Author: alpin


  • KAN Kambang Gelar Temu Ramah dan Konsultasi Hukum Adat, Perkuat Pemahaman Adat Salingka Nagari

    Kambang – Pesisir Selatan nrtvnews.info Dalam upaya memperkuat pelestarian dan pemahaman terhadap hukum adat serta adat salingka nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang menggelar kegiatan Temu Ramah dan Konsultasi Hukum Adat pada Sabtu, 11/10 2025.

    Acara ini berlangsung di Kantor KAN Kambang dan dihadiri oleh berbagai tokoh adat, akademisi, serta pejabat terkait.

    Ketua KAN Kambang, Rahma Dianto Rj Bagindo Sati, membuka acara dengan menyampaikan pentingnya peran KAN dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

    “Kegiatan ini menjadi wadah bersama untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Hukum adat bukan hanya warisan, tapi juga pedoman hidup,” ujar Rahma Dianto dalam sambutannya.

    Acara ini menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, yakni Prof. Dr.Kurniawarman dan Syafrial N, yang memberikan materi tentang dinamika hukum adat dalam konteks kekinian serta peran penting adat salingka nagari dalam menjaga tatanan sosial masyarakat.

    Selain itu, acara juga dihadiri oleh para Angku Penghulu, Niniak Mamak, Imam Khatib, serta tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan dalam adat Minangkabau.

    Turut hadir pula Ketua PPAT Kabupaten Pesisir Selatan, Novridol Rahman, SH., M.Kn, yang juga dikenal sebagai Rajo Parmato Sanggo Delimo. Ia memberikan pandangan mengenai sinergi antara hukum adat dan administrasi pertanahan di nagari.

    Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan konsultasi terbuka, di mana para peserta dapat menyampaikan pandangan, permasalahan, serta bertukar pengalaman seputar penerapan hukum adat di tengah masyarakat.

    Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pemahaman terhadap adat salingka nagari semakin kokoh dan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Minangkabau ( Alpin)



  • Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi Akan Hadiri Rakernas di Yogyakarta, Usulkan Pengelolaan Asuransi Jasa Raharja  oleh Daerah

    Padang – Sumatera Barat nrtvnews.info  Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Imral Adenansi, SH, MH dipastikan akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organda yang akan digelar dalam waktu dekat di Yogyakarta. Dalam forum nasional tersebut, Imral membawa gagasan penting terkait pengelolaan dana asuransi kendaraan bermotor, Jumat 10/10/2025

    Imral mengajak seluruh perwakilan Organda dari daerah se-Indonesia untuk mendorong desentralisasi pengelolaan asuransi yang selama ini dimonopoli oleh PT Jasa Raharja di tingkat nasional.

    “Kita tahu banyak daerah saat ini mengalami persoalan fiskal, khususnya terkait transfer dana dari pusat ke daerah (TKDD). Salah satu solusi adalah bagaimana daerah bisa mengelola sendiri dana asuransi yang selama ini dihimpun oleh Jasa Raharja, agar uang bisa beredar dan memberikan manfaat langsung di daerah,” ujar Imral.

    Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang memiliki lebih dari 100 juta unit kendaraan bermotor. “Bayangkan berapa triliun rupiah yang mengalir ke pusat setiap tahunnya hanya dari Jawa Barat. Kalau dana sebesar itu dikelola daerah, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambahnya.

    Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan tokoh nasional, Nusron Wahid, yang pernah mengkritisi sistem pengelolaan Jasa Raharja. Dalam sebuah kesempatan, Nusron menyebut Jasa Raharja sebagai salah satu BUMN yang paling ‘nikmat’ karena mendapatkan pemasukan besar tanpa perlu promosi.

    “Direksi di Jasa Raharja itu yang paling enak. Nggak perlu promosi, cukup modal meja kecil di pojok kantor Samsat, uang masuk terus. Dananya triliunan, tapi hanya dinikmati oleh segelintir elite direksi dan komisaris,” ujar Nusron.

    Gagasan Imral ini diperkirakan akan menjadi salah satu topik hangat dalam Rakernas Organda nanti. Diharapkan, wacana ini bisa membuka jalan menuju reformasi sistem pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang lebih adil dan berpihak pada daerah (Alpin)



  • Rakerda Organda Sumbar di Bukittinggi, Usulkan Pengelolaan Asuransi SWDKLLJ oleh Daerah

    Bukittinggi – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula Kantor Balai Kota Bukittinggi pada hari ini, Kamis 9/10/2025

    Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD Organda Sumbar, Imral Adenansi, SH, MH, dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPD serta DPC Organda dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

    Rakerda ini menjadi momentum penting bagi Organda Sumbar untuk menyamakan visi dan strategi menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organda yang akan digelar dalam waktu dekat di Yogyakarta.

    Salah satu isu krusial yang dibahas dalam Rakerda adalah usulan pengelolaan asuransi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang selama ini ditangani oleh PT. Jasa Raharja agar dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Ketua Organda Sumbar menilai bahwa pengelolaan asuransi oleh daerah akan memberikan dampak positif bagi pendapatan dan kemandirian fiskal daerah.

    “Kendaraan bermotor di Sumbar mencapai lebih dari dua juta unit, terdiri dari 1,5 juta kendaraan roda dua dan sekitar 500 ribu roda empat. Potensi yang bisa masuk ke kas daerah jika asuransi ini dikelola daerah bisa mencapai Rp150 miliar per tahun,” ujar Imral Adenansi dalam sambutannya.

    Imral juga menambahkan bahwa saat ini, uang hasil pungutan asuransi melalui kantor Samsat di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp150 miliar setiap tahun, yang langsung disetorkan ke pusat oleh PT. Jasa Raharja.

    Namun, ironisnya, masyarakat yang telah membayar asuransi tersebut kerap tidak mendapatkan pelayanan maksimal, terutama dalam kasus kecelakaan tunggal.

    “Banyak masyarakat yang tidak terlayani saat mengalami kecelakaan tunggal dengan berbagai alasan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

    Sebagai solusi, Organda Sumbar mendorong agar Pemprov Sumbar melalui Perusahaan Daerah (Prusda) seperti Jamkrida mengambil alih pengelolaan asuransi tersebut. Langkah ini diyakini akan membuat perputaran uang tetap berada di Sumatera Barat dan secara langsung membantu memperkuat fiskal daerah.

    “Jika asuransi ini dikelola oleh Prusda seperti Jamkrida milik Pemprov Sumbar, maka uang masyarakat Sumbar akan tetap beredar di daerah dan tidak keluar ke pusat. Ini sangat strategis bagi daerah yang kekurangan fiskal,” tegas Imral.

    Usulan ini diharapkan menjadi pembahasan lebih lanjut di tingkat nasional saat Rakernas Organda berlangsung, sekaligus menjadi bahan advokasi kepada pemerintah pusat agar memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan sektor-sektor strategis seperti asuransi kendaraan bermotor (Alpin)



  • Majukan Ekonomi Warga Persyarikatan, Muhammadiyah Limapuluh Kota Bagikan 12.500 Bibit Tanaman Produktif Bersama Alex Indra Lukman

    Sarilamak – nrtvnews.info Dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi warga persyarikatan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Limapuluh Kota menyalurkan sebanyak 12.500 bibit tanaman produktif kepada warga, Selasa (7/10). Kegiatan ini berlangsung di Komplek Perkantoran Digital Business Park Bang Saudagar, Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

    Penyerahan bantuan bibit ini merupakan hasil aspirasi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif. Acara ini dihadiri langsung oleh pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, yaitu Wakil Ketua Buya Hendri Novigator dan Wakil Sekretaris Buya Jons Misfar.

    Ketua PDM Limapuluh Kota, Yusmar Khalif, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima. Ia mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.

    “Mewakili warga Muhammadiyah Limapuluh Kota, kami sangat bersyukur atas limpahan rahmat Allah melalui Pak Haji Alex Indra Lukman. Bantuan ini bukan hanya sekadar bibit, tapi juga merupakan harapan untuk masa depan ekonomi warga. Mari kita tanam dan rawat dengan baik,” ujar Yusmar.

    Lebih lanjut, Yusmar mengajak warga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong, termasuk lahan wakaf Muhammadiyah, agar tidak dibiarkan terbengkalai.

    “Jadikan momentum ini sebagai langkah awal menghidupkan kembali lahan-lahan yang tidur, terutama lahan wakaf yang merupakan amanah umat,” pesannya.

    Sementara itu, Hendri Novigator dari PWM Sumbar menyampaikan apresiasi atas kepedulian Alex Indra Lukman yang turut mendukung ekonomi warga Muhammadiyah meskipun bukan berasal dari daerah pemilihan (dapil) Limapuluh Kota.

    “Pak Alex itu dapil Sumbar 1, sementara Limapuluh Kota masuk dapil 2. Tapi beliau tetap hadir dan membantu melalui Muhammadiyah. Ini bukan karena alasan politis, melainkan komitmen beliau untuk mendukung ekonomi umat,” kata Hendri.

    Ia juga mendorong agar pengajian-pengajian di tingkat ranting lebih aktif, tak hanya sebagai forum keagamaan tapi juga sebagai tempat diskusi produktif tentang pengembangan ekonomi dan pertanian warga.

    Salah seorang penerima bantuan, Zul Efendi dari PCM Kelarasan Mungka, mengungkapkan rasa terima kasih dan kesiapannya untuk menanam serta merawat bibit yang diterima.

    “Kami membawa pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah Cabang Kelarasan Mungka untuk menerima langsung bantuan ini. Insya Allah akan kami tanam dan pelihara demi kemajuan ekonomi warga di daerah kami,” ungkapnya.

    Sekretaris PDM Limapuluh Kota sekaligus penanggung jawab Posko Bibit, Wengki Chaniago, menyampaikan bahwa total 12.500 bibit yang disalurkan terdiri dari berbagai jenis tanaman produktif seperti durian, manggis, mangga, alpukat, kelengkeng, dan rambutan.

    “Insya Allah semua bibit ini akan kami distribusikan ke seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di wilayah Limapuluh Kota,” pungkasnya.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari gerakan ekonomi berkelanjutan berbasis pertanian yang digerakkan oleh warga Muhammadiyah di tingkat akar rumput, sejalan dengan semangat dakwah dan pemberdayaan masyarakat (Alpin)



  • PWM Sumbar Gelar Rapat Koordinasi Amal Usaha Muhammadiyah di Kayu Jao Resort, Solok

    Solok – nrtvnrws.info Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Kayu Jao Resort, Jalan Lubuk Selasih–Alahan Panjang KM 5, Kenagarian Batang Barus, Kabupaten Solok, pada 4–5 Oktober 2025.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno ke-133 PWM Sumbar yang digelar pada 24 September 2025. Fokus utama pertemuan ini adalah mendorong penumbuhan dan pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah di seluruh wilayah Sumatera Barat.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua PWM Sumbar Dr. Bakhtiar, M.Pd, Sekretaris PWM Sumbar Drs. Apris, MM, dan Wakil Ketua PWM Sumbar yang membidangi bidang Ekonomi, Ir. Yosmeri Yusuf. Rapat juga dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Sumatera Barat serta para undangan lainnya.

    Dalam arahannya, PWM Sumbar meminta agar masing-masing daerah dapat mempersiapkan dan mempresentasikan laporan perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah di wilayahnya masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk mengukur capaian serta merancang strategi penguatan AUM ke depan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

    Perwakilan dari PDM Pesisir Selatan yang hadir dalam rapat ini adalah Elpinas, S.Kom, H. Mardani, M.Pd, dan Buya Dr. Lukman Hakim, M.Pd.

    Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi antar daerah dalam memperkuat kontribusi nyata Muhammadiyah bagi umat dan bangsa, khususnya melalui pengelolaan dan pengembangan AUM secara profesional dan berkelanjutan (Alpin)



  • Pilihan yang Penuh Pertimbangan  Langkah Bijak Bupati dalam Menentukan Direksi PERUMDA Air Minum

    Pesisir Selatan — nrtvnews.info

    Penunjukan Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Langkisau bukan sekadar formalitas. Ini adalah keputusan strategis yang menyangkut kepentingan publik, tata kelola daerah, hingga kredibilitas pemerintah kabupaten di mata masyarakat, Minggu 5/10/2025

    Bupati Pesisir Selatan mengambil langkah penuh kehati-hatian, memastikan proses seleksi berlangsung transparan, berbasis kompetensi, dan menjunjung tinggi integritas. Menghindari pengulangan kesalahan masa lalu, Bupati memprioritaskan calon yang tak hanya mumpuni secara teknis, tapi juga memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bersih dan bertanggung jawab.

    “Kita belajar dari pengalaman. Pemilihan direktur bukan hanya soal kemampuan memimpin perusahaan, tapi juga tentang menjaga kepercayaan publik,” ujar seorang pejabat di lingkungan Pemkab.

    Air minum adalah layanan dasar masyarakat. Karena itu, keberlangsungan operasional PERUMDA memerlukan figur direktur yang tangguh, adaptif terhadap perubahan, dan visioner. Keputusan ini tidak boleh gegabah. Ia harus menjadi bagian dari upaya memperkuat good corporate governance di tubuh BUMD.

    Penempatan orang yang tepat di pucuk pimpinan perusahaan daerah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik seorang kepala daerah. Bupati menegaskan, prioritasnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih yang berkelanjutan, terjangkau, dan berkualitas.

    Penetapan direktur yang baru bukan hanya perubahan personalia. Ini adalah langkah strategis menuju reformasi layanan publik, di mana profesionalisme, transparansi, dan orientasi pada hasil menjadi prinsip utama.

    Dengan keputusan ini, Bupati Pesisir Selatan mengirimkan pesan kuat: pemerintahan yang sehat dimulai dari keberanian memilih dengan benar. PERUMDA Air Minum Tirta Langkisau diharapkan menjadi model perusahaan daerah yang bisa dibanggakan — kuat dalam tata kelola, kokoh dalam pelayanan, dan bersih dalam operasional (Alpin)



  • Warga Gurun Panjang Utara Gelar Dialog Bersama Wali Nagari Usai Aksi Damai Terkait Bantuan Bencana

    Bayang – Pesisir Selatan nrtvnews.info  Pasca aksi damai yang digelar masyarakat Nagari Gurun Panjang Utara pada Selasa (30/9) lalu, warga bersama Wali Nagari Gurun Panjang Utara, Zainul Arifin, SH, menggelar dialog terbuka guna membahas berbagai keluhan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Aksi damai yang berlangsung di kantor wali nagari itu mempersoalkan dugaan pemotongan bantuan bencana serta penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, Rabu 1/10/2025

    Dialog yang berlangsung dengan suasana kondusif ini turut dihadiri oleh Camat Plt. Bayang, Andi Syafinal, Kapolsek Bayang Iptu Budi Saputra, SH, Danramil Bayang, unsur Bamus, para penerima bantuan, serta tokoh masyarakat setempat.

    Perwakilan masyarakat, Alan, diberi kepercayaan untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pihak nagari. Dalam penyampaiannya, Alan menyoroti dugaan pemotongan bantuan dari BNPB yang diterima oleh lebih dari 23 warga serta beberapa kejanggalan lain dalam proses penyaluran bantuan.

    Menanggapi hal itu, Wali Nagari Zainul Arifin, SH, menjelaskan bahwa seluruh proses pendataan penerima bantuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Awalnya, data dihimpun secara manual oleh pihak nagari, namun karena tidak diakui oleh sistem pusat, pendataan ulang dilakukan secara online oleh staf wali nagari.

    “Karena waktu yang terbatas dan data harus dikirim cepat, tidak semua warga bisa terakomodasi dalam pendataan tersebut,” jelas Zainul.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan dari BNPB langsung ditransfer ke rekening penerima tanpa melalui wali nagari, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemotongan dana.

    Untuk memperjelas tudingan yang berkembang, Wali Nagari pun secara langsung menanyakan kepada para penerima bantuan yang hadir dalam dialog tersebut apakah pernah diminta sejumlah uang atau mengalami pemotongan bantuan oleh pihak nagari. Seluruh penerima bantuan yang hadir serentak menyatakan bahwa tidak ada permintaan maupun pemotongan dari wali nagari.

    Walaupun suasana dialog  agak tegang namun dengan kepiawaian Plt. Camat Andi Syafinal dan Kapolsek  Bayang Pasar Baru  Iptu Budi Saputra, SH mampu mencairkan suasana  menjadi  tenang dan kondusif.

    Dengan dialog ini, diharapkan tercipta kejelasan informasi serta memperkuat komunikasi antara pemerintah nagari dan masyarakat, khususnya dalam urusan penyaluran bantuan yang bersumber dari dana bencana (Alpin)



  • Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Pessel Momentum Pererat Persatuan

    Pesisir Selatan – nrtvnesw.info  Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar khidmat di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Selasa pagi (1/10).

    Bertindak sebagai komandan upacara sekaligus inspektur, Bupati Pesisir Selatan H. Hendarajoni, SH, MH memimpin langsung jalannya prosesi yang mengusung tema “Pererat Bangsa Menuju Indonesia Raya.”

    Upacara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Pessel, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Pembacaan doa dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Pessel, H. Yufrizal, S.Ag., M.HI, menambah kekhidmatan suasana.

    Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini juga menjadi momen spesial karena bertepatan dengan masa purna tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Mawardi Roska. Usai upacara, Bupati memberi kesempatan kepada Mawardi untuk menyampaikan sepatah kata sebagai ungkapan perpisahan.

    Dalam sambutannya, Mawardi menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjalankan tugas sebagai Sekda selama kurang lebih empat tahun.

    “Selama masa pengabdian, tentu masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, saya secara pribadi maupun kedinasan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu serta seluruh masyarakat Pessel,” ucap Mawardi dengan nada haru.

    Sebagai bentuk kelanjutan roda pemerintahan, jabatan Sekda kini dijabat oleh Plt. Evafauza Yulisman, SE, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan.

    Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai luhur Pancasila serta mempererat persatuan dalam membangun Indonesia, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik(Alpin)



  • Mitigasi Bencana Hidrometeorologi melalui Penguatan KATANA dan DESTANA di Kabupaten Pesisir Selatan

    Oleh: Dr. (c) Petrizal, ST, MT (Ahli Pengolahan Air Bersih dan Lingkungan)

    Hari-hari dengan curah hujan tinggi seringkali membawa dampak serius, terutama ketika hujan berlangsung secara terus-menerus. Intensitas hujan yang melebihi daya serap tanah dan kapasitas sistem drainase dapat menyebabkan genangan hingga bencana banjir dan longsor.

    Masih segar dalam ingatan kita peristiwa pada tanggal 7–8 Maret 2025, ketika sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan seperti Kampung Tanjung Nagari Duku Utara dan Langgai Nagari Ganting Mudik Utara mengalami bencana banjir dan longsor besar akibat curah hujan ekstrem.

    Peristiwa tersebut meninggalkan kerugian besar di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sektor air minum, irigasi, dan perkebunan terdampak signifikan mengakibatkan gagal panen dan kerusakan parah pada rumah warga serta fasilitas umum. Data dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mencatat,

    Lebih dari 35 lokasi sarana air minum rusak, 28 unit sekolah terdampak, 36 sarana ibadah rusak, Kehilangan 715 ekor ternak sapi

    Total kerugian ditaksir mencapai Rp437.772.128.261

    Kerugian ini menjadi beban berat, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, dalam proses pemulihan pasca bencana.

    Peran Penting KATANA dan DESTANA dalam Mitigasi

    Melihat dampak yang begitu besar, sudah saatnya mitigasi bencana menjadi prioritas bersama. Salah satu langkah strategis adalah dengan menggiatkan program KATANA (Keluarga Tangguh Bencana) di setiap rumah tangga. Misalnya:

    Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, Membersihkan saluran drainase dari sampah

    Meningkatkan kesadaran akan potensi bencana berbasis cuaca

    Selain itu, perlu penguatan DESTANA (Desa Tangguh Bencana) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dengan melibatkan relawan, membangun tata kelola lingkungan berkelanjutan, serta menjaga dan melindungi kawasan hutan yang berperan penting dalam menekan risiko banjir dan longsor.

    Mitigasi Lingkungan sebagai Kebutuhan Mendesak

    Mitigasi lingkungan harus menjadi langkah nyata dan berkelanjutan, antara lain dengan: Normalisasi sungai untuk memperlancar aliran air. Pembangunan sistem drainase yang memadai di kawasan permukiman dan jalan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, agar tidak menumpuk di saluran air

    Langkah-langkah sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, terbukti efektif dalam: Mencegah genangan

    Mengurangi risiko banjir dan longsor, Meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap curah hujan tinggi

    Bencana memang tidak bisa sepenuhnya dicegah, namun dengan upaya mitigasi yang tepat, dampaknya bisa diminimalkan. Mari bersama-sama memperkuat ketangguhan keluarga, desa, dan lingkungan demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.



  • Puluhan Warga Gurun Panjang Utara Gelar Aksi Damai di Kantor Wali Nagari

    Bayang – Pesisir Selatan nrtvnews.info Puluhan masyarakat dari Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar aksi damai di kantor Wali Nagari, Senin (30/9). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah nagari yang dinilai tidak adil.

    Dalam orasinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, dugaan pemotongan bantuan bencana alam oleh Wali Nagari, praktik pilih kasih dalam mengundang warga ke rapat nagari, serta penerima bantuan yang dianggap tidak sesuai sasaran.

    Aksi tersebut dipimpin oleh Alan selaku koordinator. Ia menyampaikan bahwa warga menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan bantuan serta pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan nagari.

    “Bantuan yang seharusnya utuh diterima warga, justru dipotong. Selain itu, dalam kegiatan-kegiatan resmi nagari, hanya sebagian warga yang diundang. Ini tidak adil,” ungkap Alan penuh semangat saat menyampaikan aspirasi.

    Sayangnya, Wali Nagari Gurun Panjang Utara, Zainul Arifin, SH, tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Warga mengaku kecewa atas ketidakhadiran sang wali nagari yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

    Aksi damai ini diterima langsung oleh Kaur Pemerintahan, Franky Alber Zulmadi, S.Pdi, bersama Ketua Bamus Nagari Thariq El Ziyad, Babinsa Pelda Eri Kusnadi, dan Kanit Intel Polsek Bayang Aipda Putra Nadoni.

    Meski tidak bertemu langsung dengan Wali Nagari, warga menyepakati bahwa pertemuan lanjutan akan digelar pada besok harinya. Para peserta aksi pun membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan mereka (Alpin)



  • Hamdanus Menang Telak di Musprovlub KONI Sumbar 2025

    PADANG, nrtvnews.info – Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) KONI Sumatera Barat tahun 2025 berlangsung sukses dan lancar di Aula Gubernuran Sumbar, Senin (29/9/2025). Agenda penting ini menjadi titik awal pembaruan kepemimpinan dalam tubuh KONI Sumbar.

    Acara dihadiri oleh pengurus KONI kabupaten/kota serta Pengprov cabang olahraga se-Sumatera Barat. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi sejak pembukaan hingga sesi pemilihan yang berlangsung hingga malam hari.

    Proses pemilihan Ketua Umum KONI Sumbar berjalan demokratis. Dari total 84 voters yang memberikan suara, Hamdanus berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan perolehan 51 suara. Ia unggul jauh dari pesaingnya, Tommy Irawan Sandra, yang mendapatkan 31 suara. Sementara dua suara lainnya dinyatakan tidak sah oleh panitia.

    Kemenangan Hamdanus disambut positif oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari tokoh olahraga, Drs. H. Jasril Jabar, M.Pd Dt. Kayo, mantan pelatih karate yang dikenal luas di kalangan pembina olahraga.

    “Kemenangan ini adalah harapan baru bagi dunia olahraga Sumatera Barat. Hamdanus punya rekam jejak dan integritas. Kami percaya ia mampu membawa KONI Sumbar ke arah yang lebih profesional dan berpihak pada prestasi,” ujar Jasril Jabar usai pengumuman hasil pemilihan.

    Ia juga menambahkan bahwa momentum Musprovlub ini harus menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara KONI, cabang olahraga, dan pemerintah daerah.

    “Kita perlu kebersamaan, bukan hanya soal menang pemilihan. Tantangan olahraga ke depan semakin berat, dan dibutuhkan pemimpin yang mampu mendengar serta merangkul semua pihak,” tambahnya.

    “Di tempat terpisah, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni dan H. Risnaldi Ibrahim, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KONI Pessel M. Adli, serta masyarakat Pessel mengucapkan selamat atas terpilihnya Hamdanus sebagai Ketua KONI Sumatera Barat periode 2025–2029.”

    Dengan hasil ini, Hamdanus resmi menjadi Ketua Umum KONI Sumbar terpilih, dan diharapkan mampu membawa semangat baru dalam memajukan prestasi atlet Sumatera Barat di kancah nasional maupun internasional (Alpin)



  • Tiga Kandidat Lolos Seleksi Direktur PDAM Tirta Langkisau Salah Satunya Ahli Nasional Pengelolaan Air

    PESISIR SELATAN – nrtvnews.info  Proses seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan kini memasuki tahap akhir, Senin 29/9/2025

    Dari sejumlah calon yang mendaftar, tiga kandidat telah lolos seleksi dan tinggal menunggu keputusan resmi dari Bupati. Salah satu nama yang banyak menarik perhatian adalah seorang candidat Doctor lingkungan Petrizal, ST, MT, seorang pakar pengelolaan air minum yang sudah berkiprah di berbagai daerah di Indonesia.

    Petrizal bukan sosok baru di dunia air minum. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai konsultan handal yang membantu banyak daerah dalam merancang sistem air minum yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam wawancara bersama media, ia menyampaikan gagasan besarnya,

    “Visi saya adalah menjadikan PDAM Tirta Langkisau sebagai garda terdepan dalam peningkatan layanan air minum yang layak dan  aman serta berkelanjutan. Pesisir Selatan punya potensi besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya secara profesional dan berorientasi pada pelayanan,” ujarnya.Menuju 100% Akses Air Minum Layak dan aman

    Air minum merupakan kebutuhan dasar yang dijamin konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga mewajibkan pemerintah daerah memastikan pemenuhan akses air minum bagi masyarakatnya.

    Di Kabupaten Pesisir Selatan, capaian akses air minum layak saat ini sudah mencapai 89,88%, dengan layanan perpipaan sebesar 46,81% (Data Cipta Karya PUTR, 2023). Angka ini cukup baik, namun masih menyisakan pekerjaan besar, terutama terkait keterbatasan jaringan perpipaan dan keberlanjutan program PAMSIMAS di 189 lokasi yang belum berjalan maksimal.

    Sebagai contoh, di Nagari Langgai, Kecamatan Sutera, masyarakat kini tengah menyaksikan proses penyelesaian SPAM pekerjaan intake, jaringan perpipaan dan water meter. Langkah ini merupakan bagian dari optimalisasi dan perluasan layanan air minum .

    Dorongan Investasi Infrastruktur Air

    Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mempercepat pembangunan infrastruktur air minum . Salah satu reahibilitasi pasca bencana yang sedang berjalan pembangunan instalasi pengolahan air (WTP) berkapasitas 10 liter/detik di Bukit Putus, Painan.

    Hingga kini, progres pembangunan sudah mencapai 60% dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Dengan langkah percepatan ini, diharapkan dalam beberapa tahun mendatang, akses air minum layak di Pesisir Selatan bisa mencapai 100%.

    Menanti Keputusan Terbaik

    Kehadiran figur berpengalaman dalam seleksi Direktur PDAM Tirta Langkisau membawa optimisme baru bagi masyarakat. Dukungan kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan kepemimpinan yang ahli serta berpengalaman , akan menjadi kunci keberhasilan PDAM dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum.

    Kini, keputusan akhir ada di tangan Bupati. Masyarakat Pesisir Selatan berharap sosok terbaiklah yang dipilih, seseorang yang mampu membawa PDAM Tirta Langkisau naik kelas, sehingga layanan air minum bisa semakin merata, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga (Alpin)