Author: alpin

Waaster Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Hadiri Penanaman Mangrove Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Amping Parak

Pesisir Selatan– nrtvnews.info Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol yang diwakili oleh Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Letkol Kav. Mahpuzh, S.Pd., M.M., turut mengikuti kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia di kawasan konservasi Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPD RI Cerint Irraloza Tasya, S.Ked., Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah H. Zainal Arifin, M.Kes., unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), insan media, serta berbagai elemen masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda Pesisir Selatan H. Zainal Arifin, M.Kes., yang mewakili Bupati, mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya pelestarian kawasan konservasi mangrove dan penyu di Amping Parak. Menurutnya, keberhasilan menjaga ekosistem pesisir merupakan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPD RI Cerint Irraloza Tasya, S.Ked., menyampaikan bahwa lingkungan yang terjaga dan asri akan menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang, khususnya melalui sektor pariwisata dan perikanan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Cerint juga mengungkapkan bahwa dirinya terus memperjuangkan kepentingan Sumatera Barat, termasuk terkait Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyampaikan rasa syukur karena perjuangan tersebut telah mendapat perhatian khusus dari Menteri Keuangan.

Ketua Panitia, Soni, S.H., M.H., M.Ling., mengatakan bahwa peringatan Hari Mangrove Sedunia tidak hanya menjadi momentum penanaman pohon mangrove, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sebagai benteng alami dari abrasi, habitat berbagai biota laut, serta penyangga kehidupan masyarakat pesisir.

Kegiatan ditutup dengan penanaman mangrove secara simbolis oleh seluruh tamu undangan, termasuk Waaster Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Letkol Kav. Mahpuzh, S.Pd., M.M., Anggota DPD RI Cerint Irraloza Tasya, S.Ked., Sekda Pesisir Selatan H. Zainal Arifin, M.Kes., unsur Forkopimda, serta para peserta lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.(Alpin)

Usulan Loly Sri Laura Berbuah Hasil, Tim PKH Ranah Pesisir Salurkan Bantuan bagi Warga Ekonomi Ekstrem

PESISIR SELATAN – nrtvnews.info Kepedulian terhadap sesama kembali membuahkan aksi nyata di Kecamatan Ranah Pesisir. Berawal dari usulan Loly Sri Laura yang melaporkan kondisi memprihatinkan seorang warga dengan kategori ekonomi ekstrem di Kampung Kurao, Nagari Sungai Liku, Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Ranah Pesisir bergerak cepat melakukan verifikasi dan menyalurkan bantuan sosial, Sabtu (25/7/2026).

Penyaluran bantuan yang mengusung tema “Menebar Kepedulian, Menghadirkan Harapan” tersebut dilaksanakan mulai pukul 11.00 WIB. Bantuan diserahkan langsung oleh Pendamping PKH Kecamatan Ranah Pesisir, Izen Maryono dan Doni Yusra, kepada keluarga penerima manfaat di kediamannya.

Usulan yang disampaikan Loly Sri Laura bermula dari kepeduliannya terhadap kondisi warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Tim PKH Ranah Pesisir untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pendamping PKH Kecamatan Ranah Pesisir, Izen Maryono, mengatakan bahwa laporan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan pendamping sosial mampu mempercepat penanganan terhadap warga yang membutuhkan.

“Kami mengapresiasi kepedulian Ibu Loly Sri Laura yang telah menyampaikan informasi mengenai kondisi warga yang membutuhkan bantuan. Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, bantuan segera kami salurkan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga penerima dan menjadi bukti bahwa kepedulian sosial akan selalu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Izen.

Ia menambahkan, pendamping PKH tidak hanya menjalankan fungsi pendampingan bagi keluarga penerima manfaat, tetapi juga membangun kolaborasi dengan masyarakat agar setiap persoalan sosial dapat direspons secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, Loly Sri Laura menyampaikan bahwa kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, setiap warga memiliki peran untuk saling membantu dengan menyampaikan informasi apabila mengetahui ada masyarakat yang membutuhkan perhatian.

“Saya berharap kepedulian seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat. Dengan saling peduli dan saling mengingatkan, kita dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan sehingga mereka tidak merasa sendiri,” katanya.

Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Keluarga penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan serta berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus terjaga di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Tim PKH Kecamatan Ranah Pesisir menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendampingan sosial serta membangun sinergi dengan masyarakat dalam menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian yang diwujudkan melalui aksi nyata mampu menghadirkan harapan bagi warga yang sedang menghadapi keterbatasan ekonomi.(Red)

Ketua PWI Sumbar Tutup Konfercab PWI Pesisir Selatan, H. Robby Oktara Romanza Terpilih Pimpin PWI Pessel 2026–2029

PAINAN – nrtvnews.info Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat Widiya Nafis secara resmi menutup Konferensi Kabupaten (Konfercab) PWI Pesisir Selatan yang digelar di Aula SMK Negeri 1 Painan, Sabtu 25/7/2026

Dalam konferensi tersebut, H. Robby Oktara Romanza terpilih sebagai Ketua PWI Pesisir Selatan periode 2026–2029 setelah memperoleh dukungan mayoritas peserta.

Proses pemilihan berlangsung secara demokratis dan kondusif, meskipun diwarnai sejumlah interupsi dari peserta sidang. Namun seluruh dinamika yang terjadi dapat diselesaikan sesuai mekanisme persidangan sehingga tahapan konferensi berjalan tertib, transparan, dan mendapat persetujuan dari seluruh peserta.

Sidang pleno dipimpin oleh Rega Desfinal didampingi Yoni Syafrizal dan M. Joni selaku pimpinan sidang.

Foto Ketua PWI Sumbar Widiya Nafis menyerahkan Petaka PWI kepada Ketua Terpilih H.Robby Okta Romanza

Tiga kandidat maju dalam pemilihan Ketua PWI Pesisir Selatan, yakni Elfi Mahyuni, Primadoni, dan H. Robby Oktara Romanza. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Elfi Mahyuni memperoleh 1 suara, Promadoni 2 suara, sedangkan H.Robby Oktara Romanza meraih 7 suara, sehingga ditetapkan sebagai ketua terpilih.

Dalam sambutan perdananya, H. Robby Oktara Romanza menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh anggota PWI Pesisir Selatan.

“Amanah ini akan saya emban dengan penuh tanggung jawab. Saya berkomitmen merangkul seluruh anggota. Ke depan tidak ada lagi sekat di antara kita. Mari kita tinggalkan dinamika pemilihan dan bersatu membesarkan PWI Pesisir Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumatera Barat mengucapkan selamat kepada ketua terpilih serta memberikan penguatan kepada seluruh anggota PWI Pesisir Selatan agar tetap menjaga kekompakan organisasi.

Ia berharap kepemimpinan yang baru mampu memperkuat solidaritas antarwartawan sekaligus menjaga marwah profesi jurnalistik di tengah berbagai dinamika dan tantangan kebijakan publik.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian Konfercab, PWI Pesisir Selatan diharapkan semakin solid dan mampu menjalankan peran organisasi dalam meningkatkan profesionalisme wartawan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah (Alpin)

Waketum DPP IKAPSO Jakarta Hendri Guspa dan Ketua Bundo Kanduang DPP IKAPSO Jakarta Hj. Asbeni Sabral Pulang Kampung, Pererat Silaturahmi di Inderapura

Padang – nrtvnews.info Setelah mengikuti rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) yang berlangsung dengan sukses, Waketum DPP IKAPSO Jakarta, Hendri Guspa, bersama Ketua Bundo Kanduang DPP IKAPSO Jakarta, Hj. Asbeni Sabral, menyempatkan diri mengunjungi kampung halaman mereka di Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebelum kembali bertolak ke Jakarta.

Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara, keluarga, serta masyarakat setempat. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan menjadi momen yang sangat berarti bagi kedua tokoh perantau tersebut dalam menjaga hubungan dengan kampung halaman.

Selain bersilaturahmi, Hendri Guspa dan Hj. Asbeni Sabral juga mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Padang dan sekitarnya. Kunjungan itu menjadi bentuk kecintaan terhadap tanah kelahiran sekaligus upaya memperkenalkan keindahan alam dan potensi pariwisata Sumatera Barat kepada masyarakat luas.

Hendri Guspa menyampaikan bahwa kampung halaman memiliki tempat istimewa di hati setiap perantau. Menurutnya, pulang kampung bukan hanya melepas rindu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan serta memberikan semangat bagi kemajuan daerah.

Senada dengan itu, Hj. Asbeni Sabral berharap silaturahmi yang terus terjalin antara perantau dan masyarakat di kampung halaman dapat semakin memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, dan kepedulian dalam membangun daerah.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa di tengah kesibukan menjalankan amanah organisasi di perantauan, semangat untuk menjaga hubungan dengan kampung halaman tetap menjadi bagian penting dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga besar IKAPSO Jakarta ( Alpin)

Waketum DPP IKAPSO Jakarta Hendri Guspa dan Ketua Bundo Kanduang DPP IKAPSO Jakarta Hj. Asbeni Sabral Pulang Kampung, Pererat Silaturahmi di Inderapura

Padang – nrtvnews.info Setelah mengikuti rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) yang berlangsung dengan sukses, Waketum DPP IKAPSO Jakarta, Hendri Guspa, bersama Ketua Bundo Kanduang DPP IKAPSO Jakarta, Hj. Asbeni Sabral, menyempatkan diri mengunjungi kampung halaman mereka di Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebelum kembali bertolak ke Jakarta.

Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara, keluarga, serta masyarakat setempat. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan menjadi momen yang sangat berarti bagi kedua tokoh perantau tersebut dalam menjaga hubungan dengan kampung halaman.

Selain bersilaturahmi, Hendri Guspa dan Hj. Asbeni Sabral juga mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Padang dan sekitarnya. Kunjungan itu menjadi bentuk kecintaan terhadap tanah kelahiran sekaligus upaya memperkenalkan keindahan alam dan potensi pariwisata Sumatera Barat kepada masyarakat luas.

Hendri Guspa menyampaikan bahwa kampung halaman memiliki tempat istimewa di hati setiap perantau. Menurutnya, pulang kampung bukan hanya melepas rindu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan serta memberikan semangat bagi kemajuan daerah.

Senada dengan itu, Hj. Asbeni Sabral berharap silaturahmi yang terus terjalin antara perantau dan masyarakat di kampung halaman dapat semakin memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, dan kepedulian dalam membangun daerah.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa di tengah kesibukan menjalankan amanah organisasi di perantauan, semangat untuk menjaga hubungan dengan kampung halaman tetap menjadi bagian penting dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga besar IKAPSO Jakarta ( Alpin)

Konfercab PWI Pessel 2026-2029 Digelar, Perkuat Solidaritas Wartawan sebagai Pilar Demokrasi

Painan –  nrtvnews.info Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Konferensi Kabupaten (Konfercab) untuk masa bakti 2026–2029 di Aula SMK Negeri 1 Painan, Sabtu (25/7/2026).

Konfercab mengusung tema “Melalui Konfercab, Kita Perkuat Solidaritas dan Peran Wartawan sebagai Pilar Demokrasi.” Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus PWI Sumatera Barat, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Wendi. Turut hadir  tokoh masyarakat Pessel  Yose Leonando, tokoh senior media Syabrul, serta para wartawan dari berbagai media.

Foto Pembukaam Konfercab PWI Pessel

Dari jajaran PWI Sumatera Barat hadir Ketua PWI Sumbar Widiya Nafis, Sekretaris PWI Sumbar Firdaus, Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, dan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Romi Delfia.

Dalam sambutannya, tokoh senior media Syabrul menyampaikan rasa bangganya dapat hadir dan memberikan masukan kepada para insan pers. Ia berharap wartawan di Pesisir Selatan senantiasa menjaga kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Profesi wartawan memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, kode etik jurnalistik harus selalu menjadi pedoman agar informasi yang disampaikan tetap akurat, ber Selatan merupakan konferensi Pers kabupaten. Ia mengapresiasi tingginya partisipasi anggota PWI Pesisir Selatan yang mengedepankan kebersamaan dan semangat kekeluargaan, sehingga organisasi semakin solid dan mampu menyeimbang, dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Foto Santai Tokoh Masyarakat Pessel Yose Lonando bersama Anggota PWI Pessel

Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Widiya Nafis menyampaikan bahwa Konfercab PWI Pesisir Selatan merupakan konferensi kabupaten yang ke-9. Ia mengapresiasi tingginya partisipasi anggota PWI Pesisir Selatan yang disebut sebagai peserta Konfercab terbanyak di Sumatera Barat.

Ia berharap seluruh peserta menjadikan Konfercab sebagai momentum memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam memilih kepengurusan baru.

“Yang terpenting dalam Konfercab ini adalah mengedepankan kebersamaan dan semangat kekeluargaan, sehingga organisasi semakin solid dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik ke depan,” kata Widiya Nafis.

Foto Pembukaan Konfercab PWI Pessel

Tokoh masyarakat Yose Leonando dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi terhadap profesi wartawan yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang. Menurutnya, profesi wartawan memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi.

Memang setiap profesi memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga wartawan. Namun apabila semua pihak dapat saling melengkapi dan membangun komunikasi yang baik, maka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Foto Pembukaan Konfercab PWI Pessel

Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Wendi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Konfercab PWI Pesisir Selatan. Ia berharap organisasi PWI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun.

Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, sinergi yang telah terjalin selama ini diharapkan semakin kuat demi mendukung pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Konfercab  PWI Pesisir Selatan menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten untuk mengevaluasi program kerja, menyusun arah organisasi, serta memilih kepengurusan PWI Pesisir Selatan periode 2026–2029.( Alpin)

Oleh: Zaitul Ikhlas Saad Rajo Intan (Konsultan RBP Polda Sumbar)

Polri Untuk Masyarakat: Relevansinya dan Harmonisasi Dengan Kearifan Lokal Minang Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang, Urang Kampuang Dipatenggangkan, Tenggang Nagari Jan Binaso

Oleh: Zaitul Ikhlas Saad Rajo Intan (Konsultan RBP Polda Sumbar)

Pendahuluan

       Paradigma kepolisian modern menuntut pergeseran mendasar dari model kepolisian konvensional yang cenderung legalistik-punitif menuju model Community Policing (Pemolisian Masyarakat) yang humanistis, preventif, dan inklusif. Di Indonesia, cita-cita ini diwujudkan melalui visi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menempatkan institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

       Namun, dalam implementasinya di tingkat lokal, pendekatan yang bersifat seragam (uniform) sering kali menghadapi hambatan sosiokultural jika tidak diintegrasikan dengan sistem nilai setempat.

Di wilayah hukum Sumatra Barat, institusi Polri memiliki peluang strategis untuk mengadopsi nilai-nilai silsilah sosioreligius          Minangkabau yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

       Salah satu kristalisasi falsafah komunal Minangkabau yang paling relevan dengan fungsi kepemimpinan dan perlindungan masyarakat adalah mamangan adat:

Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso

       Secara kontemporer, ungkapan ini tidak sekadar mengatur hubungan kekerabatan matrilineal, melainkan sebuah arsitektur manajemen keamanan berlapis (multi-layered security management) yang berbasis pada empati, bimbingan, solidaritas sosial, dan ketahanan wilayah.       Menghubungkan peran Polri sebagai representasi negara dengan falsafah ini akan menciptakan harmonisasi penegakan hukum yang berakar kuat pada kesadaran kolektif masyarakat.

       Bagaimana relevansi konseptual antara peran Polri sebagai pelayan masyarakat dengan tiap lapis filosofi kearifan lokal Minangkabau tersebut?

Bagaimana landasan teologis (Al-Qur’an) dan perspektif pakar adat memperkuat sinergi hukum negara dan hukum adat ini?

Bagaimana strategi penerapan kontemporer yang dapat dilakukan Polri untuk mengkontekstualisasikan filosofi ini dalam tugas kepolisian sehari-hari? Ini fokus pembahasan tulisan ini.

Polri dan Kearifan Lokal Minang

      Anak dipangku merupakan perlindungan hak dasar dan kesejahteraan internal

Konsep Adat: Mengasuh, melindungi, dan memberikan hak penuh secara emosional serta material kepada anak kandung di lingkaran domestik. Relevansi tugas Polri dimensi eksternal berupa fungsi penegakan hukum yang humanis dalam menangani perlindungan perempuan dan anak (PPA) serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kecil yang mencari keadilan.

      Sedangkan dimensi internal adalah penguatan internal organisasi Polri, di mana pimpinan merawat, mendidik, dan menyejahterakan anggotanya agar mampu bertugas dengan moralitas tinggi.

Kamanakan Dibimbiang.(Fungsi Preventif dan Edukasi Hukum).

       Konsep Adat mengarahkan, membimbing, dan mentransfer nilai moral kepada kemenakan (generasi muda dalam kaum) agar tidak menyimpang dari koridor adat dan agama.

Relevansinya dengan tugas Polri merupakan representasi dari fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat) dan kepolisian preventif. Polri bertindak sebagai Mamak (paman sosial) yang menuntun generasi muda, pelajar, dan komunitas lokal agar terhindar dari penyakit masyarakat, kenakalan remaja, radikalisme, dan penyalahgunaan narkoba melalui bimbingan hukum yang dialogis.

Urang Kampuang Dipatenggangkan Pemolisian Masyarakat dan Restorative Justice dalam

Konsep adat mengedepankan tenggang rasa, toleransi, serta kepekaan sosial terhadap tetangga dan warga kampung guna menghindari konflik horizontal.

Relevansinya dengan tugas Polri adalah implementasi nyata dari Polmas (Pemolisian Masyarakat) dan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Polri tidak menonjolkan kekuasaan hukum yang kaku, melainkan mengedepankan mediasi, kearifan lokal, dan musyawarah mufakat (mengambil keputusan bersama) dalam menyelesaikan riak-riak konflik sosial kecil di tengah masyarakat.

Tenggang Nagari Jan Binaso. (Pemeliharaan Kamtibmas skala makro).

      Dalam konsep adat adalah memastikan bahwa seluruh tindakan individu atau kelompok tidak merusak tatanan, kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan wilayah (Nagari). Relevansinya dengan tugas Polri merupakan tugas pokok Polri dalam Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pada tingkat makro. Polri bertindak tegas terhadap kejahatan terorganisir, korupsi, perusakan lingkungan (illegal logging/mining), atau konflik komunal yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat (jan binaso).

Landasan Teologis   Dari perspektif Al-Qur’an sinergi antara pelayanan Polri untuk masyarakat dengan falsafah pengayoman berlapis ini memiliki fondasi teologis yang kuat dalam Islam berupa tanggung jawab,

bimbingan dan perlindungan (Anak-Kamanakan).

      Polri sebagai aparat negara wajib mengedepankan edukasi preventif agar masyarakat tidak terjatuh ke dalam pelanggaran hukum. Hal ini selaras dengan perintah Allah SWT dalam QS. At-Tahrim (66): 6:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…

      Dalam konteks sosiologis, keluarga bagi Polri adalah warga masyarakat yang wajib dilindungi dari bahaya kriminalitas dan kerusakan moral dengan mengutamakan perdamaian dan keadilan sosial (Urang Kampuang):

Prinsip Restorative Justice yang sejalan dengan konsep dipatenggangkan didukung oleh QS. Al-Hujurat (49): 10:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damai-kanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat

       Menjaga stabilitas wilayah dari kehancuran (Tenggang Nagari) merupakan

tugas Harkamtibmas untuk mencegah kerusakan tatanan sosial selaras dengan QS. Al-A’raf (7): 56:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik…

Perspektif Pakar Adat Minangkabau

       Maestro sastera dan budayawan Minangkabau, A.A. Navis, dalam kajian struktural masyarakat Minang, menekankan bahwa pola hubungan sosial di Minangkabau bertumpu pada kolektivitas, bukan individualitas. Ketika negara menghadirkan Polri sebagai instrumen keamanan, eksistensinya tidak boleh berjarak dari masyarakat. Polri harus melebur dalam pola kepemimpinan Tigo Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai) agar pendekatan hukum berterima secara kultural.

       Selaras dengan hal itu, Prof. Dr. HAMKA dalam pemikiran sosiologi hukumnya menyatakan bahwa esensi hukum di Minangkabau adalah mencari yang benar melalui rasa keadilan bersama, bukan sekadar memenangkan pasal undang-undang.

       Pendekatan Polri yang menerapkan urang kampuang dipatenggangkan sesungguhnya adalah bentuk aktualisasi hukum yang bernyawa, di mana aparat memiliki raso jo perikso” (empati dan analisis situasi) yang tajam sebelum mengeksekusi tindakan hukum.

Strategi Penerapan

       Agar motto Polri Untuk Masyarakat benar-benar membumi di Sumatra Barat melalui falsafah ini, diperlukan langkah strategis dan kontemporer berikut:

Pertama. Penguatan Peran Bhabinkamtibmas sebagai Mamak Sosial.

        Personel Bhabinkamtibmas tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum resmi, melainkan memposisikan diri sebagai mitra Niniak Mamak dalam lingkaran kamanakan dibimbiang dengan aksi nyata menyelenggarakan program bimbingan terpadu di tingkat kampung/nagari (seperti Bhabinkamtibmas Goes to Sukuan) untuk berdialog langsung dengan para pemuda mengenai pencegahan kejahatan siber, judi online, dan narkoba.

Kedua. Institusionalisasi Restorative Justice Berbasis Peradilan Adat (Urang Kampuang Dipatenggangkan).

          Menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) atau delik aduan yang melibatkan antarwarga melalui mekanisme mediasi adat dengan mengoptimalisasikan fungsi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang diintegrasikan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penyelesaian masalah (problem solving) dilakukan dengan prinsip bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mufakat tanpa harus menaikkan setiap perkara kecil ke jalur litigasi formal.

Ketiga.Digitalisasi Deteksi Dini Berbasis Komunitas (Tenggang Nagari Jan Binaso)

        Menggunakan instrumen modern untuk menjaga stabilitas makro Nagari dari potensi ancaman radikalisme atau konflik lahan dengan membangun sistem aplikasi pelaporan dan koordinasi keamanan terintegrasi antara Polres/Polsek dengan perangkat Nagari (Wali Nagari dan KAN). Hal ini memungkinkan mitigasi prediktif (Presisi) terhadap potensi gangguan Kamtibmas sebelum eskalasinya meluas.

Penutup

       Slogan Polri Untuk Masyarakat menemukan bentuk aplikatifnya yang paling ideal di Sumatra Barat ketika direlevansikan dengan kearifan lokal Minangkabau Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso

        Falsafah ini menyediakan peta jalan (roadmap) bagi kepolisian untuk menerapkan pemolisian yang berbasis pada kasih sayang internal (anak), edukasi preventif (kamanakan), kedamaian berbasis empati sosial (urang kampuang), serta penegakan hukum makro demi stabilitas wilayah (nagari). Integrasi nilai adat yang divalidasi oleh hukum Islam (Al-Qur’an) ini membuktikan bahwa pendekatan penegakan hukum modern berbasis Community Policing sangat adaptif dengan struktur sosiokultural lokal.

Rekomendasi

      Untuk mengoptimalkan sinergi ini, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diambil:

– Bagi Polda Sumatra Barat dan jajaran menyusunan SOP Pemolisian Berbasis Kearifan Lokal: Mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan tugas operasional (terutama bagi fungsi Binmas dan Reserse) yang secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai filosofis ABS-SBK dalam penyelesaian perkara komunal.

– Pelatihan Budaya bagi Personel Non-Lokal: Menyelenggarakan orientasi kultural secara berkala bagi personel kepolisian yang berasal dari luar Sumatra Barat agar mereka memahami psikologi sosial dan mamangan adat masyarakat setempat dalam berkomunikasi.

– Bagi Perangkat Adat dan Pemerintah Daerah

untuk merumuskan standardisasi kemitraan KAN dan Polsek: Membuat Nota Kesepahaman (MoU) yang ajek antara lembaga adat (LKAAM/KAN) dengan kepolisian sektor guna mempertegas batasan perkara yang dapat diselesaikan di tingkat nagari (restorative justice) sebelum masuk ke ranah hukum pidana formal.

PMI Pesisir Selatan Gelar Rapat Koordinasi Program Livelihood, Salurkan Bantuan Bibit untuk Warga Terdampak Bencana di Bayang Utara

Pesisir Selatan – nrtvnews.info Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi bersama masyarakat Nagari Pancung Taba terkait pelaksanaan Program Livelihood bagi masyarakat terdampak pascabencana di Kecamatan Bayang Utara. Kegiatan berlangsung di Surau Buya H. Maksum Al Yusa’i dan dihadiri berbagai unsur PMI, pemerintah nagari, relawan, serta kelompok penerima manfaat, Kamis 23/7/2026

Foto Mahasiswa KKN UIN Imam Bonjol Padang di Pancung Taba

Hadir dalam kegiatan tersebut Pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat Hidayat, Harun Alrasyid selaku utusan PMI Pusat, Pengurus PMI Kabupaten Pesisir Selatan Depi Yuli Hendri, SH, Elpinas, S.Kom, Kepala Markas PMI Pesisir Selatan Aldianto Chan, Staf Pendamping Riri Tri Utami, Fauziah, jajaran relawan PMI, Wali Nagari Pancung Taba, PPL Kecamatan Bayu,  mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Imam Bonjol Padang, serta ketua dan anggota kelompok penerima manfaat.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Program Livelihood yang difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat setelah terdampak bencana di wilayah Bayang Utara.

Foto Kelompok Penerima Manfaat masyarakat Nagari Pacung Taba Kecamatan Bayu

Melalui program tersebut, PMI memberikan bantuan bibit tanaman produktif yang terdiri dari durian, alpukat, kemiri, dan petai. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Pengurus PMI menyampaikan bahwa Program Livelihood merupakan salah satu bentuk komitmen PMI dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana, tidak hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahap pertama, bantuan bibit disalurkan kepada 10 kelompok penerima manfaat yang telah memenuhi kriteria dan siap mengembangkan budidaya tanaman produktif di wilayah masing-masing.

Foto Kelompok Penerima Manfaat masyarakat Pancung Taba Kecamatan Bayu

Wali Nagari Pancung Taba menyambut baik pelaksanaan program tersebut dan mengapresiasi kepedulian PMI Pusat, PMI Provinsi Sumatera Barat, serta PMI Kabupaten Pesisir Selatan terhadap masyarakat Bayang Utara. Ia berharap seluruh kelompok penerima dapat memanfaatkan bantuan bibit dengan baik sehingga memberikan hasil yang optimal dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan adanya sinergi antara PMI, pemerintah nagari, relawan, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program Livelihood diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi risiko bencana di masa mendatang.(Alpin)

PMI Pesisir Selatan dan PMI Sumbar Matangkan Program Livelihood untuk Warga Terdampak Bencana di Bayang Utara

Pesisir Selatan – nrtvnews.info Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi bersama PMI Sumatera Barat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Program Livelihood bagi masyarakat terdampak pascabencana di Kecamatan Bayang Utara, Kamis 23/7/2026

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pengurus PMI Sumatera Barat Hidayat, Harun Alrasyid selaku utusan PMI Pusat, Pengurus PMI Kabupaten Pesisir Selatan Depi Yuli Hendri, SH, Elpinas, S.Kom, Kepala Markas PMI Pesisir Selatan Aldianto Chan, serta para relawan PMI.

Pertemuan ini membahas langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan bibit tanaman produktif kepada warga yang terdampak bencana.

Program Livelihood bertujuan membantu masyarakat memulihkan perekonomian dengan mendorong pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Bantuan yang akan disalurkan berupa bibit durian, alpukat, kemiri, dan petai, yang diharapkan menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi masyarakat.

Pada tahap pertama, bantuan akan diberikan kepada 10 kelompok masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Melalui program ini, PMI berharap masyarakat tidak hanya mampu bangkit dari dampak bencana, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Pengurus PMI menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara PMI, pemerintah, relawan, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan program diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga Bayang Utara.

Program Livelihood merupakan salah satu bentuk komitmen PMI dalam mendukung pemulihan pascabencana, tidak hanya melalui bantuan tanggap darurat, tetapi juga melalui upaya pemberdayaan ekonomi agar masyarakat semakin mandiri dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.(Alpin)

PMI Pesisir Selatan dan PMI Sumbar Matangkan Program Livelihood untuk Warga Terdampak Bencana di Bayang Utara

Pesisir Selatan – nrtvnews.info Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi bersama PMI Sumatera Barat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Program Livelihood bagi masyarakat terdampak pascabencana di Kecamatan Bayang Utara, Kamis 23/7/2026

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pengurus PMI Sumatera Barat Hidayat, Harun Alrasyid selaku utusan PMI Pusat, Pengurus PMI Kabupaten Pesisir Selatan Depi Yuli Hendri, SH, Elpinas, S.Kom, Kepala Markas PMI Pesisir Selatan Aldianto Chan, serta para relawan PMI.

Pertemuan ini membahas langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan bibit tanaman produktif kepada warga yang terdampak bencana.

Program Livelihood bertujuan membantu masyarakat memulihkan perekonomian dengan mendorong pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Bantuan yang akan disalurkan berupa bibit durian, alpukat, kemiri, dan petai, yang diharapkan menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi masyarakat.

Pada tahap pertama, bantuan akan diberikan kepada 10 kelompok masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Melalui program ini, PMI berharap masyarakat tidak hanya mampu bangkit dari dampak bencana, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Pengurus PMI menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara PMI, pemerintah, relawan, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan program diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga Bayang Utara.

Program Livelihood merupakan salah satu bentuk komitmen PMI dalam mendukung pemulihan pascabencana, tidak hanya melalui bantuan tanggap darurat, tetapi juga melalui upaya pemberdayaan ekonomi agar masyarakat semakin mandiri dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.(Alpin)

PMI Pesisir Selatan Bentuk Kelompok Penerima Manfaat Program Livelihood di Nagari Pancuang Taba

Pesisir Selatan– nrtvnews.info Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Program Livelihood. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (22/7) di Nagari Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Program Livelihood merupakan salah satu bentuk dukungan PMI dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan pengembangan sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan Riko Leo Nardo bersama Staf Pendamping Riri Tri Utami, serta didukung oleh lima relawan PMI, yakni Asep Kurniawan, Masri, Rapi Asrianto, Edwin, dan Vido Tri Arlin.

Foto Lokasi Penanaman Bibit

Selama pelaksanaan kegiatan, tim berhasil menghimpun data calon penerima manfaat sebagai dasar pelaksanaan program. Selain itu, lahan yang akan dimanfaatkan oleh kelompok penerima manfaat juga telah tersedia, sehingga tahapan program dapat segera dilanjutkan sesuai rencana.

Operasional kegiatan didukung oleh Posko Markas PMI Kabupaten Pesisir Selatan yang dikelola oleh Kepala Markas Aldianto Chan dan petugas keuangan Fauziah. Posko dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti laptop, printer, akses internet, dan perlengkapan administrasi (ATK), serta didukung dua personel markas.

Untuk menunjang mobilitas tim di lapangan, PMI Kabupaten Pesisir Selatan mengerahkan empat unit sepeda motor yang digunakan dalam proses pendataan, pendampingan, dan koordinasi selama kegiatan berlangsung.

Foto Kordinator Lapangan Riko Leo Nardo, Relawan dan Staf Camat Bayang Utara

Melalui pembentukan kelompok masyarakat penerima manfaat ini, PMI Kabupaten Pesisir Selatan berharap Program Livelihood dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Nagari Pancuang Taba pasca bencana. Program ini juga menjadi wujud komitmen PMI dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.(Alpin)

Jajaki Kolaborasi SDM Konstruksi, Amy Anas Silaturahmi ke Rektor ITP Prof. Maidiawati

Painan — Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang mendambakan hunian layak dan terjangkau. Pengusaha properti sukses asal Pessel, Hj. Efrida Erawati, SE atau yang akrab disapa Amy Anas, menyatakan siap pulang kampung dan berinvestasi besar-besaran.

Melalui bendera usahanya PT. Anastra Bangun Sarana Properti, Amy Anas berkomitmen membangun 1.000 unit rumah bersubsidi secara bertahap di Ranah Passel.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Komisaris Utama PT. Anastra Bangun Sarana Properti, Hj. Efrida Erawati, SE,  setelah pasca Rakernas I DPP PKPS turun melihat dan memantau kondisi lapangan.

Ia menegaskan pembangunan 1.000 unit yang direncanakan akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan lahan yang ada.

“Kita akan berinvetasi di kampung InsyaAllah kita akan bangun 1.000 unit rumah subsidi secara bertahap di Pesisir Selatan. Ini bentuk kepedulian kami untuk kampung halaman,” ujar Amy Anas dalam wawancara dengan wartawan media ini, Rabu  (22/7).

Adapun titik pembangunan tidak hanya terpusat di satu kecamatan. PT. Anastra Bangun Sarana Properti telah memetakan beberapa lokasi potensial, di antaranya di Kecamatan IV Jurai, Bayang, Koto XI Tarusan, Batang Kapas, Linggo Sari Baganti hingga Tapan.

Langkah ini sejalan dengan program pemerintah. Diketahui, kuota program rumah bersubsidi untuk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 4.000 unit. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemda Pessel) sendiri menargetkan setidaknya 1.000 unit dapat terealisasi dalam setahun ke depan.

Kehadiran PT. Anastra Bangun Sarana Properti diharapkan menjadi angin segar untuk mempercepat capaian target tersebut, sekaligus menjadi solusi atas tingginya kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Pesisir Selatan.

Jika terealisasi, investasi 1.000 unit rumah subsidi ini tidak hanya akan membuka akses hunian, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja konstruksi lokal, dan meningkatkan pertumbuhan kawasan permukiman baru di bumi Sejuta Pesona ini.

Pada Rabu (22/7) Tokoh perantau Pessel yang berlatar belakang pengusaha properti Hj. Efrida Erawati, SE tersebut bersilaturahmi dengan Rektor ITP Prof. Dr. Eng. Ir. Maidiawati, S.T., M.Eng., IPM.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja rektor di Kampus I ITP, Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang itu, berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Keduanya berbincang santai membahas berbagai peluang dan kemungkinan kolaborasi ke depan.

Efrida Erawati yang akrab disapa Amy Anas berdiskusi intens dengan Prof. Maidiawati. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut dua orang tim Amy Anas.

Amy Anas menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Rektor ITP. Menurutnya, ITP sebagai salah satu kampus teknik tertua dan terbaik di Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul.

“Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan Ibu Rektor Prof. Maidiawati. Banyak insight dan gagasan besar beliau tentang kemajuan ITP. Kita jajaki kemungkinan kolaborasi yang bisa memberi manfaat, terutama untuk generasi muda dan pembangunan di Sumatera Barat,” ujar Amy Anas.

Sementara itu, Rektor ITP Prof. Maidiawati menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia mengatakan ITP sangat terbuka untuk bersinergi dengan berbagai pihak, baik tokoh masyarakat, profesional, maupun stakeholder lainnya dalam rangka penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“ITP dengan moto Berprestasi dan Berkualitas terus mendorong kolaborasi. Kami senang ada tokoh perempuan seperti Amy Anas yang punya semangat yang sama untuk memajukan infranstrutur dan daerah,” kata Prof. Maidiawati. (Agusmardi)