Author: alpin

Mediasi Kasus Oknum Guru P3K Berakhir Damai, Pasangan Kembali Rukun Setelah 6 Bulan Retak

Pesisir Selatan – nrtvnews.info Proses mediasi antara oknum guru P3K berinisial B dan istrinya Rima dengan Kepala UPTD PPA Pesisir Selatan, Adriani, S.St, berlangsung lancar dan penuh suasana kekeluargaan di ruang kerja Kepala UPTD PPA Pessel, Kamis 30/10/2025

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Drs. Damyursal, selaku penggiat PPA Pessel yang selama ini aktif mendampingi berbagai kasus perlindungan perempuan dan anak di Pessel.

Dalam mediasi, Kepala UPTD PPA, Adriani, S.St, memberikan pencerahan dan arahan kepada kedua belah pihak terkait pentingnya komunikasi serta penyelesaian masalah rumah tangga secara bijak. Setelah melalui proses mediasi yang cukup panjang, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sempat retak selama kurang lebih enam bulan terakhir.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki hubungan, Rima meminta agar suaminya B membuat surat perjanjian tertulis. Langkah ini disepakati bersama agar permasalahan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Dalam kesempatan itu, Rima menyampaikan harapannya agar perdamaian ini menjadi awal yang lebih baik bagi keluarganya.

“Saya berharap kami bisa benar-benar memperbaiki semuanya. Saya sudah memaafkan, tapi saya ingin ada komitmen tertulis supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Saya ingin rumah tangga kami kembali tenang dan harmonis,” ujar Rima dengan nada haru.

Kepala UPTD PPA Pesisir Selatan, Adriani, S.St, mengapresiasi sikap kedua belah pihak yang memilih jalan damai.”

“Kami berharap keputusan ini menjadi awal yang baik untuk membangun kembali keharmonisan keluarga. PPA akan terus mendampingi agar tidak ada lagi kekerasan maupun perselisihan yang merugikan pihak mana pun,” ujar Adriani.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, kasus yang sempat mencuat di lingkungan P3K Pessel ini resmi diselesaikan secara kekeluargaan, dan kedua belah pihak berkomitmen untuk memperbaiki hubungan demi masa depan yang lebih baik.”(Alpin)

Dandim 0311 Pesisir Selatan Kunjungi Panti Asuhan Muhammadiyah Pessel, Beri Bantuan Sembako untuk Anak-Anak

Painan – Pesisir Selatan nrtvnews.info  Komandan Kodim 0311/Pesisir Selatan, Letkol Czi Theodurus Sambua, S.T., M.Han., melakukan kunjungan silaturahmi ke Panti Asuhan Muhammadiyah Pesisir Selatan, Kamis 30/10/2025

Dalam kunjungan tersebut, Dandim turut didampingi oleh sejumlah anggota Kodim 0311/Pessel. Rombongan disambut hangat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pessel, Elpinas, S.Kom, tokoh masyarakat Drs. Damyursal, pengurus panti, serta anak-anak panti asuhan.

Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya anak-anak panti. Pada kesempatan itu, Letkol Theodorus Sambua menyerahkan bantuan sembako untuk kebutuhan anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Pessel.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dandim yang telah meluangkan waktu berkunjung dan memberikan perhatian kepada anak-anak kami,” ujar Elpinas. “Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas oleh Allah SWT,” tambahnya.

Dandim 0311/Pessel Letkol Czi Theodorus Sambua menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat, berbagi dan mempererat silaturahmi. Anak-anak panti ini adalah generasi penerus bangsa yang harus kita dukung bersama,” ungkapnya.

Kunjungan berakhir dengan suasana hangat dan penuh keakraban. Anak-anak panti tampak gembira menerima kehadiran serta perhatian dari jajaran Kodim 0311/Pesisir Selatan (Alpin)

Jalan Utama Petani Gambir di Desa Kayu Gadang Rusak Parah, Warga Harapkan Perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Kayu Gadang  Koto Nan Tigo Utara nrtvnews.info  Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Masyarakat Desa Kayu Gadang, Nagari Koto Nan Tigo Utara, Kecamatan Sutera, mengeluhkan kondisi jalan utama mereka yang rusak parah. Jalan yang menjadi akses vital bagi petani gambir ini kini dipenuhi lumpur dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan, Rabu 29/10/2025

Jalan yang dikenal dengan nama Jalan Kayu Gadang – Koto Tinggi ini berstatus jalan kabupaten, namun sudah lama tidak mendapatkan perawatan dari pemerintah daerah. Akibatnya, aktivitas warga khususnya para petani gambir yang menggantungkan hidup dari hasil ladang menjadi sangat terhambat.

“Kalau hujan turun, jalan ini berubah jadi lautan lumpur. Kami harus berjuang keras menuntun kendaraan atau berjalan kaki untuk sampai ke ladang,” ungkap Desmoripal, salah satu warga setempat yang setiap hari melewati jalan tersebut.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera meninjau dan memperbaiki jalan tersebut, mengingat perannya yang sangat penting bagi roda perekonomian masyarakat desa.

“Kami hanya ingin jalan ini diperbaiki agar kami bisa bekerja dengan lancar. Hasil gambir kami bisa keluar dari kampung tanpa hambatan,” tambah warga lainnya.

Kerusakan jalan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada keselamatan warga. Kondisi jalan yang licin dan berlumpur kerap membuat kendaraan tergelincir dan barang bawaan petani rusak sebelum sampai ke tempat tujuan.

Masyarakat Desa Kayu Gadang berharap suara mereka dapat didengar oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, agar segera dilakukan perbaikan atau peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut demi mendukung kesejahteraan petani dan pembangunan desa (Alpin)

Dr. Mardianton, S.EI., M.Pd Pemuda Pesisir Selatan Diajak Jadi Garda Terdepan Bangsa di Momentum Sumpah Pemuda

Painan – Pesisir Selatan nrtvnews.info

Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pesisir Selatan mengajak generasi muda untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan memajukan bangsa. Seruan tersebut disampaikan oleh Dr. Mardianton, S.EI., M.Pd, Wakil Ketua PDM Pesisir Selatan yang membidangi ekonomi dan pariwisata, dalam keterangannya di Painan, Selasa (28/10).

Menurut Dr. Mardianton, semangat Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar catatan sejarah, tetapi panggilan moral yang tetap relevan hingga saat ini.

“Pemuda adalah generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Mereka bukan hanya pewaris, tetapi juga pelaku utama dalam menentukan arah masa depan Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemuda memiliki peran strategis sebagai benteng bangsa terhadap berbagai ancaman, mulai dari disintegrasi sosial, degradasi moral, hingga ketimpangan ekonomi.

“Di tengah kemelut bangsa yang sering dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab, pemuda harus hadir sebagai eksekutor solusi, bukan penonton pasif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Mardianton menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia mendorong agar generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja baru melalui inovasi dan kewirausahaan.

“Melalui inovasi digital dan pemanfaatan potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, serta UMKM, pemuda Pesisir Selatan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus kontributor bagi penguatan ekonomi nasional,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa tantangan ke depan membutuhkan kepemimpinan muda yang visioner, berintegritas, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan serta keagamaan.

“Harapan besar kita letakkan di pundak pemuda, mampu mengatasi masalah bangsa dengan solusi konkret, berbasis kearifan lokal namun menjawab tuntutan global,” pungkasnya.

Sementara itu, Elpinas, S.Kom, Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga pengamat media sosial, menilai ajakan Dr. Mardianton sejalan dengan kondisi generasi muda saat ini yang hidup di era digital. Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan pemuda sebagai wadah produktif, bukan sekadar ajang eksistensi.

“Pemuda hari ini punya kekuatan luar biasa di dunia maya. Kalau energi digital ini diarahkan untuk menyebarkan gagasan positif, membangun jejaring kolaboratif, dan mempromosikan potensi daerah, dampaknya bisa luar biasa bagi pembangunan,” ujar Elpinas.

Ia juga mengingatkan agar pemuda lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan.

“Menjadi garda terdepan bangsa berarti juga menjadi penjaga ruang digital dari hoaks dan ujaran kebencian. Itulah wujud nyata semangat Sumpah Pemuda di era modern,” tambahnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini diharapkan menjadi momen refleksi dan aksi nyata bagi seluruh pemuda di Tanah Air, termasuk di Pesisir Selatan, untuk terus berkontribusi membangun Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat.(Alpin)

Camat Koto XI Tarusan Lantik Pengurus LPTQ, Dorong Pembinaan Tilawatil Quran di Kecamatan

Tarusan – Pesisir Selatan, Camat Koto XI Tarusan, Nurlaini, M.Si, secara resmi melantik kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Koto XI Tarusan pada Senin (27/10/2025).

Acara pelantikan berlangsung khidmat di Gedung UDKP Kecamatan Koto XI Tarusan, dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Forkopimca, Wali Nagari se-Kecamatan Koto XI Tarusan, pimpinan BUMD, kepala sekolah tingkat TK, SMP, MTsN, hingga SLTA, serta ketua ormas Islam, niniak mamak, dan tokoh masyarakat dari berbagai nagari di wilayah kecamatan.

Dalam sambutannya, Camat Nurlaini menyampaikan bahwa pembentukan dan pelantikan pengurus LPTQ ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pembinaan dan pengembangan tilawatil Quran di tingkat kecamatan.

“Melalui LPTQ, kita berharap lahir qari dan qariah yang tidak hanya mahir membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nurlaini.

Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kecamatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan, khususnya di bidang pengembangan tilawatil Quran.

Kegiatan pelantikan diakhiri dengan doa bersama, disertai harapan agar LPTQ Kecamatan Koto XI Tarusan dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berakhlak mulia dan cinta Al-Qur’an.(Alpin)

Senator Cerint Irraloza Tasya Dorong Kemudahan Akses Modal bagi UMKM

Jakarta – nrtvnews.info Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Cerint Irraloza Tasya, S.Ked mendorong agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan nasional.

Menurut Cerint, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang perlu mendapat dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama dalam hal permodalan.

“Banyak pelaku UMKM memiliki ide kreatif dan produk berkualitas, tetapi terkendala modal usaha. Pemerintah bersama perbankan harus memastikan proses pengajuan pinjaman tidak berbelit dan bisa diakses dengan mudah,” ujar Cerint dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Cerint menilai, masih banyak pelaku usaha kecil di daerah yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan simplifikasi prosedur dan peningkatan literasi keuangan bagi UMKM.

Selain itu, Cerint juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM untuk memperluas akses informasi dan pendampingan usaha.

“Kita harus memastikan tidak ada pelaku usaha kecil yang tertinggal. Semua harus mendapat kesempatan untuk berkembang, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas yang berwirausaha,” tambahnya.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah Indonesia.(Alpin)

Pengkajian Muhammadiyah Sumbar Bahas Implementasi Hukum Adat Minangkabau dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia

Padang — Sumatera Barat nrtvnews.info Pengkajian Muhammadiyah Tingkat Wilayah Sumatera Barat digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang mengangkat tema “Implementasi Hukum Adat Minangkabau, Sinergitas dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia” ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Muhammadiyah dan pemerhati adat Minangkabau. Acara ini dibuka langsung oleh ketua PWM Sumatera Barat Buya Dr. Bakhtiar, M.Pd

Acara berlangsung khidmat dan penuh makna, menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten di bidang hukum dan adat.

Buya Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam paparannya membahas “Kontradiksi dan Harmonisasi Hukum Adat dan Nasional”. Ia menyoroti pentingnya mencari titik temu antara nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

Sementara itu, Buya Dr. Yulizar Yunus, MA, tokoh adat dan pakar budaya, menjelaskan tentang “Implementasi Adat dalam Keseharian Masyarakat”. Ia menekankan bahwa adat Minangkabau tidak hanya sebatas simbol budaya, tetapi juga menjadi pedoman moral dan sosial yang terus relevan di tengah perkembangan zaman.

Paparan ketiga disampaikan oleh Buya  Drs. H. Ki Jal Atri Tanjung, SH, MH, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, yang mengulas “Implementasi Produk Hukum Daerah Berbasis ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)”. Ia mengajak pemerintah daerah untuk terus memperkuat nilai-nilai ABS-SBK dalam setiap kebijakan hukum dan pembangunan daerah.

Acara dipandu oleh Irwan, SHI, MH, CMLC, CTLC sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi dengan dinamis dan interaktif.

Turut hadir Ketua PWM Sumatera Barat Buya Dr. Bakhtiar, M.Ag, para Ketua PDM se-Sumatera Barat, Ketua PWA Sumbar, serta para undangan lainnya. PDM Pesisir Selatan turut diwakili oleh Bendahara, Elpinas, S.Kom.

Sebagai penutup, acara diakhiri dengan tanya jawab dan sekaligus penyerahan buku “Undang-undang Adat Limbago Minangkabau” karya Dr. Yulizar Yunus, MA, kepada Ketua PWM Sumbar Buya Dr. Bakhtiar, M.Ag. Momen tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk terus menjaga warisan adat Minangkabau agar tetap hidup dan relevan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alpin)

Dandim 0311 Pesisir Selatan Letkol Czi Theodurus Sambua, S.T., M.Han. Jalin Keakraban Lewat Ngopi Bareng Masyarakat

Painan – Pesisir Selatan  nrtvnews.info  di tengah padatnya aktivitas sebagai Komandan Kodim 0311 Pesisir Selatan, Letkol Czi Theodurus Sambua, S.T., M.Han. tetap menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Dalam suasana santai, Dandim terlihat akrab menikmati secangkir kopi bersama warga di salah satu warung kopi di Pessel, baru-baru ini.

Langkah sederhana namun penuh makna ini menjadi bukti nyata kedekatan TNI dengan rakyat yang selama ini telah terjalin erat. “Bagi kami, rakyat adalah sahabat dan keluarga besar TNI. Melalui silaturahmi seperti ini, kami bisa mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat,” ujar Letkol Theodurus dengan senyum ramahnya.

Warga yang hadir pun menyambut hangat kebersamaan tersebut. Mereka mengaku bangga memiliki sosok pemimpin TNI yang rendah hati, mudah bergaul, dan tidak segan berbaur dengan masyarakat dari berbagai kalangan. “Pak Dandim orangnya ramah dan sederhana. Beliau sering turun langsung ke masyarakat tanpa jarak,” ungkap salah satu warga.

Kegiatan ngopi bareng ini bukan sekadar ajang santai, tapi juga menjadi wadah memperkuat komunikasi, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat.

Dengan pendekatan yang humanis seperti ini, Dandim 0311 Pesisir Selatan berharap kebersamaan antara TNI dan rakyat semakin solid. “Kami ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam tugas, tetapi juga dalam kebersamaan sehari-hari. Karena dari rakyat, TNI kuat,” tutup Letkol Theodurus penuh semangat. (Alpin)

BPKH Gelar Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Pesisir Selatan

Painan — Pesisir Selatan nrtvnews.info Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di Hotel Saga Murni Painan, Selasa (21/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemangku kepentingan dan calon jemaah haji, terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR-RI Komisi VIII Dr. Hj. Lisda Hendra Joni, SE, MM.Tr, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Hadir pula perwakilan BPKH Pusat  Ilham, Kepala Kemenag Pessel dihadiri oleh Kasubag TU Yosef Yuda,  Sekretaris MUI Pessel Elpinas, S.Kom, Sekretaris PDM Pessel Adril Maiyanto, M.Pd, perwakilan NU Pessel H. Yosef, MA serta perwakilan perguruan tinggi Islam, BKMT Pessel, KBHI, IPHI Pessel, para Kepala KUA se-Pessel, dan jemaah serta calon jemaah haji.

Acara dipandu oleh Yosef Yuda, S.HI, MA, selaku moderator dan juga Kasubag TU Kemenag Pessel.

Dalam paparannya, para narasumber membahas sejumlah isu penting terkait strategi pengelolaan dana haji, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPKH, serta pentingnya peran legislatif dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Setelah sesi paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap topik yang dibahas.

Sebagai penutup, BPKH Pusat melalui perwakilannya, Ilham, memberikan penghargaan khusus kepada Dr. Hj. Lisda Hendra Joni, SE, MM.Tr atas dedikasi dan kontribusinya yang dinilai memiliki peran penting dalam penguatan pengelolaan haji di Indonesia, khususnya dalam fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara BPKH, pemerintah daerah, legislatif, ormas keagamaan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan serta pengelolaan dana haji yang profesional dan amanah ( Alpin)

Dandim 0311 Pessel Pimpin Upacara Bendera di SMAN 1 Painan Bahas Kenakalan Remaja

Painan — Pesisir Selatan nrtvnews.info Komandan Kodim (Dandim) 0311/Pesisir Selatan, Letkol Czi. Theodurus Sambua, S.T., M.Han., memimpin langsung upacara bendera di SMA Negeri 1 Painan pada Senin pagi (20/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah dengan penuh khidmat.

Kehadiran Dandim sebagai pembina upacara membawa nuansa berbeda, karena dalam amanatnya beliau menyampaikan pengarahan khusus terkait bahaya kenakalan remaja yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Ia mengajak para siswa untuk menjauhi perilaku negatif seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, serta penggunaan media sosial yang tidak bijak.

“Masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda. Jangan rusak masa depan kalian hanya karena ikut-ikutan hal yang tidak bermanfaat. Disiplin, semangat belajar, dan rasa tanggung jawab adalah kunci keberhasilan,” tegas Letkol Theodurus dalam sambutannya.

Kepala SMA Negeri 1 Painan, Rasfi Darmi, S.Pd., M.Pd., menyambut baik kehadiran Dandim dan menyampaikan terima kasih atas perhatian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membina karakter siswa.

“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, siswa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya menjaga perilaku dan membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Rasfi Darmi.

Senada dengan itu, Wakil Kurikulum SMAN 1 Painan, Zamroni Putra, S.T., M.Pd., mengatakan bahwa sekolah memang secara rutin menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk memberikan pembinaan dan motivasi kepada siswa.

Upacara berlangsung tertib dan lancar, serta ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Dandim 0311/Pessel dan pihak sekolah ( Alpin)

Ratusan Warga Padati Lapangan Bola Pasar Tarusan, Sambut Penyerahan Bibit dari H. Alex Indra Lukman

Tarusan – Pesisir Selatan nrtvnews.info Ratusan masyarakat memadati Lapangan Bola Pasar Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk menghadiri acara silaturahim dan pembinaan cabang Muhammadiyah serta penyerahan bantuan bibit dari Anggota DPR-RI Wakil ketua Komisi IV, H. Alex Indra Lukman, S.Sos., M.AP, Sabtu  sore (18/10).

Acara ini digelar oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pessel dan di Fasilitasi oleh Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lahan produktif di lingkungan persyarikatan.

Dalam kegiatan tersebut, H. Alex menyerahkan secara simbolis, Mesin Pertanian, bibit durian Musang King dan bibit alpukat madu kepada seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, bantuan ayam petelur juga disalurkan guna mendukung ketahanan pangan dan ekonomi umat.

Turut hadir mendampingi, Ir. Yosmeri dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Ketua PDM Pessel yang di wakili oleh Ust. Adril Maiyanto, M.Pd, Ketua PDA Pessel Dra. Hj. Nasrida, Asisten Daerah Bidang Ekonomi Ibu Mimi Riarty Zainul, SE., Akt., M.Si, serta sejumlah tokoh daerah lainnya seperti Camat Koto XI Tarusan, Forkopimca, niniak mamak,  Wali Nagari Nanggalo Andre Saputra, S.Psi., MM, dan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Pessel.

Apresiasi dan Harapan dari Masyarakat

Dalam sambutannya, Sekretaris PDM Pessel, Adril Maiyanto, M.Pd, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang besar dari H. Alex kepada persyarikatan Muhammadiyah.

““Bantuan bibit dan ayam petelur ini sangat berarti untuk penguatan ekonomi umat. Kami mendoakan agar Bapak H. Alex selalu diberi kesehatan dan terus menyalurkan bantuan yang lebih banyak lagi ke depan,” ujar Adril penuh semangat.

Sementara itu, H. Alex menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan membantu masyarakat Pesisir Selatan melalui berbagai program peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan.

“Saya akan terus berupaya menyalurkan bantuan terbaik untuk Pesisir Selatan. Harapan saya, masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya dan perekonomian daerah kita semakin maju,” ucap H. Alex di hadapan hadirin.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Mewakili Bupati Pessel H. Hendrajoni yang berhalangan hadir, Asisten Daerah Bidang Ekonomi, Mimi Riarty Zainul, SE., Akt., M.Si, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata dari H. Alex terhadap masyarakat Pessel.

“Pak Alex telah banyak membantu Pesisir Selatan  mulai dari mesin pertanian, bibit tanaman, hingga ayam petelur. Semoga bantuan ini terus berlanjut dan membawa manfaat besar bagi masyarakat kita,” ujar Mimi.

Acara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Penyerahan bibit secara simbolis dan penanaman pohon menjadi penanda nyata semangat kolaborasi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal(Alpin)

Oleh: Aslan Deri Ichsandi

Mahasiswa Doktoral Imu Hukum Unand dan Dosen UIN IB Padang

Sertifikasi Halal di Persimpangan: Perlindungan Umat atau Alat Kekuasaan?

Oleh: Aslan Deri Ichsandi

Mahasiswa Doktoral Imu Hukum Unand dan Dosen UIN IB Padang

Padang — Sumatera Barat nrtvnews.info 18/10/2025 Di balik logo halal yang kini wajib menempel pada setiap kemasan makanan dan minuman, tersimpan pertarungan besar antara nilai spiritual dan logika birokrasi. Sertifikasi halal, yang awalnya lahir sebagai bentuk perlindungan bagi umat Islam, kini bertransformasi menjadi instrumen hukum, ekonomi, bahkan politik—memicu pertanyaan kritis: apakah negara sedang melindungi iman, atau justru menguasainya?

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), peran utama dalam sertifikasi halal beralih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)—otoritas keagamaan—ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Langkah ini, yang dimaksudkan untuk memperkuat jaminan kehalalan secara nasional, justru membuka kotak Pandora baru: agama yang semula berakar pada tafsir fikih dan ijtihad ulama kini diukur lewat audit laboratorium, dokumen administrasi, dan standar teknis.

Biaya Mahal, Prosedur Rumit: UMKM Terjepit

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perubahan ini bukan berkah, melainkan beban. Banyak pengusaha lokal mengeluhkan biaya sertifikasi yang tinggi, proses yang berbelit, dan waktu tunggu yang panjang. Ironisnya, produk yang secara substansial jelas halal—seperti tempe, tahu, atau sayuran segar—dianggap “belum halal” secara hukum jika belum memperoleh sertifikat resmi.

“Kami jual tempe turun-temurun, semua bahan alami dan tidak ada yang haram. Tapi sekarang, kalau tidak ada sertifikat, konsumen mulai ragu,” ungkap Rina, penjual tempe di Pasar Raya Padang.

Situasi ini memicu ketegangan sosial: masyarakat menginginkan akses halal yang murah dan mudah, sementara negara menjalankan sistem yang birokratis dan legalistik. Di sinilah muncul kontradiksi nilai—antara keimanan yang sederhana dan kekuasaan yang ingin mengontrol segalanya.

Agama yang Dirasionalisasi: Dari Wahyu ke Administrasi

Fenomena ini, menurut para pengamat sosial, mencerminkan proses rasionalisasi agama ala Max Weber—di mana aspek spiritual tunduk pada logika efisiensi, standar, dan kontrol. Konsep “halal” yang dulu berarti “yang diizinkan oleh Allah” kini didefinisikan ulang sebagai “yang disahkan oleh BPJPH”.

“Ini adalah pergeseran epistemologis,” kata Aslan Deri Ichsandi, mahasiswa doktoral Ilmu Hukum Universitas Andalas sekaligus dosen UIN Imam Bonjol Padang. “Sumber kebenaran tidak lagi wahyu atau ijtihad ulama, tapi dokumen administratif.”

Dalam perspektif filsafat, pergeseran ini berpotensi disruptif—mengguncang tatanan lama dan menciptakan sistem baru. Thomas S. Kuhn menyebutnya sebagai “revolusi paradigma”. Dan dalam kasus sertifikasi halal, disrupsi itu terjadi di tiga ranah sekaligus:

Teologis: Otoritas ulama digantikan oleh birokrat

Di satu sisi, label halal kini menjelma menjadi komoditas bernilai tinggi yang membuka akses ke pasar domestik maupun global—terutama di tengah booming industri halal dunia. Namun di sisi lain, beban birokrasi dan biaya sertifikasi justru mengancam eksistensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan memenuhi syarat administratif. Lebih dari sekadar isu konsumsi, sertifikasi halal juga dimanfaatkan negara sebagai alat legitimasi moral, memperkuat citra sebagai “penjaga kesalehan publik”, sekaligus menjadi sarana tak langsung untuk mengontrol dan mengarahkan praktik keagamaan warga—memicu kekhawatiran atas campur tangan berlebihan negara dalam ranah spiritual yang seharusnya otonom.

Ketika Halal Jadi Alat Kuasa

Michel Foucault pernah menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tapi juga membentuk kebenaran. Dalam konteks sertifikasi halal, “yang halal” bukan lagi ditentukan oleh dalil suci, melainkan oleh lembaga yang berwenang—dan lembaga itu berada di bawah kendali negara.

Ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara boleh mengatur ranah spiritual? Apakah pemerintah berhak mendefinisikan ulang makna halal, yang selama berabad-abad dipahami melalui tradisi keagamaan?

Di sisi lain, pasar global justru melihat sertifikasi halal sebagai peluang ekonomi. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ingin menjadi pusat industri halal global. Tapi ambisi itu berisiko mengorbankan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif.

Menuju Dialog Moral, Bukan Sekadar Legalitas

Kritik terhadap sistem sertifikasi halal bukan berarti menolak perlindungan konsumen. Justru, kritik itu menandai tumbuhnya kesadaran sosial—sebagaimana disebut Paulo Freire sebagai conscientização—bahwa sistem yang tampak netral bisa menyembunyikan ketimpangan.

Yang dibutuhkan kini bukan hanya regulasi yang ketat, tapi ruang dialog antara negara, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat. Sertifikasi halal seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Ia harus merefleksikan kesalehan kolektif, bukan sekadar cap legal.

“Halal bukan hanya soal label,” tegas Aslan. “Ia adalah panggilan etis untuk hidup jujur, bersih, dan berkeadilan.”

Di tengah arus modernisasi yang tak terbendung, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah produk itu halal, tapi siapa yang berhak menentukan makna halal itu sendiri—dan untuk kepentingan siapa.