang dibayarkan. Pembayaran tetap dilakukan setelah dikurangi denda keterlambatan,” tegasnya.

    Ia juga menegaskan batas akhir penyelesaian proyek ditetapkan hingga Februari 2026. Apabila hingga tenggat tersebut pekerjaan kembali tidak rampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada penyedia jasa.

    Sanksi yang disiapkan meliputi pemutusan kontrak, penagihan penuh denda keterlambatan, pencantuman penyedia dalam daftar hitam (blacklist), serta sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Meski klarifikasi telah disampaikan pihak dinas, molornya proyek pembangunan fasilitas pendidikan ini tetap memantik sorotan publik. Evaluasi menyeluruh oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat daerah dinilai penting guna menjaga akuntabilitas pelaksanaan proyek serta melindungi keuangan daerah.(MF)



  • Kasus Dugaan Pelanggaran Penggunaan Jalur Utilitas Jababeka Resmi Naik ke Penyidikan

    JAKARTA – Laporan Pidana PT Mastertama Adhi Properti (MAP) terhadap PT Jababeka di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hukum penggunaan lahan telah dinaikan statusnya menjadi Penyidikan pada September 2025. Kasus ini berawal dari jaringan pipa atau utilitas milik PT Jababeka Tbk yang berada di atas lahan seluas 176.525 meter persegi milik PT MAP di Jalan Raya Fatahilla, Cikarang Barat, Bekasi.

    Menurut Razi Mahfudzi selaku Kuasa Hukum PT MAP dari Law Firm Manggala Raja kepada awak media pada Selasa (13-01-2026) di Jakarta mengungkapkan bahwa kliennya telah berupaya melakukan komunikasi dengan PT Jababeka Tbk melalui dialog dan pertemuan sejak beberapa tahun lalu. Namun, pembicaraan tersebut sampai saat ini belum menghasilkan keputusan atau solusi yang yang win win, sehingga PT MAP mengambil langkah hukum yaitu dengan melaporkan PT Jababeka  ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/6617/X/2024/SPKT/POLDA.

    “Dengan telah ditingkatkan status laporan kami menjadi Penyidikan, artinya Penyidik telah menemukan adanya Peristiwa Pidana oleh karena itu kami berharap agar segera adanya Penetapan Tersangka sehingga Hukum dapat berjalan dengan seadil – adilnya mengingat lahan yang menjadi jalur utilitas dari Jababeka merupakan milik klien kami dimana selama bertahun – tahun Jababeka telah menikmati keuntungan dari Jalur Utilitas tersebut”, tegas Razi.

    “PT MAP merasa dirugikan dengan adanya jaringan pipa ini, yang diklaim menghambat pengembangan proyek di lahan tersebut”, tambah Razi

    PT MAP menyebut bahwa jaringan pipa ini membuat pengembangan proyek di lahan tersebut sulit terealisasi. Sebagai solusi, PT MAP meminta agar PT Jababeka Tbk merelokasi utilitas tersebut.

    “Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, bahwa klien kami telah berulangkali melakukan pertemuan dan mediasi dengan pihak Jababeka akan tetapi Pihak Jababeka belum juga memberikan solusi terkait hal ini,” pungkas Razi.

    Meskipun Laporan polisi sudah naik ke Penyidikan kami masih membuka pintu mediasi yang dapat menghasilkan mufakat yang baik bagi Para Pihak.

    “Apabila mediasi masih belum juga menemukan kata mufakat, maka dia berharap Penyidik Polda Metro Jaya dapat memproses perkara ini secara cepat, transparan dan akuntabel sehingga keadilan dapat ditegakkan,” harap Razi menutupi. (MG)



  • Kelompok UMKM Laban Salido Binaan LAKAM Pessel Gelar Sosialisasi Home Industri

    Salido – Pesisir Selatan nrtvnews.info  Kelompok UMKM Laban Salido yang berada di bawah binaan Lembaga  Advokasi Kebudayaan dan Adat  Minangkabau (LAKAM) Kabupaten Pesisir Selatan  menggelar kegiatan sosialisasi home industri di Laban, Kenagarian Salido, Selasa (13/1/2026).

    Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua LAKAM Pessel, dr. H. Misri Hasanto, SH, M.Kes. Dalam kegiatan itu, dr. Misri didampingi oleh Sekretaris LAKAM Pessel Elpinas, S.Kom, serta Fadris dan Yaldi.

    Dalam sambutannya, dr. Misri Hasanto menyampaikan bahwa terdapat banyak potensi sumber daya alam di sekitar masyarakat yang belum dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya adalah kelapa. Menurutnya, kelapa memiliki beragam manfaat dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

    “Begitu banyak potensi dari sebuah kelapa yang bisa kita jadikan uang. Selain itu, pembuatan produk seperti deterjen cair juga bisa menjadi peluang usaha rumahan yang menjanjikan, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengelolaan home industri harus dilakukan secara profesional agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing di pasaran. Dengan pengelolaan yang tepat, home industri diyakini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Wali Nagari Salido, Sasmawida, yang tampak antusias mengikuti dan mendengarkan pemaparan Ketua LAKAM Pessel terkait pengembangan home industri di Kenagarian Salido.

    Puluhan ibu-ibu rumah tangga dari berbagai wilayah di Kenagarian Salido juga hadir dan mengikuti sosialisasi dengan penuh perhatian. Mereka berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan untuk menambah income keluarga melalui usaha rumahan.

    Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong tumbuhnya UMKM dan home industri di Kenagarian Salido, khususnya yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga.(Alpin)