Category: Nasional

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST., MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih dan Lingkungan)

Integrasi Pendidikan Surau dan Modern, Konsep Pembinaan Bergulir Hidupkan Kembali Semangat Nagari

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST., MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih)

Tarusan – Pesisir Selatan nrtvnews.info Sebuah inovasi pendidikan di tengah masyarakat Minangkabau khususnya di Pesisir Selatan, menggabungkan kearifan lokal dengan kebutuhan pendidikan modern. Konsep ini dikenal sebagai Pendidikan Bergulir, sebuah sistem yang menghidupkan kembali peran Surau sebagai pusat pembelajaran berbasis adat, agama, dan masyarakat.

Dibangun atas dasar kebersamaan dan nilai budaya Minangkabau yang kuat, konsep pendidikan bergulir ini melibatkan langsung tali tigo sapilin yakni ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai sebagai pengarah utama pelaksanaannya. Peran strategis mereka menjadi jembatan antara warisan budaya dan kebutuhan pendidikan masa kini.

Surau sebagai Pusat Ilmu yang Mandiri

Dalam praktiknya, sistem ini menjadikan surau sebagai tempat belajar yang hidup dan mandiri. Pembelajaran dimulai dari tingkat paling dasar, seperti membaca Iqra’, pengenalan makharijul huruf, hingga kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

Namun tidak berhenti di sana, surau juga menjadi wadah pendidikan formal non-agama seperti matematika, bahasa Inggris, hingga keterampilan lainnya. Guru-guru senior yang mengajar dibina langsung oleh lembaga nagari, sementara proses belajar-mengajar dilaksanakan secara berjenjang.

Model Pembinaan Bergulir, Gotong Royong Ilmu

Keunikan sistem ini terletak pada skema pembinaan bergulir, di mana mahasiswa menjadi pembina bagi siswa SMA, siswa SMA membimbing siswa SMP, dan siswa SMP membantu adik-adik mereka di tingkat SD. Para peserta didik dipilih melalui seleksi berdasarkan keunggulan dan minat di bidang masing-masing baik keagamaan maupun akademik.

Meski bersifat gotong royong, seluruh proses tetap berada dalam kontrol tungku tigo sajarangan. Pendekatan ini memastikan bahwa transfer ilmu berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai adat.

Mencetak Generasi Pemimpin dari Nagari

Lewat pendekatan ini, pendidikan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi menjadi urusan bersama antara adat, agama, dan masyarakat. Dari surau-surau yang aktif ini, perlahan tumbuh kelompok-kelompok belajar yang solid dan saling menguatkan.

“Ini bukan sekadar mengajar, tapi juga menanamkan nilai kepemimpinan, kepedulian sosial, dan semangat membangun nagari,” ujar  Drs.H.Jasril Jabar,M.Pd Datuak Kayo salah satu tokoh masyarakat.

Dengan semangat yang terus digelorakan, konsep pendidikan bergulir ini diyakini mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat dalam karakter. Mereka inilah nantinya yang akan menjadi aktor perubahan, membawa nama nagari ke tingkat nasional, sebagai tokoh-tokoh yang lahir dari akar perjuangan masyarakatnya sendiri.

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST,MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih dan Lingkungan)

Konektivitas Tanpa Batas Pesisir Selatan–Padang Transportasi Publik Terintegrasi Menuju Gerak Ekonomi Rakyat

Oleh : Dr (c) Petrizal, ST,MT ( Ahli Pengolahan Air Bersih dan Lingkungan)

Pesisir Selatan – nrtvnews.info

Pemerataan akses transportasi publik menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam mendukung mobilitas warga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya wilayah Lunang, Silaut, Tapan, Balai Selasa hingga Painan, keterbatasan akses menuju Kota Padang masih menjadi tantangan utama.

Sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Kota Padang memainkan peran penting bagi masyarakat pesisir. Kini, harapan akan konektivitas yang lebih baik mulai terlihat dengan hadirnya dua moda transportasi umum yang telah beroperasi.

Pertama, Bus Trans Padang yang dioperasikan oleh Pj. Wali Kota Padang, dengan 12 unit armada yang melayani rute Padang–Bungus Teluk Kabung. Layanan ini dikenal dengan tarif sangat terjangkau, yakni Rp3.500 untuk umum dan hanya Rp1.500 untuk pelajar. Kedua, inovasi dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melalui pengoperasian Bus DAMRI trayek Pasar Baru–Tapan, yang diresmikan pada 4 Maret 2025. Tarifnya pun bersahabat  Rp25.000 untuk umum dan Rp3.000 bagi pelajar.

Meski keduanya telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, integrasi antar moda masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Menghubungkan rute DAMRI Pessel dengan Trans Padang akan menciptakan sistem transportasi yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.

Selain memperpendek waktu tempuh, integrasi ini diyakini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat distribusi hasil pertanian dan produk UMKM menjadi lebih lancar, akses pelajar ke sekolah serta pasien ke fasilitas kesehatan di kota semakin mudah, dan pembangunan wilayah pesisir akan lebih merata.

Pemanfaatan eks kantor LLAJR sebagai terminal transit terpadu menjadi salah satu strategi kunci yang bisa mengoptimalkan konektivitas antar daerah.

Namun, semua ini memerlukan komitmen nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemda Pessel) dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang). Kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan sangat dibutuhkan agar terintegrasi  perlu pemikiran penting fokus pengembangan wilayah peri urban

Kini, pertanyaannya adalah apakah kita siap mewujudkan konektivitas tanpa batas demi gerak ekonomi rakyat yang lebih baik.??

Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi Hadiri Mukernas Organda 2025 di Yogyakarta, Suarakan Pengelolaan Asuransi oleh Daerah

Yogyakarta – nrtvnews.info Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Imral Adenansi, SH., MH., turut hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organda 2025 yang digelar di Yogyakarta pada 14–16 Oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Organda dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam forum nasional tersebut, sejumlah isu strategis terkait sektor transportasi darat dibahas secara mendalam, mulai dari regulasi angkutan, pembiayaan transportasi publik, hingga tata kelola dana asuransi.

Salah satu isu penting yang disuarakan oleh Imral Adenansi adalah perlunya desentralisasi dalam pengelolaan asuransi, khususnya yang selama ini dikelola oleh PT Jasa Raharja. Ia menilai, sistem saat ini terlalu tersentralisasi di pemerintah pusat dan kurang melibatkan daerah yang sebetulnya bersinggungan langsung dengan pelaksanaan dan dampak di lapangan.

“Selama ini, pengelolaan asuransi PT Jasa Raharja dimonopoli oleh pusat, sementara daerah menghadapi berbagai kendala, terutama fiskal. Sudah saatnya daerah diberi kewenangan lebih dalam pengelolaan ini,” tegas Imral dalam salah satu sesi diskusi Mukernas.

Imral menambahkan bahwa pelibatan daerah dalam pengelolaan asuransi akan berdampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat keuangan daerah melalui skema pembagian hasil yang lebih adil.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah perwakilan Organda daerah lain yang turut merasakan kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan di daerah, terutama terkait transparansi dan efektivitas pengelolaan dana publik di sektor transportasi.

Tak hanya itu, dalam kesempatan terpisah, Imral juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana oleh PT Jasa Raharja yang selama lebih dari lima dekade menghimpun iuran dari masyarakat pengguna transportasi.

“Saya kira sudah waktunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit menyeluruh terhadap dana asuransi yang dikelola PT Jasa Raharja. Sudah lebih dari 50 tahun dana ini dikumpulkan dari masyarakat, tapi hingga kini kita belum pernah mendengar laporan terbuka tentang ke mana saja aliran dana itu digunakan,” ujar Imral.

Mukernas Organda 2025 diharapkan mampu menghasilkan rumusan-rumusan strategis yang mampu menjawab tantangan sektor transportasi nasional, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan layanan transportasi yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia (Alpin)

Bupati Pessel H. Hendrajoni Buka Musyawarah Luar Biasa PMI di Gedung Bapeda Litbang Sago

Pesisir Selatan – nrtvnews.info  Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musyda) Luar Biasa Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar di Gedung Pertemuan Bapeda Litbang Sago, Rabu 15/10/2025

Musyawarah luar biasa ini dilaksanakan menyusul pengunduran diri ketua PMI Kabupaten Pessel sebelumnya. Plt Ketua PMI Pessel, Suhendri Yatno, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama tahun 2022, PMI Pessel telah melaksanakan sejumlah program seperti pengembangan organisasi serta pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengurus. Ia juga menyampaikan harapan agar alokasi dana hibah untuk PMI dapat ditingkatkan pada tahun mendatang guna memperkuat peran dan keberlanjutan program kerja PMI.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya Pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat, Buya Zaitul Ikhlas, Wakil Bupati Pessel, H. Risnaldi Ibrahim; unsur Forkopimda; para kepala OPD se-Pessel,  Plt Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan, dr. Dona,  para camat se-Kabupaten Pessel, pengurus PMI cabang, relawan PMI, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Buya Zaitul Ikhlas menegaskan pentingnya keberadaan PMI di Kabupaten Pesisir Selatan yang secara geografis tergolong rawan bencana. “PMI memiliki delapan tugas pokok dan menjadi mitra penting pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pessel H. Hendrajoni memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan relawan PMI atas dedikasi dan kerja nyata yang telah dilakukan selama ini. “PMI Pessel telah menunjukkan peran yang luar biasa dalam membantu masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan kebencanaan. Semoga Musyawarah ini dapat menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang lebih baik di masa depan,” tutur Hendrajoni.

Musyawarah ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kelembagaan PMI Pessel dalam menjawab tantangan kemanusiaan di wilayah yang dikenal memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam (Alpin)

Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi Serukan Pengelolaan Asuransi Kendaraan oleh Daerah Jelang Rakernas di Yogyakarta

Padang – Sumatera Barat nrtvnews.info Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Yogyakarta, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Imral Adenansi, SH, MH, menyuarakan gagasan penting yang menyentil persoalan fiskal dan desentralisasi ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh daerah di Indonesia untuk mulai mengelola sendiri asuransi kendaraan bermotor yang selama ini terpusat di pemerintah pusat melalui Jasa Raharja, Minggu 12/10/2025

Menurut Imral, potensi ekonomi dari sektor asuransi kendaraan sangat besar dan selama ini belum memberikan dampak signifikan bagi daerah. “Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 283 juta jiwa terbesar keempat di dunia dan populasi kendaraan mencapai 164.136.793 unit menurut data Korlantas Polri tahun 2024, sangat ironis jika daerah hanya menjadi penonton,” ujarnya.

Rinciannya, dari total kendaraan di Indonesia, sepeda motor mendominasi dengan 137.350.299 unit (83,6%), disusul mobil penumpang sebanyak 20.122.177 unit (12,2%), mobil barang 6.197.110 unit (3,7%), bus 285.957 unit (0,17%), dan kendaraan khusus 112.361 unit (0,09%).

Imral menyoroti sejumlah kota dengan kepadatan kendaraan tinggi seperti Bandung (1.155.769 unit), Bekasi (1.592.133 unit), Depok (1.149.603 unit), dan Bogor (467.719 unit) di Jawa Barat. Kondisi serupa juga terjadi di provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

“Ironisnya, pajak kendaraan bermotor sering kali diputihkan oleh pemerintah, namun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tetap diberlakukan. Padahal, dana triliunan rupiah dari iuran tersebut masuk ke pusat, sementara daerah masih berkutat dengan persoalan fiskal dan keterbatasan pembangunan,” tegasnya.

Menurut Imral, jika asuransi kendaraan dikelola oleh daerah, uang yang beredar akan kembali ke masyarakat setempat dan berpotensi besar mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Namun, ia mengakui upaya ini tidak akan berjalan mudah. “Ada oknum pemangku kepentingan di daerah yang selama ini diuntungkan oleh ‘rezeki abu-abu’, sebagai imbas dari privilege yang dinikmati oleh Jasa Raharja. Mereka diuntungkan karena bisa duduk manis di Samsat dan menerima iuran tanpa usaha yang berarti,” jelas Imral.

Ia juga menyatakan bahwa pernyataan tokoh politik Nusron Wahid terkait hal ini cukup relevan. “Privilege tersebut memang ada harganya. Maka, wajar jika ada resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang ada,” imbuhnya.

Dalam Rakernas mendatang, Imral berharap isu ini dapat menjadi perhatian serius dan dibahas secara terbuka demi masa depan pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan merata (Alpin)

Water Meter, “Hakim yang Paling Adil” dalam Layanan Air Minum Pedesaan

Barung  Belantai – Pesisir Selatan  nrtvnews.info Water meter bukan sekadar alat pengukur, melainkan simbol keadilan dalam distribusi air minum. Inilah pesan utama yang disampaikan oleh Dr. (c) Petrizal, ST, MT saat hadir dalam rapat edukasi dan dialog publik di Nagari Barung-Barung Belantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat pagi (10/10).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Sungai Sangkir mulai pukul 10.00 WIB tersebut, Petrizal memberikan edukasi penting terkait pemasangan water meter pada sambungan rumah tangga (SR). Meski sempat berlangsung alot dan memanas karena adanya penolakan dari sebagian warga, diskusi akhirnya mencair setelah pendekatan komunikatif yang menyentuh hati dilakukan oleh narasumber.

“Keberlanjutan layanan air minum itu tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat,” ujar Petrizal.

“Persepsi Keliru: Water Meter Dianggap Beban

Sebagian warga awalnya menganggap pemasangan water meter sebagai beban biaya tambahan. Namun dalam paparannya, Petrizal menjelaskan bahwa water meter justru merupakan alat keadilan. Dengan sistem terukur, setiap rumah tangga hanya membayar sesuai dengan jumlah air yang benar-benar mereka gunakan.

“Water meter itu ibarat hakim yang paling adil. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diistimewakan. Semua setara dalam menggunakan sumber daya air yang terbatas,” jelasnya.”

“Edukasi dengan Empati dan Bahasa Masyarakat

Pendekatan Petrizal yang tidak sekadar menyampaikan teori, namun menggunakan bahasa lokal, contoh keseharian, serta empati sosial, menjadi kunci utama dalam mencairkan ketegangan. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik harus mampu menjangkau hati, bukan sekadar kepala.

“Masyarakat perlu disentuh dengan cara yang mereka pahami. Data dan teori penting, tapi harus dibungkus dengan empati dan realitas mereka,” katanya.”

Dukungan Pemerintah Nagari

Di akhir diskusi, Sekretaris Nagari Barung-Barung Belantai Selatan menyampaikan dukungannya terhadap program pemasangan water meter. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membebani warga, melainkan untuk menjamin layanan air minum yang adil dan berkelanjutan.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas pendampingannya. Ini bukan hanya program pemerintah nagari, tapi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Menuju Layanan Air Minum yang Berkeadilan

Dari Sungai Sangkir, semangat baru kini tumbuh. Masyarakat mulai memahami bahwa pengelolaan air minum yang adil dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, teknisi, dan warga itu sendiri.

Dengan pendekatan yang tepat, water meter kini dipandang bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai penjaga keadilan sebuah alat sederhana dengan makna besar demi masa depan air minum pedesaan yang lebih baik.(Alpin)

Muhammad Tabri Ketum PC. IMM Pesisir Sealatan Terpilih IMM Pesisir Selatan Perkuat Trilogi Gerakan, Siap Cetak Kader Militan untuk Estafet Kepemimpinan Daerah

Painan — nrtvnews.info Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pesisir Selatan memperkuat komitmennya dalam membentuk kader unggul melalui tiga pilar utama gerakan, Religiusitas, Intelektualitas, dan Humanitas . Aspek ketiga ini, menurut Ketua Umum PC. IMM Pesisir Selatan terpilih, Muhammad Tabri, S.Pd., bukan sekedar slogan, melainkan fondasi strategi untuk mencetak generasi muda yang beriman, berpikir kritis, peduli sosial, dan siap menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat.

“Trilogi IMM ini saling menguatkan satu sama lain. Tanpa religiusitas, intelektualitas bisa kehilangan arah moral. Tanpa humanitas, ilmu pengetahuan tak akan menyentuh realitas sosial,” ujar Tabri dalam pernyataannya di Painan, Jumat (10/10/2025).

Ia menegaskan bahwa IMM Pesisir Selatan tidak hanya fokus pada pelatihan internal, tetapi juga aktif merespons dinamika sosial yang terjadi di daerah.

Sejalan dengan semangat tersebut, PC. IMM Pesisir Selatan secara konsisten menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai peristiwa sosial di wilayah setempat. Namun, untuk memperluas dampak dan memperkuat peran tersebut, organisasi ini tengah gencar melakukan penguatan struktur dan penguatan kader . Salah satu langkah strateginya adalah melalui pelaksanaan Darul Arqam Dasar (DAD) —program wajib pengkaderan awal IMM yang menjadi pintu gerbang bagi siswa untuk memahami nilai-nilai gerakan.

Antusiasme mahasiswa terhadap DAD tahun ini terbilang sangat tinggi. Panitia penerimaan pendaftaran DAD melaporkan bahwa pendaftar yang menunjukkan minat besar bagi generasi muda Pesisir Selatan untuk terlibat dalam gerakan kepemudaan yang berbasis nilai keislaman dan kebangsaan. “Ini sinyal positif bahwa semangat kepemimpinan dan kepedulian sosial masih kuat di kalangan mahasiswa kita,” tambah Tabri.

Namun, upaya besar ini tidak bisa berjalan sendiri, dimana IMM Pesisir Selatan secara terbuka mengundang kolaborasi dari berbagai pihak , termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, tokoh Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta anggota DPRD Pesisir Selatan. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dalam bentuk fasilitasi dan program sinergi yang berkelanjutan untuk mengasah intelektualitas Mahasiswa dalam studi aplikatif di lapangan.

“Kami yakin, masa depan Pesisir Selatan ada di tangan generasi mudanya. Dan IMM siap menjadi wadah yang melahirkan kader-kader militan, kompeten, visioner, serta berintegritas tinggi,” tegas Tabri. Ia menambahkan bahwa estafet kepemimpinan daerah tidak bisa ditunda dan kader IMM, dengan fondasi Trilogi IMM-nya, siap mengambil peran itu.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen pada nilai-nilai luhur, PC. IMM Pesisir Selatan kini melangkah pasti bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa, namun sebagai agen perubahan yang siap memimpin masa depan, dengan mengedepankan Trilogi IMM (Alpin)

KAN Kambang Gelar Temu Ramah dan Konsultasi Hukum Adat, Perkuat Pemahaman Adat Salingka Nagari

Kambang – Pesisir Selatan nrtvnews.info Dalam upaya memperkuat pelestarian dan pemahaman terhadap hukum adat serta adat salingka nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang menggelar kegiatan Temu Ramah dan Konsultasi Hukum Adat pada Sabtu, 11/10 2025.

Acara ini berlangsung di Kantor KAN Kambang dan dihadiri oleh berbagai tokoh adat, akademisi, serta pejabat terkait.

Ketua KAN Kambang, Rahma Dianto Rj Bagindo Sati, membuka acara dengan menyampaikan pentingnya peran KAN dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

“Kegiatan ini menjadi wadah bersama untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Hukum adat bukan hanya warisan, tapi juga pedoman hidup,” ujar Rahma Dianto dalam sambutannya.

Acara ini menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, yakni Prof. Dr.Kurniawarman dan Syafrial N, yang memberikan materi tentang dinamika hukum adat dalam konteks kekinian serta peran penting adat salingka nagari dalam menjaga tatanan sosial masyarakat.

Selain itu, acara juga dihadiri oleh para Angku Penghulu, Niniak Mamak, Imam Khatib, serta tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan dalam adat Minangkabau.

Turut hadir pula Ketua PPAT Kabupaten Pesisir Selatan, Novridol Rahman, SH., M.Kn, yang juga dikenal sebagai Rajo Parmato Sanggo Delimo. Ia memberikan pandangan mengenai sinergi antara hukum adat dan administrasi pertanahan di nagari.

Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan konsultasi terbuka, di mana para peserta dapat menyampaikan pandangan, permasalahan, serta bertukar pengalaman seputar penerapan hukum adat di tengah masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pemahaman terhadap adat salingka nagari semakin kokoh dan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Minangkabau ( Alpin)

Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi Akan Hadiri Rakernas di Yogyakarta, Usulkan Pengelolaan Asuransi Jasa Raharja  oleh Daerah

Padang – Sumatera Barat nrtvnews.info  Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Imral Adenansi, SH, MH dipastikan akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organda yang akan digelar dalam waktu dekat di Yogyakarta. Dalam forum nasional tersebut, Imral membawa gagasan penting terkait pengelolaan dana asuransi kendaraan bermotor, Jumat 10/10/2025

Imral mengajak seluruh perwakilan Organda dari daerah se-Indonesia untuk mendorong desentralisasi pengelolaan asuransi yang selama ini dimonopoli oleh PT Jasa Raharja di tingkat nasional.

“Kita tahu banyak daerah saat ini mengalami persoalan fiskal, khususnya terkait transfer dana dari pusat ke daerah (TKDD). Salah satu solusi adalah bagaimana daerah bisa mengelola sendiri dana asuransi yang selama ini dihimpun oleh Jasa Raharja, agar uang bisa beredar dan memberikan manfaat langsung di daerah,” ujar Imral.

Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang memiliki lebih dari 100 juta unit kendaraan bermotor. “Bayangkan berapa triliun rupiah yang mengalir ke pusat setiap tahunnya hanya dari Jawa Barat. Kalau dana sebesar itu dikelola daerah, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambahnya.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan tokoh nasional, Nusron Wahid, yang pernah mengkritisi sistem pengelolaan Jasa Raharja. Dalam sebuah kesempatan, Nusron menyebut Jasa Raharja sebagai salah satu BUMN yang paling ‘nikmat’ karena mendapatkan pemasukan besar tanpa perlu promosi.

“Direksi di Jasa Raharja itu yang paling enak. Nggak perlu promosi, cukup modal meja kecil di pojok kantor Samsat, uang masuk terus. Dananya triliunan, tapi hanya dinikmati oleh segelintir elite direksi dan komisaris,” ujar Nusron.

Gagasan Imral ini diperkirakan akan menjadi salah satu topik hangat dalam Rakernas Organda nanti. Diharapkan, wacana ini bisa membuka jalan menuju reformasi sistem pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang lebih adil dan berpihak pada daerah (Alpin)

Rakerda Organda Sumbar di Bukittinggi, Usulkan Pengelolaan Asuransi SWDKLLJ oleh Daerah

Bukittinggi – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula Kantor Balai Kota Bukittinggi pada hari ini, Kamis 9/10/2025

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD Organda Sumbar, Imral Adenansi, SH, MH, dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPD serta DPC Organda dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Rakerda ini menjadi momentum penting bagi Organda Sumbar untuk menyamakan visi dan strategi menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organda yang akan digelar dalam waktu dekat di Yogyakarta.

Salah satu isu krusial yang dibahas dalam Rakerda adalah usulan pengelolaan asuransi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang selama ini ditangani oleh PT. Jasa Raharja agar dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Ketua Organda Sumbar menilai bahwa pengelolaan asuransi oleh daerah akan memberikan dampak positif bagi pendapatan dan kemandirian fiskal daerah.

“Kendaraan bermotor di Sumbar mencapai lebih dari dua juta unit, terdiri dari 1,5 juta kendaraan roda dua dan sekitar 500 ribu roda empat. Potensi yang bisa masuk ke kas daerah jika asuransi ini dikelola daerah bisa mencapai Rp150 miliar per tahun,” ujar Imral Adenansi dalam sambutannya.

Imral juga menambahkan bahwa saat ini, uang hasil pungutan asuransi melalui kantor Samsat di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp150 miliar setiap tahun, yang langsung disetorkan ke pusat oleh PT. Jasa Raharja.

Namun, ironisnya, masyarakat yang telah membayar asuransi tersebut kerap tidak mendapatkan pelayanan maksimal, terutama dalam kasus kecelakaan tunggal.

“Banyak masyarakat yang tidak terlayani saat mengalami kecelakaan tunggal dengan berbagai alasan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Sebagai solusi, Organda Sumbar mendorong agar Pemprov Sumbar melalui Perusahaan Daerah (Prusda) seperti Jamkrida mengambil alih pengelolaan asuransi tersebut. Langkah ini diyakini akan membuat perputaran uang tetap berada di Sumatera Barat dan secara langsung membantu memperkuat fiskal daerah.

“Jika asuransi ini dikelola oleh Prusda seperti Jamkrida milik Pemprov Sumbar, maka uang masyarakat Sumbar akan tetap beredar di daerah dan tidak keluar ke pusat. Ini sangat strategis bagi daerah yang kekurangan fiskal,” tegas Imral.

Usulan ini diharapkan menjadi pembahasan lebih lanjut di tingkat nasional saat Rakernas Organda berlangsung, sekaligus menjadi bahan advokasi kepada pemerintah pusat agar memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan sektor-sektor strategis seperti asuransi kendaraan bermotor (Alpin)

Majukan Ekonomi Warga Persyarikatan, Muhammadiyah Limapuluh Kota Bagikan 12.500 Bibit Tanaman Produktif Bersama Alex Indra Lukman

Sarilamak – nrtvnews.info Dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi warga persyarikatan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Limapuluh Kota menyalurkan sebanyak 12.500 bibit tanaman produktif kepada warga, Selasa (7/10). Kegiatan ini berlangsung di Komplek Perkantoran Digital Business Park Bang Saudagar, Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

Penyerahan bantuan bibit ini merupakan hasil aspirasi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif. Acara ini dihadiri langsung oleh pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, yaitu Wakil Ketua Buya Hendri Novigator dan Wakil Sekretaris Buya Jons Misfar.

Ketua PDM Limapuluh Kota, Yusmar Khalif, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima. Ia mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.

“Mewakili warga Muhammadiyah Limapuluh Kota, kami sangat bersyukur atas limpahan rahmat Allah melalui Pak Haji Alex Indra Lukman. Bantuan ini bukan hanya sekadar bibit, tapi juga merupakan harapan untuk masa depan ekonomi warga. Mari kita tanam dan rawat dengan baik,” ujar Yusmar.

Lebih lanjut, Yusmar mengajak warga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong, termasuk lahan wakaf Muhammadiyah, agar tidak dibiarkan terbengkalai.

“Jadikan momentum ini sebagai langkah awal menghidupkan kembali lahan-lahan yang tidur, terutama lahan wakaf yang merupakan amanah umat,” pesannya.

Sementara itu, Hendri Novigator dari PWM Sumbar menyampaikan apresiasi atas kepedulian Alex Indra Lukman yang turut mendukung ekonomi warga Muhammadiyah meskipun bukan berasal dari daerah pemilihan (dapil) Limapuluh Kota.

“Pak Alex itu dapil Sumbar 1, sementara Limapuluh Kota masuk dapil 2. Tapi beliau tetap hadir dan membantu melalui Muhammadiyah. Ini bukan karena alasan politis, melainkan komitmen beliau untuk mendukung ekonomi umat,” kata Hendri.

Ia juga mendorong agar pengajian-pengajian di tingkat ranting lebih aktif, tak hanya sebagai forum keagamaan tapi juga sebagai tempat diskusi produktif tentang pengembangan ekonomi dan pertanian warga.

Salah seorang penerima bantuan, Zul Efendi dari PCM Kelarasan Mungka, mengungkapkan rasa terima kasih dan kesiapannya untuk menanam serta merawat bibit yang diterima.

“Kami membawa pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah Cabang Kelarasan Mungka untuk menerima langsung bantuan ini. Insya Allah akan kami tanam dan pelihara demi kemajuan ekonomi warga di daerah kami,” ungkapnya.

Sekretaris PDM Limapuluh Kota sekaligus penanggung jawab Posko Bibit, Wengki Chaniago, menyampaikan bahwa total 12.500 bibit yang disalurkan terdiri dari berbagai jenis tanaman produktif seperti durian, manggis, mangga, alpukat, kelengkeng, dan rambutan.

“Insya Allah semua bibit ini akan kami distribusikan ke seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di wilayah Limapuluh Kota,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari gerakan ekonomi berkelanjutan berbasis pertanian yang digerakkan oleh warga Muhammadiyah di tingkat akar rumput, sejalan dengan semangat dakwah dan pemberdayaan masyarakat (Alpin)

PWM Sumbar Gelar Rapat Koordinasi Amal Usaha Muhammadiyah di Kayu Jao Resort, Solok

Solok – nrtvnrws.info Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Kayu Jao Resort, Jalan Lubuk Selasih–Alahan Panjang KM 5, Kenagarian Batang Barus, Kabupaten Solok, pada 4–5 Oktober 2025.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno ke-133 PWM Sumbar yang digelar pada 24 September 2025. Fokus utama pertemuan ini adalah mendorong penumbuhan dan pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua PWM Sumbar Dr. Bakhtiar, M.Pd, Sekretaris PWM Sumbar Drs. Apris, MM, dan Wakil Ketua PWM Sumbar yang membidangi bidang Ekonomi, Ir. Yosmeri Yusuf. Rapat juga dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Sumatera Barat serta para undangan lainnya.

Dalam arahannya, PWM Sumbar meminta agar masing-masing daerah dapat mempersiapkan dan mempresentasikan laporan perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah di wilayahnya masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk mengukur capaian serta merancang strategi penguatan AUM ke depan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

Perwakilan dari PDM Pesisir Selatan yang hadir dalam rapat ini adalah Elpinas, S.Kom, H. Mardani, M.Pd, dan Buya Dr. Lukman Hakim, M.Pd.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi antar daerah dalam memperkuat kontribusi nyata Muhammadiyah bagi umat dan bangsa, khususnya melalui pengelolaan dan pengembangan AUM secara profesional dan berkelanjutan (Alpin)