Category: Nasional

Sanggar Silek Batu Ampa Laban Salido Binaan DPD LAKAM Pessel Terus Eksis Gelar Latihan Rutin

Pesisir Selatan – nrtvnews.info Sanggar Silek Batu Ampa Laban Salido yang berada di bawah binaan DPD Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau (LAKAM) Kabupaten Pesisir Selatan terus menunjukkan eksistensinya dalam melestarikan seni bela diri tradisional Minangkabau.

Sanggar ini secara konsisten melaksanakan latihan rutin sebanyak dua kali dalam seminggu.

Latihan silek tersebut dibimbing oleh pelatih Silek Kaluang Bagaluik, Yaldi, CPLA Manti Ahmad Dirajo. Selain membina sanggar, Yaldi juga aktif melatih silek di tiga sekolah menengah di Pesisir Selatan, yakni SMAN 1 Painan, SMKN Kelautan Sago, dan SMAN 1 Bayu. Di masing-masing sekolah, latihan juga dilaksanakan dua kali setiap minggu.

Pada sesi latihan terbaru, kegiatan ini dipantau langsung oleh Wakil Sekretaris LAKAM Pessel, Elpinas, S.Kom, dan juga pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Pessel. Pemantauan dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan dan penguasaan teknik silek para peserta latihan, Rabu  14/1/2026

“Kami ingin memastikan sejauh mana anak-anak menguasai silek, karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) sebagai ajang penjaringan atlet silek berprestasi,” ujar Elpinas di sela-sela kegiatan.

Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Sanggar Silek Batu Ampa Laban Salido mampu melahirkan pesilat-pesilat muda yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga turut menjaga dan melestarikan warisan budaya Minangkabau.(Alpin)

Kapolres Madina Baru Diharapkan Berantas Narkoba, Kejahatan Lingkungan, dan Sosial

MADINA – nrtvnews.info AKBP Bagus Priandy resmi memulai tugasnya sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mandailing Natal pada Senin (12/1/2026). Pergantian pimpinan ini disambut dengan harapan besar dari masyarakat agar kepolisian lebih serius menuntaskan persoalan narkoba, kejahatan lingkungan, serta kejahatan sosial dan seksual yang dinilai kian marak di daerah tersebut.

Ketua Ikatan Pemuda Mandailing (IPM), Tan Gozali Nasution, menyatakan apresiasinya atas pergantian pucuk pimpinan di Polres Mandailing Natal. Ia berharap Kapolres yang baru dapat menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan narkoba.

“Sebagai pemuda Mandailing, kami siap berkolaborasi jika kepolisian membuka ruang kerja sama. Persoalan narkoba, PETI, BBM ilegal, perambahan hutan, tong emas yang menggunakan merkuri dan sianida, serta kerusakan alam akibat perusahaan perkebunan dan pertambangan di Madina sudah sangat mendesak untuk diberantas,” ujar Tan.

Tan juga menyoroti meningkatnya kasus pencurian di Kabupaten Mandailing Natal yang menurutnya merupakan dampak langsung dari maraknya peredaran narkoba hingga ke pelosok daerah.

“Pencurian kotak amal masjid dan besi sekarang sering terjadi. Narkoba jenis sabu-sabu ini tidak hanya menyasar orang berduit, tapi juga masyarakat miskin. Ini sudah seperti bencana di daerah ini,” katanya. Ia menilai lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba menjadi salah satu penyebab utama.

Lebih lanjut, Tan mengaitkan peredaran narkoba dengan maraknya kejahatan lingkungan, khususnya aktivitas pertambangan emas ilegal yang beroperasi di daerah aliran sungai, baik di hulu maupun hilir sungai di Mandailing Natal.

“Kita melihat di kecamatan-kecamatan yang banyak tambang emas ilegal, peredaran narkobanya juga tinggi. Dugaan kami selama ini justru difasilitasi oleh oknum aparat, menjadi semacam bisnis sampingan di bawah payung mereka,” ungkap Tan, tanpa menyebut pihak tertentu.

Selain itu, Tan juga menyoroti tingginya potensi kejahatan seksual di Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan julukan Serambi Mekkah. Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak masih sangat minim.

Menurutnya, sejumlah tempat hiburan malam terselubung dijadikan lokasi peredaran narkoba, minuman keras, serta praktik prostitusi berkedok pemandu lagu.

“Coba polisi atau BNN ikut razia tempat karaoke dan lapo tuak. Di sana banyak anak-anak kita yang masih di bawah umur terdampak narkoba dan miras, bahkan bebas menjajakan diri,” katanya.

Tan berharap di bawah komando AKBP Bagus Priandy, kepolisian benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kejahatan seksual dan sosial.

Ia juga mengajak Pemerintah Daerah, DPRD, MUI Madina, tokoh adat, ulama, pemuda, mahasiswa, LSM, insan pers, serta tokoh pesantren untuk bersama-sama menyuarakan dan mendukung pemberantasan narkoba serta kejahatan lingkungan dan sosial di daerah yang dikenal sebagai Kota Sejuta Santri tersebut.(Magrifatulloh)

Ketua DPRD Sumbar Kunjungi Kacabdin Wilayah VII di Painan, Tekankan Pendidikan Berkarakter

Painan – nrtvnews.info Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. Muhidi, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah VII Sumatera Barat di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu 14/1/2026

Kunjungan Ketua DPRD Provinsi Sumbar tersebut disambut langsung oleh Kacabdin Wilayah VII Sumbar  Muslim Arif, bersama jajaran staf. Kehadiran Muhidi beserta rombongan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam pertemuan tersebut. Drs. Muhidi, MM menyampaikan berbagai hal penting terkait penguatan pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia bagi peserta didik tingkat SLTA dan SMK yang berada di bawah naungan Kacabdin Wilayah VII Sumbar.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan sikap, moral, dan etika generasi muda.

Muhidi yang memiliki latar belakang pendidikan dengan jurusan fisika menegaskan pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan. Ia mencontohkan perilaku yang baik, tutur kata yang sopan, serta sikap saling menghormati, baik kepada sesama teman maupun kepada orang yang lebih tua, sebagai nilai dasar yang harus ditanamkan di lingkungan sekolah.

Diskusi antara Ketua DPRD Provinsi Sumbar dan Kacabdin Wilayah VII, Muslim Arif, berlangsung santai namun sarat makna. Keduanya saling bertukar pandangan terkait tantangan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas dan berakhlak mulia.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Cabang Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai moral.(Alpin)

Polres Pesisir Selatan Jalin Silaturahmi dengan Cabdin Wilayah VII Sumbar Bahas Tertib Lalu Lintas Pelajar

PESISIR SELATAN – nrtvnews.info Polres Pesisir Selatan melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) terus berupaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi antara Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan, AKP Ade Saputra, SH, MH, dengan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah VII Sumatera Barat, Muslim Arif, Rabu 14/1/2026

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, turut hadir Iptu Subhan dan Bripda R. Kurniawan. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebersamaan.

Silaturahmi ini membahas rencana kerja sama antara Cabdin Wilayah VII Sumbar dengan Polres Pesisir Selatan, khususnya dalam penanganan kenakalan siswa SLTA di bidang lalu lintas. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bersama antara lain masih banyaknya pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm serta penggunaan knalpot tidak sesuai standar yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan, AKP Ade Saputra, menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting sebagai langkah preventif untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Edukasi dan pembinaan di lingkungan sekolah diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

Sementara itu, Kacabdin Wilayah VII Sumbar, Muslim Arif, menyambut baik dan mendukung penuh rencana kerja sama tersebut. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera merealisasikan program yang telah dibahas agar dapat memberikan dampak positif bagi keselamatan siswa dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan adanya sinergi antara dunia pendidikan dan kepolisian ini, diharapkan tercipta generasi pelajar yang lebih disiplin, sadar hukum, dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.(Alpin)

Proyek RKB SDN 385 Madina Rp950 Juta Molor, Diperpanjang hingga Februari 2026 dan Terancam Sanksi Tegas

Mandailing Natal — nrtvnews.info Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya di SD Negeri 385 Lubuk Kapundung, Kabupaten Mandailing Natal, belum juga rampung meski masa kontrak awal telah berakhir. Proyek pendidikan tersebut menelan anggaran sebesar Rp950 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2025.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal, Riswan, mengakui adanya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menyebutkan, masa pekerjaan yang semula ditetapkan selama 90 hari kalender kini diperpanjang melalui adendum waktu selama 50 hari.

“Pekerjaan memang belum selesai dan sudah diberikan adendum waktu. Setelah pekerjaan rampung, baru dihitung nilai pembayaran dengan memperhitungkan denda keterlambatan,” ujar Riswan saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

Menurutnya, keputusan perpanjangan waktu dilakukan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bangunan bagi masyarakat. Jika proyek dihentikan, ruang kelas tidak dapat digunakan, sementara kebutuhan ruang belajar bagi siswa sangat mendesak menjelang tahun ajaran 2026.

Riswan menjelaskan, keterlambatan proyek disebabkan sejumlah faktor alam dan teknis. Bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut serta sulitnya akses pengiriman material ke lokasi pembangunan disebut menjadi kendala utama yang menghambat progres fisik di lapangan.

Terkait konsekuensi keuangan, ia menegaskan bahwa denda keterlambatan tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Denda dihitung sebesar satu per seribu per hari dari nilai kontrak dan telah tercantum dalam dokumen adendum waktu.

“Yang dihitung setelah pekerjaan selesai itu bukan penghapusan denda, melainkan penilaian kewajaran nilai yang dibayarkan. Pembayaran tetap dilakukan setelah dikurangi denda keterlambatan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan batas akhir penyelesaian proyek ditetapkan hingga Februari 2026. Apabila hingga tenggat tersebut pekerjaan kembali tidak rampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada penyedia jasa.

Sanksi yang disiapkan meliputi pemutusan kontrak, penagihan penuh denda keterlambatan, pencantuman penyedia dalam daftar hitam (blacklist), serta sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski klarifikasi telah disampaikan pihak dinas, molornya proyek pembangunan fasilitas pendidikan ini tetap memantik sorotan publik. Evaluasi menyeluruh oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat daerah dinilai penting guna menjaga akuntabilitas pelaksanaan proyek serta melindungi keuangan daerah.(MF)

Kasus Dugaan Pelanggaran Penggunaan Jalur Utilitas Jababeka Resmi Naik ke Penyidikan

JAKARTA – Laporan Pidana PT Mastertama Adhi Properti (MAP) terhadap PT Jababeka di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hukum penggunaan lahan telah dinaikan statusnya menjadi Penyidikan pada September 2025. Kasus ini berawal dari jaringan pipa atau utilitas milik PT Jababeka Tbk yang berada di atas lahan seluas 176.525 meter persegi milik PT MAP di Jalan Raya Fatahilla, Cikarang Barat, Bekasi.

Menurut Razi Mahfudzi selaku Kuasa Hukum PT MAP dari Law Firm Manggala Raja kepada awak media pada Selasa (13-01-2026) di Jakarta mengungkapkan bahwa kliennya telah berupaya melakukan komunikasi dengan PT Jababeka Tbk melalui dialog dan pertemuan sejak beberapa tahun lalu. Namun, pembicaraan tersebut sampai saat ini belum menghasilkan keputusan atau solusi yang yang win win, sehingga PT MAP mengambil langkah hukum yaitu dengan melaporkan PT Jababeka  ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/6617/X/2024/SPKT/POLDA.

“Dengan telah ditingkatkan status laporan kami menjadi Penyidikan, artinya Penyidik telah menemukan adanya Peristiwa Pidana oleh karena itu kami berharap agar segera adanya Penetapan Tersangka sehingga Hukum dapat berjalan dengan seadil – adilnya mengingat lahan yang menjadi jalur utilitas dari Jababeka merupakan milik klien kami dimana selama bertahun – tahun Jababeka telah menikmati keuntungan dari Jalur Utilitas tersebut”, tegas Razi.

“PT MAP merasa dirugikan dengan adanya jaringan pipa ini, yang diklaim menghambat pengembangan proyek di lahan tersebut”, tambah Razi

PT MAP menyebut bahwa jaringan pipa ini membuat pengembangan proyek di lahan tersebut sulit terealisasi. Sebagai solusi, PT MAP meminta agar PT Jababeka Tbk merelokasi utilitas tersebut.

“Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, bahwa klien kami telah berulangkali melakukan pertemuan dan mediasi dengan pihak Jababeka akan tetapi Pihak Jababeka belum juga memberikan solusi terkait hal ini,” pungkas Razi.

Meskipun Laporan polisi sudah naik ke Penyidikan kami masih membuka pintu mediasi yang dapat menghasilkan mufakat yang baik bagi Para Pihak.

“Apabila mediasi masih belum juga menemukan kata mufakat, maka dia berharap Penyidik Polda Metro Jaya dapat memproses perkara ini secara cepat, transparan dan akuntabel sehingga keadilan dapat ditegakkan,” harap Razi menutupi. (MG)

Kelompok UMKM Laban Salido Binaan LAKAM Pessel Gelar Sosialisasi Home Industri

Salido – Pesisir Selatan nrtvnews.info  Kelompok UMKM Laban Salido yang berada di bawah binaan Lembaga  Advokasi Kebudayaan dan Adat  Minangkabau (LAKAM) Kabupaten Pesisir Selatan  menggelar kegiatan sosialisasi home industri di Laban, Kenagarian Salido, Selasa (13/1/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua LAKAM Pessel, dr. H. Misri Hasanto, SH, M.Kes. Dalam kegiatan itu, dr. Misri didampingi oleh Sekretaris LAKAM Pessel Elpinas, S.Kom, serta Fadris dan Yaldi.

Dalam sambutannya, dr. Misri Hasanto menyampaikan bahwa terdapat banyak potensi sumber daya alam di sekitar masyarakat yang belum dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya adalah kelapa. Menurutnya, kelapa memiliki beragam manfaat dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Begitu banyak potensi dari sebuah kelapa yang bisa kita jadikan uang. Selain itu, pembuatan produk seperti deterjen cair juga bisa menjadi peluang usaha rumahan yang menjanjikan, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan home industri harus dilakukan secara profesional agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing di pasaran. Dengan pengelolaan yang tepat, home industri diyakini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Wali Nagari Salido, Sasmawida, yang tampak antusias mengikuti dan mendengarkan pemaparan Ketua LAKAM Pessel terkait pengembangan home industri di Kenagarian Salido.

Puluhan ibu-ibu rumah tangga dari berbagai wilayah di Kenagarian Salido juga hadir dan mengikuti sosialisasi dengan penuh perhatian. Mereka berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan untuk menambah income keluarga melalui usaha rumahan.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong tumbuhnya UMKM dan home industri di Kenagarian Salido, khususnya yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga.(Alpin)

Kades Hutabangun Jae Bungkam, Konfirmasi Dana Desa Tak Dijawab Berulang Kali

Mandailing Natal — nrtvnews.info  Upaya konfirmasi yang dilakukan media terkait pengelolaan Dana Desa Hutabangun Jae hingga kini belum membuahkan hasil. Kepala Desa Hutabangun Jae tercatat belum memberikan tanggapan resmi meski telah berulang kali dihubungi.

Redaksi sebelumnya telah menyampaikan permohonan klarifikasi melalui pesan WhatsApp menyusul adanya sorotan dan keluhan warga mengenai dugaan tidak terlihatnya realisasi sejumlah program Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2025. Konfirmasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

Sejumlah poin yang dimintai penjelasan antara lain realisasi anggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan, pengadaan perlengkapan sosial masyarakat, kondisi lampu penerangan desa, penyaluran insentif keagamaan, serta pelaksanaan program ketahanan pangan.

Namun hingga berita lanjutan ini diterbitkan, seluruh pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban. Pesan konfirmasi diketahui telah diterima oleh kepala desa, tetapi tidak direspons baik secara tertulis maupun lisan.

Sikap bungkam tersebut menambah tanda tanya di tengah masyarakat yang sebelumnya menyampaikan keluhan terkait minimnya wujud fisik maupun manfaat dari sejumlah program Dana Desa di Desa Hutabangun Jae.

Menanggapi hal tersebut, Bendahara Satma AMPI, Muhammad Saleh, menilai bahwa ketertutupan informasi dapat memicu kecurigaan publik terhadap tata kelola keuangan desa.

“Jika pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan, seharusnya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Klarifikasi sangat penting agar tidak muncul asumsi liar di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan Dana Desa merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, sikap kepala desa yang tidak merespons konfirmasi media patut menjadi catatan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Redaksi menegaskan bahwa konfirmasi telah dilakukan berulang kali sebagai bagian dari tanggung jawab jurnalistik. Media ini tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Pemerintah Desa Hutabangun Jae kapan pun diperlukan.(Magrifatulloh)

IARMI dan Menwa Lakukan Baksos dan Salurkan Bantuan ke Sumut dan Aceh

ACEH – Bencana Sumatera yang melanda Tiga Provinsi (Aceh, Sumut dan Sumbar) Desember 2025 lalu, masih menelan duka oleh korban di lokasi tersebut. Hal ini yang mendasari Organisasi IARMI (Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia) dan Menwa (Resimen Mahasiswa) ikut ambil bagian memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat korban bencana.

Setelah turun langsung melaksanakan kegiatan aksi sosial di Sumatera Barat, IARMI dan Menwa kembali turun ke Masyarakat. Pada Jumat (09-01-2026) berlokasi di Sumatera Utara di daerah Cempa, Kec. Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan dilanjutkan ke Aceh tepatnya di Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang pada Sabtu (10-01-2026)

IARMI) bersama Menwa menunjukkan kepedulian nyata bagi korban bencana. Sebanyak 50 personel gabungan dari DPN IARMI, DPK Langsa, dan Menwa Darussalam menggelar bakti sosial (baksos) di Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Datok Penghulu Desa Menanggini, Muhammad Jali, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran dan bantuan dari keluarga besar IARMI dan Menwa.

​”Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Resimen Mahasiswa dan IARMI. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga kami yang sedang berjuang bangkit pascabencana,” ungkapnya.

Menurut Dansatgas Dasril, S.Pd.I, M.Si (Han) saat memberikan keterangan kepada awak media menjelaskan terkait Kegiatan yang dilaksanakan di Dua Provinsi tersebut

“Kami melaksanakan Bakti sosial di Sumut, dan Bakti Sosial di Aceh Tamiang memiliki beberapa rangkaian kegiatan, yakninya Penyerahan Bantuan Dana Kepada IARMI dan MENWA Terdampak bencana, Penyerahan Alqur’an Kepada Pengurus Masjid, Penyerahan Bantuan Sembako Kepada Warga Terdampak, Pembersihan Tempat Ibadah/Fasum, dan Penyuluhan Pembinaan Mental Korban Bencana. Semoga kehadiran kami (IARMI dan Menwa) memberikan dampak yang positif dapat meringankan beban korban bencana,” ungkap Dasril, S.PdI.,M.Si (Han)

“Kegiatan yang kami lakukan tersebut dilaporkan langsung kepada Ketua Umum DPN IARMI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., Dankonas Menwa Indonesia Ir. A. Riza Patria, M.B.A. Serta kami sebelum melaksanakan kegiatan sudah koordinasi langsung dengan Ketua DPP IARMI Sumut Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si, Danmen Mahatara Sumut Robert Hotagaol, S.Si, Ketua DPP IARMI Aceh Mahindren, S.Sos., M.Si, dan Danmen Mahadasa Aceh Kombes. Pol. Ir. Mukhlis, S.H., M.M”, ulas Dasril Menutupi.

Aksi ini menegaskan komitmen IARMI dan Menwa sebagai organisasi yang tidak hanya disiplin dalam bimbingan negara, tetapi juga hadir terdepan dalam aksi kemanusiaan di tengah masyarakat. (Megy)

LAKAM DPD Pessel Sosialisasikan Potensi Guru Dapat Rumah Bersubsidi Program Nasional 3 Juta Rumah

Painan  – nrtvnews.info  Ketua Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minangkabau (LAKAM) DPD Pesisir Selatan, dr. H. Misri Hasanto, SH, M.Kes, didampingi Wakil Sekretaris Elpinas, S.Kom, melaksanakan sosialisasi Program Nasional 3 Juta Rumah kepada para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN se-Kabupaten Pesisir Selatan, bertempat di SMKN 1 Painan, Selasa (13/01/2026).

Program Nasional 3 Juta Rumah merupakan program strategis pemerintah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di Kabupaten Pesisir Selatan, kelompok MBR tergolong cukup besar, meliputi ASN dengan pangkat dan golongan tertentu, Pegawai PPPK, PPPK Paruh Waktu, pedagang, pelaku UMKM, serta masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.

Dr. H. Misri menjelaskan bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2025 tentang target dan sasaran Program 3 Juta Rumah, serta Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri PKP, Menteri PUPR, dan Menteri Dalam Negeri) Tahun 2024 tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tersebut.

“Untuk Program Rumah Bersubsidi di Sumatera Barat, insya Allah akan kami mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan prioritas kepada guru-guru SMAN dan SMKN yang berstatus ASN, PPPK, serta PPPK paruh waktu. Namun, masyarakat lain yang memenuhi syarat tetap akan kami layani,” ujar dr. H. Misri.

Lebih lanjut disampaikan, program rumah bersubsidi di Pesisir Selatan merupakan hasil kolaborasi antara Asosiasi Perumahan dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), sejumlah developer, Akademi Property Indonesia (API), serta LAKAM DPD Pesisir Selatan. Berdasarkan data yang telah dihimpun, daerah ini berpotensi dibangun lebih dari 1.000 unit rumah bersubsidi yang tersebar di 3 hingga 4 titik lokasi.

“Bagi guru-guru, baik ASN maupun PPPK, PPPK paruh waktu, pedagang, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya yang berminat, dapat memilih lokasi rumah sesuai dengan keinginannya,” tambahnya.

Keunggulan program rumah bersubsidi ini antara lain Sumbangan Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta per unit, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bebas BPHTB, fasilitas KPR bersuku bunga rendah 5 persen flat, serta tenor kredit hingga 20 tahun.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumatera Barat, Muslim Arif, S.Pd.I, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Menurutnya, program ini sangat membantu para guru untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.

Para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN se-Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga menyampaikan ketertarikan tinggi. Mereka berharap agar sosialisasi serupa dapat dilakukan langsung kepada para guru di sekolah masing-masing, serta meminta kesediaan Ketua LAKAM Pessel untuk menjadi narasumber.

Menanggapi hal tersebut, dr. H. Misri menyatakan kesiapan pihaknya.

“Secara prinsip kami siap datang ke seluruh SMAN dan SMKN se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan sosialisasi, apabila diundang. Tentu waktu pertemuan akan kita sesuaikan bersama,” pungkasnya. (Alpin)

Ketua LAKAM Pessel Bersilaturahim ke Markas PMI Pessel, Bahas Kerja Sama Program Kesehatan

Painan – nrtvnews.info Ketua Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minangkabau (LAKAM) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melakukan silaturahim ke Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Pessel di Painan, Senin (12/1/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua LAKAM Pessel, dr. H. Misri Hartanto, SH, M.Kes, yang hadir bersama Elpinas, S.Kom. Rombongan LAKAM disambut oleh Sekretaris PMI Pessel, Reva Linda Asumi, didampingi Kepala Markas PMI Pessel, Aldianto Chan, serta Kepala Divisi Donor, Lahardi Piterson, ST.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Ketua LAKAM Pessel membahas rencana kerja sama strategis antara LAKAM dan PMI Pessel dalam pelaksanaan program-program sosial dan kesehatan ke depan.

Beberapa agenda kerja sama yang dibicarakan di antaranya pelaksanaan pemeriksaan golongan darah, Donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, serta penyusunan basis data pendonor darah berbasis nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dan melibatkan Forum Anak Pessel dengan sasaran yang diutamakan siswa SLTA/ SMK  kelas 3 se Pessel.

Ketua LAKAM Pessel menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kemanusiaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan donor darah, khususnya di tingkat nagari.

Sementara itu, pihak PMI Pessel menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan LAKAM Pessel demi mendukung program kemanusiaan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.(Alpin)

IKADIN Sumbar Resmi Melantik Jajaran Advokat Baru, Perkuat Integritas Penegakan Hukum

Padang – nrtvnews.info Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (DPD IKADIN) Sumatera Barat resmi melantik jajaran advokat baru dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat Senin, 12 Januari 2026.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran DPD IKADIN Sumbar, unsur DPD Ikadin Sumbar, serta sejumlah tokoh dan praktisi hukum di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPD IKADIN Sumbar, Imral Adenansi, SH,MH menegaskan bahwa pelantikan advokat bukan sekadar seremoni formal, melainkan momentum sakral yang menandai dimulainya tanggung jawab besar dalam menjalankan profesi officium nobile atau profesi yang mulia.

Ia mengingatkan bahwa advokat merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pencarian keadilan, sehingga dituntut untuk selalu menjaga integritas, independensi, serta moralitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas profesinya.

“Seorang advokat bukan hanya dituntut cerdas secara intelektual dalam menguasai hukum, tetapi juga harus memiliki keteguhan moral. IKADIN Sumbar berkomitmen melahirkan advokat yang mampu memberikan pendampingan hukum terbaik bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi kode etik profesi,” ujar Imral Adenansi di hadapan para advokat yang dilantik.

Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal bagi para advokat muda untuk berkontribusi aktif dalam dinamika dan pembangunan hukum di wilayah Sumatera Barat.

Kehadiran advokat-advokat baru di bawah naungan IKADIN diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam memberikan layanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Lebih lanjut ketua Ikadin Sumbar Imral Adenansi menyampaikan Apresiasi dan rasa hormat kepada  ketua umum  Ikadin DR. Maqdir Ismail SH, MH LLN, yang  terlihat dari ketenangan dan penguasaan Ilmu Hukum yang matang  dan dapat menguasai suasana persidangan dengan baik.

Selain itu, IKADIN Sumbar optimistis bahwa bertambahnya jumlah advokat akan semakin memperluas akses keadilan (access to justice) bagi seluruh lapisan masyarakat, baik melalui pendampingan perkara litigasi maupun non-litigasi.

Acara pelantikan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan IKADIN sebagai organisasi advokat yang konsisten menjaga marwah profesi serta berkontribusi nyata dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Sumatera Barat.(Alpin)